Kerjasama Multilateral Jepang dalam Penanggulangan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara

Jepang merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur dan memiliki kepadatan penduduk sebanyak 120 juta jiwa menurut informasi dari World Bank. Walaupun negara ini memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya alam dan mengalami kehancuran setelah kekalahannya dalam perang dunia II, namun negara ini bisa tetap memajukan ekonomi negaranya dan bahkan bisa bersaing dengan negara yang ekonominya sudah matang dan mapan terlebih dahulu sehingga mampu bersaing dengan negara lain di dunia Internasional dalam sektor perekonomian. Perekonomian dari negara Jepang tentu tidak lepas dari sektor industrinya yang dimana aspek industri menjadi penopang dalam pertumbuhan ekonominya sehingga aspek industri sangat berpengaruh terhadap perekonomian milik Jepang.

Sektor Industri milik Jepang tentunya tidak tumbuh langsung baik secara mendadak. Setelah perang dunia II, Amerika Serikat sangat mendominasi kebijakan pemerintahan Jepang dengan tujuan agar Jepang tidak menjadi agresif kembali dan melakukan imperalisme. Kebijakan yang ditentukan oleh Amerika saat pendudukan di negara Jepang diantaranya seperti dengan mengeliminir militer yang menjadi sebab perang, menyingkirkan para pemimpin yang dikonfirmasi bertanggung jawab dalam agresi politik, mengadili para penjahat perang, ganti rugi perang, pelucutan industri perang serta perampasan barang perang dan pendemokrasian secara ekonomi, politik dan pendidikan. Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut membuat AS untung dan malah memperburuk keadaan Jepang sehingga keadaan Jepang pada saat itu menjadi semakin chaos. Namun, kebijakan yang ditetapkan oleh AS tidak berlangsung lama, karena disebabkan adanya Perang Korea yang membuat Jepang mampu merebut kembali kekuasaan dari AS. Perang Korea membuat proses pengembalian kedaulatan Jepang dari AS menjadi cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya pakta damai San Fransisco pada tahun 1951. Dengan adanya perjanjian ini menandakan bahwa secara resmi Jepang mendapatkan kedaulatan sebagai negara. Berangkat dari hal tersebut Jepang mulai membenahi sistem pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan mendahulukan hubungan yang damai antar bangsa (Prasetiyo et al., 2017).

Secara bertahap Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi di era perdana menteri Yoshida melalui doctrine yoshida yang kemudian diteruskan perdana menteri selanjutnya. Jepang pada tahun 1960 sampai 1965 memasuki era pertumbuhan yang cepat. Prasarana ekonomi mulai secara bertahap dikembangkan dalam menopang industri yang dijalankan. Hal tersebut menjadikan Jepang berada di peringkat ketiga di dunia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tinggi. Apabila melihat negara lain yang kalah dalam perang dunia kedua, perkembangan ekonomi Jepang jauh berkembang pesat dibanding negara lain yang mana hal tersebut tidak lepas dari kebijakan Yoshida Doctrine.

Dalam upaya menambah surplus negara Jepang juga berupaya berfokus bekerjasama dengan negara lain terutama di kawasan Asia Tenggara dan memperbaiki hubungannya yang kurang baik setelah PD II, hal ini ditunjukan dengan kebijakan bernama fukuda doctrine. Jepang memberikan bantuan luar negeri kepada kawasan Asia Tenggara sebesar 1 miliar dolar sebagai keseriusan dalam mengharmoniskan hubungannya dengan kawasan tersebut pada tahun 1977, namun demikian Asia Tenggara bukanlah wilayah yang stabil karena setelah peristiwa 9-11 ini membuat marah AS. Dalam hal ini, AS melakukan melakukan kampanye anti teroris ke seluruh dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara karena banyaknya warga muslim di Asia Tenggara dan ini menimbulkan kekhawatiran Jepang karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang mengingat banyaknya investasi yang dikucurkan di wilayah tersebut dan adanya ketakutan akan mengganggu stabilitas kawasan Asia Pasifik akibat pengaruh terorisme ini.

Banyak faktor yang menjelaskan mengapa Asia Tenggara bisa menjadi sebuah sarang terorisme baru di kawasan setelah tragedi 9/11 diantaranya adalah Pertama, terdapat fakta bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Fakta ini dapat dikaitkan dengan adanya pandangan bahwa terdapat hubungan erat antara gerakan teroris dan kelompok militan dengan ideologi Islam radikal. Sehingga ketika terjadinya kemunduran ekonomi dan sosial yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1977, ini menjadi momentum bagi teroris, kelompok radikal, serta kelompok separatis untuk mengembangkan serta menciptakan lingkungan yang sangat ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan aktivitasnya teroris, kelompok radikal serta kelompok separatis. Kedua, kehadiran kelompok separatis yang ada di kawasan Asia Tenggara ini memicu munculnya keberadaan terorisme dan jaringan teroris di sekitar daerah pusat gerakan tersebut terjadi. Ketiga, mulai terjadinya peningkatan aktivitas dan pengaruh dari organisasi militan di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti Jamaah Islamiah, Majelis Mujahidin Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia dan Laskar Jihad. Keempat, diperolehnya banyak kelompok tersebut yang tertawan dan dianggap memiliki keterlibatan dengan kegiatan terorisme. Hal ini membuat semakin jelas bahwasannya terdapat jaringan teroris di Asia Tenggara (Bustomi, 2012).

Dalam upaya mengatasi isu kejahatan transnasional ASEAN bersama beberapa mitra terutama Jepang membentuk sebuah forum yang dijadikan landasan dalam mengatasi terorisme di asia tenggara. Jepang lebih mengedepankan pendekatan yang lunak dengan memperkuat perjanjian yang bersifat multilateral dalam kerangka kerja sama ekonomi. Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di mana Jepang serta AS menjadi anggota, di Shanghai, Cina (Oktober 2001) dan di Los Cabos Mexico (Oktober 2002) memasukkan ancaman terorisme sebagai agenda utama konferensi. Deklarasi Shanghai dengan judul ‘APEC Economic Leader on Counter Terrorism‘ dan Los Cabos Declaration dengan judul ‘APEC Leaders Statement on Recent Acts of Terrorism in APEC Member Economies‘ dan ‘Pernyataan Pemimpin APEC tentang Memerangi Terorisme dan Mempromosikan Pertumbuhan’ mengindikasikan bahwa terorisme dipandang sebagai ancaman internasional. Untuk mewujudkan perang melawan terorisme, anggota APEC membentuk Security Trade in the APEC Region (STAR) untuk mengatur keamanan pergerakan barang dan orang. Selain menggunakan forum APEC, Jepang mengintensifkan peran perang melawan terorisme melalui ASEAN. Pada bulan Maret 2003 Forum Regional ASEAN menyelenggarakan Pertemuan Internasional tahunan pertama tentang Kontraterorisme dan Kejahatan Transnasional (ISM CT-TC) di Malaysia. Forum ini melibatkan “dialog ekstra-regional mitra”, termasuk Jepang, dalam upaya untuk berbagi informasi dan mengembangkan solusi kontraterorisme (Muttaqien, 2007).

Referensi

Prasetiyo, T., Handayani, S., & Sumardi. (2015). Kebangkitan Jepang pasca pendudukan Amerika Serikat tahun 1952-1964. Artikel Ilmiah Mahasiswa, 1(1), 1-12. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/64130/TEGUH%20PRASETIYO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Busthomi, M. A. (2012). Mekanisme ASEAN Regional Forum Dalam Menangani Isu Terorisme Regional. JRP (Jurnal Review Politik), 2(1), 80–98. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1028

Muttaqien, M. (2007). Jepang dalam “Perang Melawan Terorisme” Global. Jurnal Global dan strategi, 1(2). Hal 151-169. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/global6%20mt.pdf

Author:

One thought on “Kerjasama Multilateral Jepang dalam Penanggulangan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *