Kebijakan Womenomics pada pemerintahan Shinzo Abe

Jepang merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia timur dan dikelilingi oleh laut Jepang dan Laut China. Jepang bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang maju karena sektor ilmu pengetahuan dan teknologi nya yang tinggi. Kedua sector ini mulai mengembangkan sayapnya sekitar akhir abad ke-19, pada masa ketika Jepang mulai membuka diri terhadap ilmu pengetahuan dari Eropa. Etos kerja yang tinggi oleh masyarakat nya membawa Jepang menjadi negara yang perekonomian nya semakin cemerlang hingga hari ini namun Jepang menjadi negara dengan jumlah kelahiran yang sedikit, yang diiringi dengan tingginya jumlah usia lansia (Widiandari,2016)

Womenomics merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Shenzo Abe. Kebijakan ini merupakan sebuah inisiatif atas dasar keinginan pemerintah Jepang untuk mengatasi rendahnya usia produktif yang hadir di Jepang pada masa itu. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap peningkatan partisipasi masyarakat perempuan di Jepang dalam dunia kerja. Sebenarnya kebijakan ini merupakan sebuah implementasi dari ide yang diadaptasi pidato PM Shinzo Abe pada tahun 2003.  Feminisme merupakan sebuah bagian dari budaya dan gerakan politik yang mengubah cara wanita dalam berfikir dan hidup serta mengartikan dunia ini (Hannam, 2007: 2).

Kebijakan ini meliputi support yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada perempuan untuk meningkatkan etos kerjanya dalam dunia kerja, seperti menjanjikan bahwa tidak adanya diskriminasi gender dalam dunia kerja sehingga perempuan bisa mendapatkan gaji dan jabatan sesuai dengan kemampuan nya, lalu perempuan juga bisa lebih bebas secara finansial sehingga tidak perlu bergantung terhadap kaum lelaki. Hal ini lah yang membuat produktivitas kaum perempuan di Jepang meningkat seiring berjalan nya waktu. Hal ini akhirnya berdampak kepada menurunya jumlah produktivitas dan kelahiran di Jepang atau biasa disebut Shoushika (Coulmas, 2007). 

Shoushika adalah kondisi yang dimana menjadi sebuah masalah yang serius akibat dari terus berkurang nya angka kelahiran di Jepang. Hal ini tentu saja berpengaruh besar terhadap pemerintahan karena semakin berkurangnya angka kelahiran maka semakin menurun juga angka produktivitas yang terjadi di negara tersebut. Fenomena ini tentu akan menambah tekanan pada keuangan pemerintah Jepang yang dimana akhirnya pemerintah harus menanggung kesehatan dan kesejahteraan warganya yang berusia lanjut (Fensom, 2017). 

Ada banyak alasan yang membuat wanita Jepang enggan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, tidak hanya karena focus untuk meniti karir namun ada beberapa faktor lainnya seperti:

  1. Biaya pendidikan, hal ini menjadi salah satu pertimbangan orang tua Jepang ketika mereka memutuskan untuk memiliki anak karena standar hidup yang semakin mahal di negara tersebut
  2. Gelombang Kogakurekika, merupakan dimana tingkat pendidikan setelah SMA menjadi sebuah focus utama karena biaya pendidikan yang semakin mahal. 
  3. Struktur Industri dan Pertanian, hal ini menjadi salah satu pertimbangan juga karena orang tua Jepang sekarang tidak lagi menganggap anak sebagai “Sarana Produksi” yang dimana menganggap bahwa anak akan bisa membantu nilai produksi sebab berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja. 

Alhasil dengan berbagai pertimbangan diatas membuat usia produktif di negara Jepang enggan atau menunda perkawinan dan fokus terhadap diri nya sendiri karena dirasa tidak merepotkan. Namun dari sisi pemerintah tentu saja hal ini merupakan sebuah ancaman non tradisional karena secara tidak langsung produktivitas negara Jepang akan semakin menurun secara perlahan karena kekurangan sumber daya manusia nya. Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan alokasi biaya tambahan untuk mengatasi masalah ini seperti menyediakan perawatan kesehatan reproduksi untuk menambah populasi agar lebih mudah dalam kemajuan negara Jepang dan global (Nargund, 2009).

Fenomena ini semakin menjadi ancaman keamanan non tradisional bagi pemerintah Jepang karena harus fokus terhadap 2 fenomena sosial yaitu perawatan pada usia lanjut dan juga perbaikan kualitas biaya perawatan pada usia produktif. Pada tahun 2018 usia produktif masyarakat Jepang semakin menurun hingga berjumlah 59,68% yang dimana angka ini adalah yang terendah sejak tahun 1992 (World Bank,2019). Kebijakan ini telah mengkonstruksi masyarakat Jepang pada sebuah pemikiran untuk mengutamakan karir daripada berkeluarga maupun memiliki keturunan

Tentu saja akhirnya kebijakan ini mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak, misalnya kaum feminisme tentu setuju dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap upaya mengurangi diskriminasi dalam dunia kerja di Jepang, namun di sisi lain kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah Jepang karena akan semakin mengurangi keinginan seorang wanita dalam memiliki keturunan. 

Referensi   

Coulmas, F. (2007). Population Decline and Ageing in Japan – The Social Consequences. Routledge.   

Hannam, June. 2007. Feminism. Eangland: Pearson Education. 

Widiandari,A.(2016).Fenomena Shoushika di Jepang:Perubahan Konsep Anak.Researchgate,5(1),33-34.https://doi.10.14710/izumi.5.1.32-39  

Fensom, A. (2017). Aging Asia: Turning Demographic Weakness to Strength Will developing Asia get old before it gets rich? The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/08/agin g-asia-turning-demographicweakness-to-strength/  

Nargund, G. (2009). Declining birth rate in Developed Countries: A radical policy re-think is required. National Center for Biotechnology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255510/   

World Bank.(2019).Population ages 15-64 (% of total population) Japan.https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2018&locations=JP&start=1960&type=points&view=chart  

Author:

5 thoughts on “Kebijakan Womenomics pada pemerintahan Shinzo Abe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *