Sengketa Wilayah Indonesia – Malaysia (Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan)

Sengketa wilayah pada umumnya adalah sebuah pertentangan mengenai hak kepemilikan sebidang tanah atau lebih yang berada di perbatasan dua negara atau lebih. Hal ini dialami oleh Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1969, kedua negara terlibat konflik perebutan hak kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang terletak di Selat Makassar yang berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Sabah (Malaysia Timur) (Aisyah, 2017). Konflik perebutan wilayah ini berawal dari adanya pertemuan kedua negara yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 1969 di Malaysia yang mengagendakan penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia atau teknis hukum laut antara kedua negara. Namun, pada pertemuan tersebut masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai bagian dari wilayah negara mereka masing-masing. Sehingga pada saat itu kedua negara menyepakati bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dinyatakan dalam status quo (Maydhina et al., 2021) 

Status quo pada Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini berarti kedua pulau tersebut tidak dapat diduduki atau dimanfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia. Namun, hal ini dilanggar oleh Malaysia, Malaysia saat itu mengatakan bahwa tidak adanya perjanjian akan status quo terhadap kedua pulau sehingga Malaysia mengeluarkan peta baru yang mencantumkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayahnya. Tak hanya itu, Malaysia juga mengizinkan adanya kegiatan pariwisata di kedua pulau tersebut sehingga hal yang dilakukan oleh Malaysia tidak dapat diterima oleh Indonesia dan negara-negara tetangga juga keberatan atas tindakan sepihak Malaysia ini. Negara – negara tetangga tersebut adalah Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Cina. Dasar atas tindakan protes ini dikarenakan Peta Baru Malaysia tahun 1979 tersebut tidak memiliki implikasi yuridis (Puspitasari et al., 2008). 

Kemudian Indonesia mengajukan untuk menyelesaikan konflik sengketa wilayah ini melalui ASEAN. Namun, pihak Malaysia menolak sehingga kedua negara mengadakan pertemuan dan menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kedua negara akan menyelesaikan konflik sengketa wilayha ini melalui Mahkamah Internasional (Zukri et al., 2019). Dalam penyelesaian konflik secara persuasif ini, kedua negara menyerahkan bukti-bukti terkait kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Indoensia menunjukan bukti bahwa pulau ini merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan pada Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda, Konvensi 1891 ini mengatur tentang penetapan batas-batas di pulau Kalimantan dibawah kekuasaan Belanda dan pulau Kalimantan yang berada dibawah proktektorat Inggris, Indonesia juga mengklaim bahwa Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut dengan dasar bahwa Indonesia adalah pewaris Sultan Bulungan yang berkuasa atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, Indonesia juga menyebut aktivitas nelayan di perairan sekitar Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebagai bukti okupasi yang efektif  (Maydhina et al., 2021).  

Disisi lain, Malaysia menunjukan bukti bahwa kedua pulau ini merupakan bagian dari wilayahnya dengan mengajukan klaim atas dasar pendudukan efektif. Malaysia  juga mengajukan bukti bahwa kedua pulau ini adalah bagian dari Malaysia atas dasar kesepakatan antara Sultan Sulu dengan Inggris yang kemudian menjadi wilayah Malaysia setelah Sultan Sulu merdeka dari Inggris (Maydhina et al., 2021). Bukti-bukti lain yang diajukan Malaysia berupa penguasaan dan pengelolaan penyu serta pengumpulan telur penyu oleh Inggris, pendirian kawasan suaka burung di Sipadan pada tahun 1933, dan pembangunan mercusuar di kedua pulau tersebut oleh penguasa kolonial. Borneo Utara Inggris pada tahun 1960-an yang kemudian secara teratur dikelola oleh pemerintah Malaysia (Maydhina et al., 2021).  

Mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua negara, Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002 memutuskan untuk memberikan hak kedaulatan atas wilayah Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia. Keputusan dari Mahkamah Internasional didasari dengan Tingkat Analisis Negara: kehadiran berkelanjutan, pendudukan efektif, dan pelestarian ekologi (Zukri et al., 2019) sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Malaysia membuat Malaysia terbukti lebih dominan dalam mengelola dan memberikan bukti bahwa Malaysia memiliki kekuasaan di pulau tersebut. Oleh karena itu, bukti-bukti yang diberikan oleh Indonesia belum cukup kuat, terlebih Indonesia juga tidak mencantumkan kedua pulau ini di dalam PerPu No.4 Tahun 1960.  

Hal ini didorong oleh Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar, yang dimana Indonesia memiliki 17.506 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia sehingga banyaknya pulau-pulau yang mendapatkan kurangnya perhatian negara (Puspitasari et al., 2008) sehingga konflik sengketa yang terjadi ini harus dijadikan sebagai pembelajaran untuk Indonesia agar kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Hal ini dapat  dilakukan dengan lebih memerhatikan dan mengelola pulau-pulau atau wilayah yang terletak di perbatasan-perbatasan negara agar tidak adanya negara lain yang mengklaim wilayah yang bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

Maydhina, R., & Hidayat, T. (2021). The Dispute Case of Sipadan Island and Ligitan Island by Countries of Indonesia and Malaysia. Journal of Global Environmental Science, 2(2), 5-7.https://jurnal.uns.ac.id/jged/article/view/52247

Puspitasari, D. D., Eidman, E., & Adrianto, L. (2008). Studi Analisis Konlik Ambalat di Perairan Laut Sulawesi. Buletin Ekonomi Perikanan, 8(2), 41-49.https://www.neliti.com/publications/11063/studi-analisis-konflik-ambalat-di-perairan-laut-sulawesi

Zukri, M., Victoria, O. A., & Apriliyanto, F. E. (2019). Dispute International Between Indonesia and Malaysia Seize on Sipadan and Ligitan Island. International Journal Of Law Reconstruction, 3(1), 1-10. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/4367

Aisyah, N. (2017, 17 September). Siapa Berdaulat atas Pulau Ligitan dan Sipadan, RI atau Malaysia? Ini Jawabannya. Detik. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5728170/siapa-berdaulat-atas-pulau-ligitan-dan-sipadan-ri-atau-malaysia-ini-jawabannya

Author: Ariela Sheva

7 thoughts on “Sengketa Wilayah Indonesia – Malaysia (Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan)

  1. Semoga Indonesia lebih sadar akan luas wilayahnya, agar kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini. Artikel yang sangat informatif! Semangat terus Ariela..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *