Titik balik War on Terror dan Reinterpretasi Pasal 9 Jepang

Terorisme merupakan istilah yang lazim didengar seluruh masyarakat di belahan dunia manapun, baik di kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia dan khusunya Jepang yang akan menjadi bahasan utama dalam tulisan ini. Selalu ada kehancuran dan kekerasan setiap kali terjadi tindak kejahatan terorisme, biasanya sebutan “teroris” sering disematkan kepada kelompok tertentu yang menggaungkan istilah Jihad. Istilah Global War on Terrorism atau perang melawan terorisme global yang digaungkan oleh Amerika Serikat pada era kekuasaan Bush, dengan melibatkan operasi militer yang bebas dan terbuka, usaha untuk memotong arus pendanaan terorisme dan juga pengiriman pasukan ke regional lain seperti yang kemudian dilakukan di Iraq dan Afghanistan. Muncul pasca terjadinya peristiwa terorisme yang menggemparkan dunia tepatnya pada 11 September 2001, sasarannya adalah Menara Kembar World Trade Center (WTC) yang merupakan kompleks bangunan terdiri dari tujuh bangunan dan terletak di jantung pusat Financial District, New York. Banyaknya korban yang berjatuhan hingga mengundang perhatian beberapa negara Barat untuk mengkaji mengenai masalaha terorisme ini sendiri, hingga saat ini terorisme menjadi sebuah ancaman bagi keamanan setiap negara. 

Kegiatan terorisme selalu dikaitkan dengan agama, pandangan mengenai jihad fi sabilillah yang selalu menjadi dasar bagi seorang pelaku teroris untuk melakukan aksinya. Hal ini menjadi streotip bagi pandangan Barat yang mengganggapnya sebagai Perang Suci (Holy War) untuk menyebarluaskan agama Islam, yang disebar melalui sebuah peperangan. Dalam Islam sendiri tidak mengenal yang namanya Perang Suci, makna ini berasal dari sejarah bangsa Barat yang memberi kesan bahwa Islam sebagai agama yang mengamini tindakan kekerasan. Besarnya suatu aksi terorisme seolah didukung karena adanya pengaruh dari media massa khusunya Televisi, yang dapat menjadi “senjata” ampuh untuk menyebarkan aksi teror yang dilakukan (Handoko, 2019). 

Titik balik War on Terror bagi Jepang 

Serangan teroris yang terburuk di Jepang terjadi pada tanggal 20 maret 1995, dalang di balik serangan gas sarin yang terjadi di kereta bawah tanah Tokyo merupakan sekte hari kiamat Aum Shinrikyo yang dipimpin oleh Shoro Asahara, pria kelahiran 2 maret 1955 yang merupakan anak dari orang tua berprofesi sebagai pembuat tikar di selatan Pulau Kyusu. Asahara berhasil mempengaruhi pengikutnya untuk menyebarkan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo, imbas dari peristiwa tersebut menewaskan 13 orang dan lebih dari 6000 orang mengalami luka-luka. Karismatik yang dimiliki Asahara, mampu mempengaruhi para pemuda hingga para dokter dan ahli kimia. 

Semasa bersekolah, Asahara dikenal sebagai siswa yang suka dengan kekerasan. Ia kemudian lulus pada usia 19 tahun dan menjadi seorang ahli pengobatan akupuntur. Namun, karena kebutaannya ia tidak bisa melanjutkan untuk masuk sekolah medis dan gagal dalam ujian kelulusan fakultas hukum University of Tokyo. Pada 1982 Asahara ditahan polisi karena menjual obat ilegal di klinik akupunturnya di timur Tokyo. Pada 1987, Asahara mendirikan sekte kiamat Aum Shinrikyo yang mendapatkan sertifikat organisasi keagamaan Jepang pada dua tahun berikutnya. Jumlah pengikutnya tidak main-main, di Jepang sendiri mencapai 10 ribu pengikut, di Rusia terdapat 30 hingga 40 ribu pengikut (“Akhir Hidup Shoko Asahara Pemimpin Sekte Pembantai Aum Shinrikyo”, 2018). 

Reinterpretasi Pasal 9 

Pada 1990, Jepang berencana untuk mereinterpretasi Pasal 9 Konstitusi ini yang mana seiring dengan meletusnya Gulf War (Perang Teluk). Kala itu, Perdana Menteri Toshiki Kaifu berkeinginan agar diperbolehkannya Japan Self-Defense Force (JSDF) untuk berpartisipasi dalam operasi militer di luar wilayah Jepang namun  tetap  dibawah naungan PBB sebagai (Peace Keeping Operations) PKO. PKO ini adalah suatu agenda yang dibentuk oleh PBB dalam membantu berbagai konflik di dunia. Krisis teluk menjadi momen yang sangat penting bagi Jepang dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya berupa pengiriman bantuannya ke luar negeri dalam misi PKO PBB. Amerika  Serikat yang notabene dapat  menjaga stabilitas kawasan Asia Timur dengan berbagai langkah negosiasi kepada Jepang untuk memastikan bahwa   Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 ini akan digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menjaga pertahanan dan keamanan Jepang (Wredhanto, 2018). 

Perubahan kebijakan yang dilakukan pada 2007, ketika Parlemen Jepang secara resmi mengubah Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan yang setara dengan Kementerian. Dengan adanya perubahan ini notabene akan meningkatkan status pertahanan yang dimiliki Jepang dari sebelumnya, karena memiliki hak untuk menentukan dan merancang anggaran pertahanan yang lebih besar serta dapat mengajukan undang-undang. Anggaran ini dapat  dialokasikan  dalam rangka peningkatan kekuatan militer seperti jumlah pasukan,  penambahan  armada  kapal perang,  dan  penambahan atau peremajaan pesawat  tempur. 

Tahun 2010 menjadi titik balik untuk mereinterpretasi Pasal 9, Hal ini disebabkan oleh situasi keamanan regional yang sedang menjadi perhatian Jepang karena adanya peningkatan militer dari Tiongkok dan ancaman nuklir Korea Utara yang terus menghantui. Pada Desember 2010, Jepang meluncurkan The National Defense Program Guidelines (NDPG) atau kebijakan pertahanan baru yang menjadi perubahan besar dari NDPG sebelumnya. Dengan hadirnya kebijakan pertahanan baru ini, Jepang akan terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pertahanan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat dan juga salah satu opsi atau cara atas suatu keadaan kawasan yang dapat dikatakan mengancam Jepang.  

Dewasa ini, Jepang mulai mengalihkan fokus pertahanan dari utara ke barat daya yang mana Jepang berbagi perbatasan langsung dengan Tiongkok. Peningkatan ekonomi yang disertai peningkatan militer Tiongkok ini yang menjadi dilema bagi pertahanan Jepang. Selain itu, dengan adanya sengketaan Pulau Diaoyu (Senkaku) antara Jepang dan Tiongkok. Keduanya sama-sama mengklaim atas pulau tersebut, pulau yang kaya akan suplai energi baru dan laut Tiongkok Timur yang menyimpan potensi gas yang besar. Alasan peningkatan militer Tiongkok dan persengketaan pulau antara kedua negara mendorong Jepang untuk meningkatkan kekuatan militernya. 

Referensi 

Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism Crimes Impersonating Religion). Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 6(2), 155-178. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041 

Wredhanto, D. M. (2018). Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang: Potensi Ancaman dalam Komitmen Jepang Pada War on Terror. Journal of International Relations, 4(4), 660-667. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21883/20153 

Akhir Hidup Shoko Asahara Pemimpin Sekte Pembantai Aum Shinrikyo. (2018). Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/akhir-hidup-shoko-asahara-pemimpin-sekte-pembantai-aum-shinrikyo-27431110790539872/full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *