Kerjasama Jepang-ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan Siber

Dengan Populasi 650 Juta orang yang tersebar ke dalam 10 negara, kawasan Asia Tenggara menjadi pasar potensial digital dengan pertumbuhan terpesat di dunia (Sukma & Soeva, 2015). Globalisasi membuat integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ASEAN semakin berkembang pesat, dampak kejahatan siber yang terjadi di kawasan pun akan semakin berekspansi ke berbagai bidang dan lintas batas. Dengan sumber daya ahli siber yang terbatas, ASEAN menyadari bahwa perlu dilakukannya kerjasama regional dalam mengatasi isu yang terjadi sehingga dapat menciptakan lingkungan dan pasar digital yang aman. Sesuai dengan tujuan dibentuknya, ASEAN bertugas untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara (Novitasari, 2017). Mitra kerjasama yang menarik perhatian kawasan ini adalah Jepang.

Kesungguhan Jepang dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan regional sebagai upaya menciptakan perdamaian dunia didasari oleh traktat San Francisco tahun 1951 (Aggarwal & Reddie, 2018). Jepang berkomitmen untuk menjaga keamanan individu dan keamanan kolektif, bukan hanya di lingkungan fisik namun juga dalam lingkungan digital. Sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan keamanan siber, pada tahun 2015 Jepang berhasil membuat lembaga National center of Incident readiness and Strategy of Cybersecurity (NISC) (Kallender, 2014). Kesungguhan Jepang dalam menjaga keamanan digital juga didasari oleh empat prinsip utama yaitu, menjamin arus informasi yang baik, peraturan hukum digital yang jelas, keterbukaan informasi, peran pemerintah dalam cyberspace, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menjamin keamanan siber (Bartlett, 2018). Dengan empat prinsip tersebut, Jepang pun mulai melakukan kerjasama dengan masyarakat internasional, namun ASEAN kerap kali menarik perhatian Jepang.

Sebagai pasar potensial utama Jepang, ASEAN masih belum mempunyai sistem pengelolaan keamanan digital yang baik. Dengan keadaan tersebut, kedua belah pihak pun mulai melakukan dialog untuk meningkatkan keamanan siber. Pada peringatan hubungan kerjasama Jepang ASEAN ke-40, tepatnya pada tanggal 13 September 2013 Jepang dan ASEAN berhasil melakukan Joint Ministerial Statement of the ASEAN-Japan Ministrial Policy Meeting on Cybersecurity Cooperation di Tokyo yang nantinya didanai melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) (Kallender, 2014). Kerjasama tersebut dilakukan guna meningkatkan sumber daya yang ahli dalam keamanan siber sehingga dapat terciptanya lingkungan siber yang aman dan dapat dipercaya oleh pengguna internet.

Kerjasama keamanan siber Jepang-ASEAN terbagi kedalam dua bentuk kerjasama. Kerjasama pertama bernama β€œASEAN-Japan Cybersecurity Cooperation Hub” yang diimplementasikan pada Desember 2017 (Sukma & Soeva, 2015). Dalam kerjasama ini kedua belah pihak berhasil dalam melakukan berbagai bentuk studi baru terkait kemandirian dan kelayakan dalam pembuatan pusat pelatihan siber, pelatihan serangan dan cara menangani kejahatan siber kepada 44 individu dari berbagai negara anggota ASEAN dan Jepang. ASEAN dan Jepang juga melakukan kontes untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda melalui pembuatan kontes terkait pembuat sistem keamanan siber di Jepang dan di berbagai negara ASEAN (Watanabe, 2020).

Pada tahun 2018, Jepang dan ASEAN melakukan bentuk kerjasama kedua dengan membentuk ASEANJapan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) yang berada di bawah ASEAN Telecommunication and Information Technology (TELMIN) dan Technology Seniors Officials Meeting (TELSOM). Tujuan dibentuknya AJCCBC ini adalah untuk mengembangkan tenaga kerja yang ahli terkait keamanan siber selama kurang lebih empat tahun untuk meningkatkan kapasitas keamanan siber dalam ASEAN Meeting Summit (AMS) sehingga para ahli tersebut dapat memberikan ilmunya kepada para anggota yang mengikuti AMS kedepannya (Watanabe, 2020).

Terjadinya kerjasama ASEAN dengan Jepang di bidang keamanan siber merupakan bentuk kesadaran kedua belah pihak bahwa ancaman yang menyerang bukan lagi berupa ancaman fisik melainkan dapat berupa ancaman digital. Dalam menghadapi dunia siber, ASEAN dan Jepang tidak bisa berdiri sendiri dan ter interkonektivitas satu sama lain. Oleh sebab itu, dengan melakukan peningkatan kapabilitas ahli siber, pembuatan badan siber kawasan dan tata kelola keamanan siber baru diharapkan dapat memperkuat keamanan siber kedua belah pihak kedepannya.

Referensi :

Aggarwal, V. K., & Reddie, A. W. (2018). Comparative Industrial Policy And Cybersecurity: A Framework For Analysis. Journal of Cyber Policy, 3(3), 291-305. https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1553989

Bartlett, B. (2018). Government As Facilitator: How Japan Is Building Its Cybersecurity Market. Journal of Cyber policy, 3(3), 327-343. https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1550522

Kallender, P. (2014). Japan, the Ministry of Defense and Cyber-Security: Progress and Pitfalls. The RUSI Journal, 159(1), 94-103. https://doi.org/10.1080/03071847.2014.895264

Novitasari, I. (2017). Babak Baru Rejim Keamanan Siber di Asia Tenggara Menyongsong ASEAN Connectivity 2025. Jurnal Asia Pacific Studies, 1(2), 220-233. https://doi.org/10.33541/japs.v1i2.624

Sukma, R., & Soeya, Y. (Eds.). (2015). Navigating Change: ASEAN-Japan Strategic Partnership in East Asia and in Global Governance. Japan Center for International Exchange.

Watanabe, S. (2020). Strategic Analysis Of Capacity Building For The Cyber Security Of The United States In Asia. Jurnal Asia Pacific Studies, 4(2), 100-111. https://doi.org/10.33541/japs.v4i2.2800

11 thoughts on “Kerjasama Jepang-ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan Siber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *