Dampak Aging Population dalam Sektor Tenaga Kerja Jepang, Bagaimana Pemerintah Jepang Menanganinya

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jepang mengalami perkembangan demi perkembangan. Kemajuan tersebut ditandai oleh perkembangan industri di berbagai bidang yang merubah Jepang dari negara agraris menjadi negara industrialis (Widarahesty et al., 2014). Kemajuan Jepang tidak terlepas dari kebijakan doktrin Yoshida “Strengthening Economic Power” yang dicetuskan oleh perdana menteri Jepang pada era Yoshida, yang dimana kebijakan ini menfokuskan pada perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan menjadi motor penggerak bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang dalam memulihkan perekonomian Jepang pasca kekalahannya pada Perang Dunia II. Perkembangan industri yang melanda Jepang salah satunya ditandai oleh merebaknya barang-barang buatan Jepang di Eropa dan Asia Tenggara. Barang-barang tersebut seperti alat elektronik (NEC, Toshiba, Hitachi, Panasonic, dll), otomotif (Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dll) dan bahkan sampai budaya popular Jepang seperti manga, anime, dorama yang trend di tahun 80-an (Widarahesty et al., 2014).

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan Jepang, disisi lain nampaknya Jepang masih memiliki permasalahan yang cukup signifikan mengenai tenaga kerja di negaranya. Permasalahan mengenai tenaga kerja di Jepang dilatar belakangi oleh berbagai faktor salah satunya adalah fenomena Aging Population. Aging population atau penuaan penduduk menurut United Nation adalah fenomena yang terjadi ketika umur median penduduk dari suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan yang disebabkan oleh bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas (Heryanah, 2015) atau juga dapat diartikan sebagai meningkatnya jumlah penduduk Jepang yang memasuki usia lanjut. Melonjaknya penduduk usia lanjut ini merupakan keniscayaan ketika jumlah mereka yang berusia produktif saat ini berlimpah, tetapi beberapa tahun yang akan datang mereka akan memasuki usia lanjut atau pensiun (Heryanah, 2015). Kemudian tingkat kesuburan (fertilitas) dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan seorang wanita dalam memiliki keturunan hidup. Fertilitas berkaitan erat dengan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mundur usia perkawinan maka semakin rendah tingkat fertilitas (Sinaga et al., 2017).

Kemudian faktor lainnya yaitu penurunan tingkat kelahiran di Jepang atau dikenal dengan sebutan “Shoushika”. Penurunan tingkat kelahiran ini dilatar belakangi oleh adanya modernisasi atau masuknya pengaruh budaya negara barat di Jepang. Dengan adanya proses modernisasi membuat Jepang untuk pertama kalinya membuka diri bagi dunia luar dan salah bentuk pengaruh modernisasi tersebut adalah masuknya pengaruh feminisme. Feminisme merupakan sebuah gerakan yang mendorong para kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, hingga mereka benar-benar mendapatkan kesetaraan yang benar-benar setara dengan kaum laki-laki. Akibat dari hal tersebut, banyak wanita di Jepang yang kemudian berhasil mencapai jenjang pendidikan yang tinggi serta karir yang cemerlang (Anisya, 2019). sehinga hal ini membuat kaum wanita di Jepang menjadi dilemma antara memilih pekerjaanya atau kewajibannya walaupun pemerintah Jepang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja, seperti penghapusan diskriminasi gender dan penyediaan fasilitas untuk “child care” (Widarahesty et al., 2014), namun meningkatnya permintaan perempuan untuk ikut andil dalam industri di Jepang ditenggarai sebagai salah satu penyebab menurunnya angka kelahiran di Jepang (Widarahesty et al., 2014). Sehingga bagaimana pemerintah Jepang menangani Fenomena Aging Population yang berdampak pada sektor tenaga kerjanya?

Dalam menangani fenomena Aging Population yang berdampak pada sektor tenaga kerja Jepang mendorong pemerintah Jepang untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kekurangannya tenaga kerja tersebut pemerintah Jepang membentuk suatu kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan perngkaryaan kembali, reformasi pekerjaan dan womanomic (Anisya, 2019). Namun, kebijakan-kebijakan tersebut nampaknya belum menunjukan hasil yang signifikan sehingga pemerintah Jepang menempuh jalan lain yaitu dengan mendatangkan tenaga kerja asing dari negara lain untuk membantu menutupi kebutuhan akan sektor tenaga kerja negaranya. Para ahli menyatakan bahwa satu-satunya opsi yang mampu mengatasi permasalahan tenaga kerja yang diakibatkan oleh Aging Population tersebut adalah dengan membuka imigrasi dalam jumlah besar yang dilakukan secara berkala dalam waktu beberapa tahun (Pratiwi, 2014).

Sebagai suatu negara yang menyadari akan pentingnya menjalin hubungan baik maupun kerja sama dengan negara lain membuat Jepang perlahan mulai bersedia untuk membuka diri demi menerima tenaga kerja asing atau imigran, dapat dilihat dari terbentuknya kerjasama ekonomi bilateral antara Jepang dengan Indonesia dan Jepang dengan Filipina untuk menerima tenaga kerja khususnya dalam bidang kesehatan, dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) serta Philippines-Japan Economic Partnership Agreement (PJEPA) (Anisya, 2019). Dalam hal ini Jepang hanya bersedia menerima tenaga kerja asing dengan keahlian terntentu (skilled workers) dan para pekerja tersebut akan diikat melalui sebuah perjanjian dengan perusahaan Jepang atau perusahaan swasta yang berada di Jepang. Namun, dengan terbuka nya Jepang dalam tenaga kerja asing, membuat Jepang menjadi lebih berhati-hati dalam hal penerimaan tenaga kerja asing tersebut.

Dalam hal ini Jepang membentuk suatu kebijakan yang dimana tenaga kerja asing yang akan masuk ke Jepang terlebih dahulu harus menjalani serangkaian ujian, untuk membuktikan keterampilan dan kemampuan yang mereka miliki (Anisya, 2019). Kemudian Jepang juga memiliki beberapa Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berisikan mengenai pengendalian tenaga kerja asing yaitu seperti Rancangan Undang-Undang yang membagi para tenaga kerja asing menjadi dua kategori. Dalam kateori pertama diperuntukkan bagi mereka yang baru bekerja dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Sementara untuk kategori kedua, mereka akan diberikan izin tinggal selama lima tahun yang nantinya akan diperpanjang hingga mendapatkan izin tinggal permanen (Anisya, 2019). Selanjutnya Rancangan Undang-Undang mengenai izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki kemampuan terbatas (“Jepang Perbanyak Visa Pekerja Asing, Warga Lokal Khawatirkan Proses Integrasi”, 2019) dimana mereka diperbolehkan tinggal di Jepang selama 5 tahun namun, tidak diizinkan untuk membawa serta keluarga mereka. Sementara itu dalam Kategori kedua yaitu diperbolehkannya Tenaga Kerja Asing yang memiliki skill khusus untuk menetap dan kerja di Jepang lebih dari 5 tahun dan juga bisa membawa anggota keluarga serta memperpanjang izin tinggal menjadi tak terbatas (“Kabar Gembira Buat Kenshuusei! Jepang Resmikan UU Pekerja Asing Mulai April 2019”, 2018).

Dibentuknya Rancangan Undang-Undang ketenagakerjaan ini menjadi salah satu upaya Jepang dalam menangani permasalahan dalam kekurangannya sektor tenaga kerja di Jepang akibat dari fenomena Aging Poplation. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Jepang membentuk Rancangan Undang-Undang ini guna untuk memperlonggar ketentuan-ketentuan terkait penerimaan pekerja asing sehingga permasalahan sektor tenaga kerja dalam negerinya dapat diatasi.

Referensi

Anisya, A., C. (2019). Kebijakan Pemerintah Jepang dalam Menangani Krisis Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama dengan Indonesia dan Filipina. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang]. Institutional Repository. https://eprints.umm.ac.id/54604/

Heryanah. (2015). Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 23(2), 1-16.https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/15692/10457

Jepang Perbanyak Visa Pekerja Asing, Warga Lokal Khawatirkan Proses Integrasi. (2019, 11 April). Liputan 6. https://www.liputan6.com/global/read/3939514/jepang-perbanyak-visa-pekerja-asing-warga-lokal-khawatirkan-proses-integrasi

Kabar Gembira Buat Kenshuusei! Jepang Resmikan UU Pekerja Asing Mulai April 2019. (2018, 18 Desember). Kenshuusei. https://kenshuuseiid/pekerja-asing

Sinaga, L., Hardiani. & Prihanto, P., H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di perdesaan (Studi pada Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari). Jurnal Paradigma Ekonomika, 12(1). 41-48. https://media.neliti.com/media/publications/209637-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat.pdf

Widarahesty, Y. & Ayu, R. (2014). Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang Pasca Perang Dunia II Sampai 2012. Jurnal Al-Azhar Indonesia, 2(3), 177-197. https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/168

Author: Ariela Sheva

7 thoughts on “Dampak Aging Population dalam Sektor Tenaga Kerja Jepang, Bagaimana Pemerintah Jepang Menanganinya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *