Menurut Omelicheva (2010 dalam Wilujeng, Swastanto & Joostensz, 2021) kontra-terorisme adalah kombinasi kebijakan publik dan internasional yang ditujukan untuk membatasi aktivitas kelompok teroris atau individu yang berafiliasi dengan organisasi teroris sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman teroris. Sebagai kebijakan, Penanggulangan Terorisme mencakup serangkaian tindakan seperti pembekuan aset keuangan organisasi teroris, membuat perjanjian Kontra-terorisme, membimbing penggunaan kekuatan militer di wilayah negara lain, penggerebekan di lokasi yang diduga teroris, memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada negara lain yang juga memerangi terorisme. Dalam arti luas, Penanggulangan Terorisme mencakup kebijakan pemerintah, dalam hal ini tidak hanya oleh lembaga penegak hukum tetapi juga oleh lembaga pertahanan.
Wibisono & Kusumasumantri mengkategorikan kerjasama penanggulangan terorisme menjadi kerjasama kepolisian, kerjasama peradilan, kerjasama intelijen, migrasi, pengelolaan perbatasan, serta kerjasama dalam memerangi pendanaan terorisme. Lebih lanjut, Latihan Meja atau Lapangan Multilateral, Kursus Pelatihan Sukarela, Lokakarya Peningkatan Kapasitas, dan Proyek Percontohan ARF adalah contoh dari kegiatan tersebut. Rencana kerja ARF membawa kolaborasi ASEAN Counter-terrorism (ASEAN-CT) lebih dekat ke bagian Counter Violent-Extremism (CVE) CT dengan memberdayakan peserta dalam mengganggu upaya teroris untuk memanfaatkan jaringan konektivitas dan kebebasan informasi untuk menyebarkan keyakinan mereka (ASEAN Regional Forum, 2015).
Fokus baru pada strategi anti-terorisme di ARF dan Inter sessional Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crime yang baru tentunya akan menjadi peningkatan yang signifikan untuk meningkatkan pertukaran informasi dan kerjasama operasional. Namun, sejauh mana kerjasama masih harus dilihat. Ukuran nyata dari kemampuan ASEAN untuk kerjasama adalah kemampuannya untuk menyepakati implementasi substantif dari kebijakan dan standar bersama dan untuk berbagi tanggung jawab dan biaya di berbagai negara anggotanya. Karena biaya implementasi bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, tantangan seperti itu dapat menciptakan perpecahan baru di dalam ASEAN, atau diabaikan begitu saja demi mengorganisir persatuan. Bisa dibilang, mempertahankannya bukanlah hal yang mudah karena ketika berhadapan dan berbenturan dengan kepentingan domestik dan nasional, bahkan jika proses kerjasama telah terjalin (Chow, 2005).
Pada tataran operasional, tumpang tindih yang signifikan terjadi di ranah teror dan bidang kejahatan transnasional lainnya, seperti pencucian uang, narkoba, dan perdagangan manusia, dan/atau perompakan. Gagasan ini menyoroti pentingnya ‘keamanan yang komprehensif seperti yang dipromosikan oleh ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Secara kritis, metode di atas tidak serta merta menunjukkan bahwa pemerintah ASEAN menganggap terorisme tidak signifikan dibandingkan dengan ancaman keamanan lainnya. Sebaliknya, keengganan mereka untuk sepenuhnya mengamankan kejahatan transnasional dan masalah non-militer, secara umum, memastikan bahwa kebijakan kontra-terorisme di negara-negara anggota ASEAN secara umum melarang pengerahan angkatan bersenjata sebagai sarana eksklusif untuk memerangi terorisme (Wilujeng, Swastanto & Joostensz, 2021).
Lebih lanjut, anggota ASEAN telah berusaha memerangi terorisme dengan berbagai pendekatan, termasuk kegiatan militer, kebijakan sosial ekonomi, ideologi, dan pendidikan, serta pengesahan dan penegakan undang-undang kontra-terorisme. Mereka juga telah berusaha untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan sekutu eksternal seperti Australia dan Amerika Serikat. Terlepas dari upaya regional tersebut untuk memperkuat kerja sama kontra-terorisme, negara-negara Asia Tenggara melakukan pendekatan terorisme secara berbeda dari Indonesia dan Singapura, misalnya, secara tradisional mengambil pendekatan penegakan hukum non-militer untuk masalah ini, sementara Malaysia dan Singapura, Thailand mengandalkan pendekatan yang lebih koersif dengan menggunakan militer. Keputusan strategis negara-negara ini tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh sejarah. Pengalaman Malaysia dengan pemberontakan komunis bersenjata, serta tanggapan Thailand terhadap pemberontakan separatis di wilayah Melayu-Muslim selatannya, kemungkinan besar telah memengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan pendekatan militer terhadap ancaman terorisme (Wilujeng, Swastanto & Joostensz, 2021).
Salah satu fungsi terpenting ARF adalah mempromosikan pendekatan yang lebih holistik terhadap keamanan regional, mendorong kerja sama keamanan dalam isu-isu seperti degradasi lingkungan, proliferasi senjata, dan kejahatan transnasional tanpa menginjak-injak kepekaan budaya dan sosial sejauh mekanisme global sering melakukan. Namun, pendekatan ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, karena kepatuhan terhadap norma-norma budaya dapat memperlambat laju pembangunan institusi dan membatasi sifat dan ruang lingkup kegiatannya, yang dapat menjadi kontraproduktif pada saat-saat mendesak dan intensif. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan yang nyata.
Referensi
Asean Regional Forum. (2015). ASEAN Regional Forum Work Plan for Counter Terrorism and Transnational Crime. https://aseanregionalforum.asean.org/librarycat/counter-terrorism-and-transnational-crime/
Chow, J. T. (2005). ASEAN Counterterrorism Cooperation since 9/11. Asian Survey, 45(2), 302–321. https://doi.org/10.1525/AS.2005.45.2.302
Wilujeng, F. N., Swastanto Y., & Joostensz G. T. (2021). Counter-Terrorism Cooperation In The ASEAN Regional Forum (ARF) From The Prespective Of Indonesia Defense Diplomacy. Indonesia Defense University, 7(2), 205-216. http://dx.doi.org/10.33172/jp.v7i2.728
