Kebijakan Luar Negeri Jepang di Kawasan Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II

Kekalahan perang Jepang pasca perang dunia II telah menimbulkan kekacauan bagi negaranya, mulai dari turunnya kepercayaan masyarakat Jepang terhadap penguasa politik, hingga permasalahan jatuhnya ekonomi yang berakibat pada tuntutan perubahan politik Jepang. Ditambah pula dengan pengaruh psikologis akibat kekalahan perang, dimana hal itu memberikan peran penting bagi lahirnya kembali negara Jepang. Keberhasilan Jepang untuk bangkit merupakan suatu fenomena yang tidak datang secara tiba-tiba. Dalam artian, kebangkitan industri dan perekonomian Jepang tidak terlepas dari kebijakan luar negerinya pasca perang dunia ke-II.

Sejak kekalahan Jepang pasca PD II dan dibentuknya Postdam Declaration tahun 1945 membuat Jepang berada di bawah kendali sekutu (allied powers). Pada saat itu, Jepang diharuskan untuk menaati sebuah kewajiban reparasi perang yang tertuang dalam deklarasi Postdam. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Jepang diperbolehkan untuk mempertahankan sektor industrinya guna memajukan perekonomiannya, serta mengizinkan adanya ketepatan ganti rugi (exaction of reparations). Namun, Jepang tidak diperbolehkan untuk memperkuat kekuatan militernya untuk perang (Sueo, 1992).

Hal itu akhirnya mendorong Jepang untuk menjalankan kebijakan luar negerinya terhadap Asia Tenggara yang dituangkan kedalam bentuk diplomasi ekonomi dibawah kepemimpinan PM Shigeru Yoshida. Shigeru Yoshida sendiri merupakan pemimpin partai politik berideologi konservatif yang kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri di Jepang. Yoshida mengedepankan diplomasi ekonomi yang bersifat low profile. Kebijakan tersebut kemudian dikenal sebagai “Yoshida Doctrine” yang berfokus pada perbaikan perekonomian Jepang (Adiasri, 2013).

Yoshida doctrine ini mengedepankan diplomasi ekonomi sebagai bentuk peaceful expansion atau ekspansi damai dari ekonomi pasar luar negeri Jepang. Jepang telah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama para pengambil keputusan luar negeri Jepang pasca kegagalannya pada perang dunia II. Tujuan utama Yoshida adalah membangun kembali perekonomian Jepang yang terpuruk akibat perang dan melakukan penghematan pengeluaran militer. Dalam hal ini, Yoshida memanfaatkan posisinya sebagai aliansi AS, dengan begitu Jepang dapat menggantungkan pertahanannya kepada AS dan melakukan penghematan militer.

Kebijakan tersebut resmi diimplementasikan sejak tahun 1957 yang akhirnya digunakan sebagai dasar kebijakan Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara juga didasari oleh adanya kepentingan ekonomi. Pada tahun 1950-an, sulit bagi Jepang untuk bergantung ke pasar Cina, sehingga Jepang mulai melirik Asia Tenggara sebagai pangsa pasar, sekaligus penyedia raw material bagi produk-produk Jepang. Selain itu, Asia Tenggara menjadi jalur penting bagi perdagangan Jepang, salah satunya melalui Selat Malaka, dimana wilayah tersebut merupakan choke point minyak bagi Jepang. Asia Tenggara juga memiliki kedekatan dengan Jepang secara geografis, baik ekonomi, budaya maupun sejarahnya. Hal itu yang membuat Jepang tertarik untuk melakukan perluasan ekonominya di Kawasan Asia Tenggara.

Selama dua dekade pertama era post-war, Jepang mendasari hubungan politiknya terhadap negara-negara Asia Tenggara dengan menjaga hubungan yang damai. Akan tetapi, kemunculan Jepang melalui Yoshida Doctrine ini dirasa menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Asia Tenggara. Jepang sebagai kekuatan utama ekonomi global pada kala itu, diindikasi telah mengeksploitasi perekonomian di kawasan tersebut. Perusahaan multinasional (MNC) Jepang dikhawatirkan akan mengambil alih dan menggeser pasar lokal negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Jepang mulai melakukan penyempurnaan terhadap Yoshida Doctrine untuk memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara Asia Tenggara. Penyempurnaan ini dirancang oleh Jepang agar kebijakannya di Asia Tenggara dapat memainkan peranan politik yang lebih positif (Alamsyah, 2018).

Dikarenakan hal tersebut, Fukuda Doctrine akhirnya dibentuk oleh Takeo Fukuda pada Agustus tahun 1977 sebagai pengganti arah kebijakan luar negeri Jepang yang baru. Doktrin ini menjadi jembatan untuk mengembalikan citra Jepang di mata ASEAN. Menurut Sueo (1992), doktrin ini mengedepankan tiga aspek penting, pertama Jepang menggunakan heart to heart understanding agar lebih bisa diterima oleh masyarakat Asia Tenggara, kedua Jepang akan menjauhi peran sebagai kekuatan militer regional dan ketiga Jepang berusaha menjembatani kesenjangan antara ASEAN dan Indocina. Hal itu dilakukan Jepang untuk membebaskan ASEAN bebas dari pengaruh komunis dan menciptakan stabilitas ekonomi regional.

Sejak realisasi Fukuda Doctrine ini, pemerintah Jepang telah secara aktif berkontribusi dalam menjalin hubungannya dengan organisasi regional utama yaitu ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendanaan bagi pertukaran budaya (culture exchange), dukungan Jepang kepada proyek-proyek regional dan konferensi-konferensi yang dilakukan antara Jepang dan ASEAN. Perdana Menteri Takeo Fukuda berusaha meyakinkan negara-negara Asia Tenggara bahwa Jepang kini tidak lagi mengejar kekuatan hegemoninya di Kawasan Asia Tenggara. Jepang akan bertindak sebagai “mitra setara” dengan Asia Tenggara. Pada intinya, kebijakan luar negeri Jepang tidak cukup hanya mengedepankan diplomasi ekonomi saja, tetapi dibutuhkan pendekatan yang lebih halus melalui, baik melalui sarana pertukaran budaya yang bersifat lebih low politic, maupun heart to heart. Hal itulah yang membuat hubungan Jepang dengan negara-negara ASEAN menjadi lebih dekat, tercipta rasa saling percaya dan mengenal satu sama lain.

Referensi

Sueo, S. (1992). The Fukuda Doctrine: New Dimension in Japanese Foreign Policy. Institute of Southeast Asian Studies.

Adiasri, P. (2013). Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II. Global & Policy, 1(1), 39-46. http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/2009

Alamsyah, K. (2018). Kembalinya Doktrin Fukuda Pada Era Pemerintahan Yukio Hayotama: Studi Peran Jepang di Asia Tenggara. Global Inshight Journal, 3(1), 46-61. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/view/1658

Author:

Silvia Nur Khalifah mahasiswa Hubungan Internasional IISIP jakarta

5 thoughts on “Kebijakan Luar Negeri Jepang di Kawasan Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *