Respon Publik Jepang terhadap Bencana Nuklir Fukushima Daiichi

Jepang merupakan sebuah negara industri paling maju di kawasan Asia yang mempunyai sumber daya alam sangat terbatas. Namun adanya keterbatasan tersebut justru membuat Jepang semakin berusaha untuk melakukan berbagai terobosan inovasi guna mencukupi kebutuhan energinya seperti melakukan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya itu, negara yang secara langsung pernah merasakan pahitnya senjata bom nuklir pada tahun 1945 kemudian mulai bangkit dari keterpurukanya. Pemerintah Jepang juga mulai mengembangkan teknologi nuklir dengan menetapkan Undang-undang Tenaga Atom, di mana kebijakan ini mengalokasikan dana 230 juta yen untuk setiap kegiatan non militer (Hermawan, 2012). 

Pengembangan teknologi nuklir Jepang dapat dikatakan berhasil karena setidaknya Jepang tercatat mempunyai 54 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) (Hermawan, 2012). Akan tetapi, gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah selatan pantai Jepang membuat keberhasilan pengembangan teknologi nuklir tidak berlangsung lama. Bencana yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 tersebut kemudian menjadi pemicu bocornya zat radioaktif di PLTN Fukushima Daiichi, sehingga terdapat ratusan ribu penduduk yang harus dievakuasi. Bencana Fukushima Daiichi adalah bencana terbesar dalam sejarah Jepang, di mana Jepang sebagai negara dengan kemampuan manajemen bencana paling handal bahkan tidak siap dalam menghadapi bencana yang terjadi. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi dalam menangani bencana nuklir Fukushima antara lembaga pemerintah dengan perusahaan operator reaktor nuklir (Sarjiati, 2018). 

Seperti halnya bencana nuklir yang terjadi di Chernobyl tahun 1986, bencana nuklir Fukushima mengakibatkan terjadinya krisis makanan dan merugikan perdagangan negara. Minat konsumen untuk membeli makanan menurun karena adanya unsur radioaktif yang mengkontaminasi produk pangan sehingga membuat makanan tersebut menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia. Kekhawatiran tersebut juga berdampak pada pembangunan opini negatif masyarakat lokal maupun internasional terhadap makanan-makanan produksi Jepang, terutama produk perikanan. Beberapa negara bahkan membatasi impor dan meningkatkan pengawasannya terhadap makanan dari Jepang (Robertua, 2017).  

Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan ketidakjelasan informasi mengenai radiasi nuklir Fukushima yang disampaikan baik oleh pemerintah, peneliti, media massa maupun Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Sementara semakin cepatnya penyebaran informasi mengenai bencana nuklir Fukushima Daiichi melalui media massa maupun media sosial menyebabkan kepanikan dan ketakutan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat secara independen mulai berinisiatif untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber seperti buku, media massa, internet dan sumber-sumber lain, serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan nuklir seperti zat radioaktif dan ukuran dosis radioaktif. Selain itu, publik Jepang juga mulai mempelajari peristiwa kecelakaan nuklir di Chernobyl tahun 1986. Berbagai pengetahuan tersebut sangat penting bagi masyarakat guna menilai dan memilah informasi yang benar ataupun tidak. Hal tersebut semakin memperjelas keraguan masyarakat terhadap kebenaran kampanye nuklir sebagai energi yang safe, cheap, and reliable (Sarjiati, 2018).  

Adanya perdebatan antar aktor dalam menciptakan sebuah kondisi yang tidak pasti bagi masyarakat pasca bencana nuklir Fukushima dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah Jepang menjadi faktor pendorong dari terbentuknya strategi-strategi oleh masyarakat untuk menghadapi kondisi tersebut serta melindungi diri dan keluarganya terhadap ancaman radiasi nuklir. Beberapa strategi yang dilakukan yaitu melakukan protes, demostrasi massal, dan negosiasi untuk menutuntut Pemerintah Jepang menghentikan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi. Gerakan anti-nuklir ini diikuti oleh ribuan demonstran yang tersebar di beberapa daerah di Jepang dan terdiri dari berbagai kalangan. Selain itu, kelompok intelektual yang tergabung dalam Sayonara Nukes berinisiatif untuk mengumpulkan petisi dengan tujuan membatalkan pembangungan reaktor baru dan menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, termasuk reaktor nuklir Monju yang menggunakan plutonium. Kelompok tersebut juga menyelenggarakan demonstrasi besar yang diikuti oleh 60 ribu demonstran pada bulan September 2011 atau dikenal Sayonara Genpatsu/ Goodbye to Nuclear Power Plants di Meiji Park, Tokyo (Sarjiati, 2018). 

Meskipun banyak menuai protes dari masyarakat, Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe menetepkan nuklir sebagai energi alternatif. Bahkan, Abe telah berencana untuk mengoperasikan kembali 6 reaktor nuklir pada akhir tahun 2013 yang telah dinonaktikan sementara pasca bencana nuklir Fukushima. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk 48 reaktor lain, di mana reaktor-reaktor tersebut akan dioperasikan kembali setelah mendapatkan pemeriksaan. Kebijakan Abe ini kemudian mendapat protes dari ribuan masyarakat Jepang. Demonstrasi anti nuklir digelar di Tokyo Park untuk menolak pengoperasian kembali reaktor nuklir dan sekaligus memperingati dua tahun pasca terjadinya bencana nuklir. Aksi tersebut juga dilakukan di Hokkaido dan Osaka yang diikuti oleh ratusan hingga ribuan orang (Sarjiati, 2018). 

Referensi 

Robertua, V. (2017). Krisis Legitimasi Energi Nuklir dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 7(1), 47-62. https://doi.org/10.34010/JIPSI.V7I1.331 

Sarjiati, U. 2018. Risiko Nuklir dan Respon Publik terhadap Bencana Nuklir Fukushima di Jepang. Jurnal Kajian Wilayah, 9 (1), 46-61. https://doi.org/10.14203/jkw.v9i1.785 

Hermawan, N. T. E. (2012). Tantangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca Insiden Fukushima Daiichi. Pusat Pengembangan Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional. https://digilib.batan.go.id/ppin/katalog/file/1979-1208-2012-027_A04_NANANG_TRIAGUNG_INSIDEN_FUKUSHIMA.pdf 

Author: Iqlima Putri Chaerani

International relations student. //

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *