Kebijakan Indonesia, Filipina, dan Singapura Dalam Menyikapi Ancaman Resesi Ekonomi Akibat COVID-19.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu ancaman keamanan non-tradisional yang signifikan di wilayah Asia Tenggara. Peningkatan kasus disetiap harinya menjadi perhatian setiap negara. Setiap negara berupaya menerapkan kebijakan untuk memotong rantai penularan dari virus Covid-19 ini. Anderson (2000) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan yang terdiri dari upaya untuk mencapai tujuan dan pengambilan keputusan yang di ambil oleh suatu negara dimana dalam hal tersebut, pemerintah mengambil sebagian besar andil dalam bertindak dengan lingkungan luar (Webber & Smith, 2002, hlm. 11-12). Dengan munculnya pandemi Covid-19 setiap negara menerapkan beberapa kebijakan, mulai dari pembatasan aktivitas seperti di transportasi, karantina wilayah, pembatasan mobilitas orang menjadi contoh kebijakan yang diterapkan. Kebijakan pembatasan kegiatan untuk memotong rantai perluasan Covid-19 memberikan dampak ekonomi yang beragam bagi setiap negara. Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan, namun juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi yang kemudian juga berdampak pada perekonomian negara. Dampak ekonomi yang terjadi seperti penurunan aktivitas ekonomi, yang kemudian berdampak pada penurunan distribusi pendapatan serta peningkatan penganngguran. Contoh beberapa sektor yang sangat terdampak akibat dari kasus Covid-19 antara lain, sektor perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan penyusutan pertumbuhan ekonomi negara (United Nations, 2020). Terkait hal tersebut tentu saja tidak mudah bagi setiap negara untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi krisis kesehatan dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Misalnya negara berkembang, mereka akan dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti penurunan kinerja perdagangan, infrastruktur kesehatan yang membutuhkan dukungan besar dalam menyikapi kasus Covid-19, pengurangan aliran modal bahkan peningkatan hutang (The World Bank, 2020). Pengurangan yang ekstrim terhadap hal-hal tersebut dicemakskan akan mengakibatkan resesi ekonomi. Dampak yang dapat terjadi dari resesi ekonomi yang berkepanjangan akan mengakibatkan penurunan kesehatan mental pada populasi suatu negara.  

Indonesia, Filipina, dan Singapura merupakan tiga negara yang mengalami ancaman resesi ekonomi cukup serius karena tiga negara tersebut memiliki tingkat kasus positif terbesar diantara negara-negara ASEAN. Penyebab terjadinya resesi adalah terjadinya perubahan harga input yang cukup tajam dari sebelumnya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Indonesia termasuk ke dalam negara yang sedang berusaha untuk meminimalisir jatuhnya tingkat perekonomiannya yang dapat berujung pada resesi ekonomi. Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan yang disebutkan bahwa pemerintah akan menggunakan APBN tahun 2020 untuk keperluan menangani Pandemi Covid-19. Indonesia juga menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan berupa mengalokasikan ulang dana APBN Rp 62,3 Triliun yang diambil dari beberapa anggaran negara seperti belanja non-operasional negara, perlindungan sosial, penanganan Covid-19 dan insentif dunia usaha. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mencegah terjadinya inflasi, serta memberikan intensif untuk UMKM. Kebijakan moneter yang diterapkan harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan agar hal-hal tersebut dapat terlaksana (Nainggolan, 2020). 

Sementara itu, meningkatnya kasus Covid-19 di Filipina memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Filipina, sehingga membuat perekonomian Filipina jatuh hingga 16,5% terhitung dari PDB di kuartal kedua. Hal ini dikarenakan pemerintah Filipina lebih berfokus pada pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan perluasan Covid-19. Hal tersebut membuat Filipina mengalami resesi untuk pertama kalinya dalam tiga dekade terakhir. Pemerintah Filipina mengeluarkan paket stimulus ekonomi sebesar 531 juta dollar AS pada Maret 2020. Kebijakan untuk mensubsidi gaji pegawai pemerintah dan dukungan terhadaP industri pariwisata serta jaminan sosial. Selain itu juga ada kebijakan “state of calamity” yang memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk segera mencairkan dana untuk proses pemulihan ekonominya. Dalam    menyikapi resesi ekonomi yang terjadi, Filipina menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang diharapkan dapat menekan angka resesi ekonomi. Kebijakan fiskal yang diambil oleh Filipina dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi adalah melaksanakan Social Amelioration Program (SAP). 

Singapura sebagai negara yang telah mengalami resesi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 juga mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mengatasi resesi yang terjadi. Kebijakan Singapura dalam menghadapi resesi ekonomi dibagi menjadi kebijakan fiskal dan moneter. Pertama yang ditujukan untuk mengurangi dampak Covid-19 pada para pekerja dan dunia usaha. Setelah itu untuk meredam dampak ekonomi bagi masyarakat pemerintah mengeluarkan undang-undang bantuan tambahan sementara hingga lockdown mulai dilonggarkan. Bantuan tersebut sebesar 5,1 miliar dolar Singapura (KPMG International, 2020). Malalui kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan Singapura dalam menghadapi resesi ekonomi ialah fokus pada memberikan bantuan terlebih dahulu kepada masyarakatnya. Di sisi lain kebijakan moneter Singapura dalam menghadapi resesi ekonomi adalah menurunkan tingkat apresiasi dolar Singapura menjadi 0% agar nilai tukar yang rendah, lalu memprioritaskan kelancaran fungsi pasar pendanaan jangka pendek agar tetap mampu menyediakan likuiditas mendapat harga tinggi. Selama pandemi Covid-19 baik Indonesia, Filipina dan Singapura telah bertemu secara virtual dalam kerangka ASEAN terkait pengambilan kebijakan tingkat kawasan. Salah satunya ialah terbentuknya ASEAN Covid-19 Respond Fund yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kurangnya peralatan medis akibat Covid-19. 

Referensi

Anderson, J. E. (2000). Kebijakan Internasional. Dalam Islamy, M. I. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (17). Bumi Aksara. 

Webber, M. & Smith, M. (2002). Foreign Policy in Transformed World. Routledge. 

KPMG International. (2020). Singapore Government and institution measures in response to COVID-19. Https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/singapore-government-and-institution-measures-in-response-to-COVID.html 

Nainggolan, E. U. (2020). Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19. DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-COVID-19.html 

The World Bank. (2020). The Global Economic Outlook During The COVID-19 Pandemic: A Changed World. worldbank.org. Https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world 

United Nations. (2020). The Pandemic Crisis Will Worsen Global Inequality. un.org. Https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/Monthly_Briefing_137.pdf 

Author:

3 thoughts on “Kebijakan Indonesia, Filipina, dan Singapura Dalam Menyikapi Ancaman Resesi Ekonomi Akibat COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *