Abenomics : Kebijakan Shinzo Abe sebagai Solusi Masalah Perekonomian Jepang

Permasalahan ekonomi merupakan suatu hal yang wajar bisa terjadi kepada negara manapun baik kepada negara berkembang maupun kepada negara yang maju. Contoh negara maju yang pernah mengalami permasalah ekonomi dalam negerinya adalah Jepang. Jepang merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur dan merupakan dengan perekonomian terbesar dengan urutan ketiga bersama AS dan Cina, walaupun menyandang ekonomi salah satu terbesar di dunia, hal ini tidak membuat Jepang tidak pernah memiliki masalah perekonomian dalam negerinya (Abas, 2017).

Hal ini bisa dibuktikan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dimana negara Jepang mengalami perekonomian yang macet akibat sistem keuangan yang tidak stabil, serta buruknya kredibilitas perbankan yang kemudian jadi pemicu economic bubble. Melonjaknya kredit macet perbankan (non-performing loan) di sektor properti dan merosotnya nilai saham sampai dengan angka 50 % di bursa Tokyo Stock Exchange menjadi bukti stagnasi ekonomi yang dirasakan Jepang saat itu. Banyak perusahaan Jepang yang mengalami penurunan terhadap kapasitas produksinya, kelebihan jumlah tenaga kerja, serta meningkatnya jumlah utang. Upaya untuk memperkenalkan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah berturut-turut bersifat tidak efisien seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral Jepang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang dengan cara melakukan pencetakan uang dalam mendorong stabilitas finansial dan pemerintah melaksanakan kebijakan dalam menekan munculnya kredit macet yang lebih jauh besar. Keadaan semakin memburuk akibat adanya krisis ekonomi di kawasan Asia pada tahun 1977-1998 (Afifa, 2019).

Perekonomian Jepang juga memburuk kembali ketika dihantam bencana alam yaitu tsunami pada tahun 2011 yang berakibat pada kerusakan fasilitas negara sehingga membuat pemerintah Jepang harus berpikir lebih sigap dalam membangun negara Jepang kembali pasca peristiwa tsunami tersebut dengan menekan pembangunan ekonomi. Namun, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Jepang mengalami hambatan seperti melemahnya kondisi perekonomian dunia mulai dari masalah resesi Amerika dan krisis Yunani yang berdampak pada sektor ekspor Jepang dan akibat dari protes anti Jepang di Cina juga membuat sektor ekspor semakin terpukul karena Cina merupakan mitra dagang terbesar jepang kemudian memperlambat pertumbuhan ekonomi Jepang (Rahesa, 2013).

Akibat dari permasalahan tersebut maka muncullah Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang pada saat itu dalam mengatasi persoalan ekonomi domestik Jepang dengan mengeluarkan kebijakan bernama Abenomics yang mulai diimplementasikan pada tahun 2012. Abenomics ini diambil dari nama pembuat kebijakan itu sendiri yaitu Shinzo Abe (Priangani et al., 2021). Kebijakan Abenomics memuat program bernama three arrows yang berfokus pada stimulus fiskal, stimulus moneter dan reformasi struktural dan selain itu kebijakan Abenomics juga ditujukan dalam mempertahankan keseimbangan internasional dalam memperbaiki ekonomi  Jepang diantaranya adalah meningkatkan GDP Jepang, meningkatkan inflasi serta meningkatkan permintaan dalam negeri (Abas, 2017).

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut kemudian perdana menteri Shinzo Abe berfokus pada tiga aspek seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, kebjakan stimulus moneter dimana Jepang berusaha untuk mengatur dan menurunkan nilai uang mencapai dengan angka 2% serta menurunkan tingkat suku bunga dan bisa mendongkrak ekspor Jepang kembali. Kedua, kebijakan fiskal dimana ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan konsumsi belanja pemerintah dan selanjutnya adalah meningkatkan pajak konsumsi dalam menambah pendapatan negara. Ketiga, reformasi struktural dimana dalam hal ini Jepang berfokus untuk meningkatkan investasi dan menarik investor dalam membantu pertumbuhan ekonomi Jepang (Abas, 2017).

Setelah memberlakukan kebijakan tersebut kemudian mulai terasa efek positif terhadap pereknomian Jepang dimana adanya keberhasilan dari program tersebut seperti depresiasi mata uang yen yang kemudian mendorong kegiataan ekspor dan impor yang sempat terhambat dan adanya peningkatan GDP pada periode 2013 sampai dengan 2015 serta adanya penurunan terhadap tingkat pengangguran yaitu dari 4,1% sebelum diterapkannya Abenomics dan kemudian turun menjadi 3,1 % setelah adanya Abenomics dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru sehingga kita bisa melihat bahwa program Abenomics memberikan angin segar bagi Jepang setelah terjadinya stagnansi ekonomi selama beberapa tahun bagi Jepang (Grabowiecki & Dabrowski, 2017).

Referensi                                               

Priangani, A., Kunkunrat, & Saputra, R.M.S. (2021). Yoshihide Suga Policy to Continue Abenomics in East and Southeast Asia. Jurnal Dinamika Global, 6(1), 1-19. https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.389

Grabowiecki, J., & Dabrowski, M. (2017). Abenomics and Its Impact on The Economy of Japan. Optimum Studia Ekonomiczne, 5(89), 23-35. https://doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.02

Abas, A. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang tahun 2012 – 2017. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 6(2), 443-458. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2543

Rahesa. (2015). Kepentingan Jepang Bekerja Sama dengan Tiongkok dalam Abenomics Tahun 2013. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2(1), 1-13. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5000

Afifa, Y. H. (2019). Latar Belakang keputusan Jepang masuk dalam Keanggotaan Transpasific Partnership (TPP) era Shinzo Abe [Skripsi, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta]. UMY Repository. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29675/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *