Upaya United Nation Women dalam Menangani Ketidaksetaraan Gender di Kenya

Diskrimasi terhadap perempuan masih ditemukan dalam masyarakat global. Tindak kekerasan terhadap perempuan (violence against women) masih menjadi ancaman serius bagi perempuan di seluruh dunia, dimana hal ini merupakan salah bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan pada perempuan ialah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara psikologis, fisik, seksual, termasuk di dalam nya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau pun dalam kehidupan pribadi (Widiastuti, 2008).

Republik Kenya adalah negara dengan ibu kota nya yaitu Nairobi yang terletak di Afrika Timur. Pemerintah Kenya telah mengambil langkah-langkah melalui pemberlakuan kerangka kebijakan nasional baru demi mempromosikan kesetaraan gender. Landasan dari kerangka kerja baru ini ialah Konstitusi Kenya 2010, yang menegaskan kembali kesetaraan bagi semua serta memiliki amanat kuota untuk perwakilan perempuan dalam pemerintahan. Tahun 2011, Pemerintah Kenya mengeluarkan Kebijakan Gender baru, yang merupakan kebijakan utama yang menguraikan upaya pemerintah dalam memastikan kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Bab 4 Konstitusi Kenya yaitu Bill of Rights, dimana setiap orang sama di depan hukum dan memiliki hak atas perlindungan juga manfaat hukum yang sama. Perempuan memiliki hak atas perlakuan yang sama, termasuk hak atas kesempatan yang sama di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Diskriminasi langsung dan tidak langsung dilarang.

Meskipun pemerintah Kenya telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan, kesenjangan gender terhadap perempuan masih ada, dimana perempuan sebesar 51% dari populasi di Kenya. Dalam Laporan The Global Gender Gap Index 2021 rankings, Kenya menempati peringkat 95 dari 156 negara, dengan skor 0,692 (World Economic Forum, 2021). Faktor yang menyebabkan kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik dan pelecehan seksual ialah lemahnya hukum yang memihak perempuan, tingkat perekonomian yang rendah serta kebudayaan. Terhambatnya pemberdayaan perempuan oleh poligami, praktik budaya tradisional yang berbahaya, dan pernikahan dini. Kemampuan perempuan untuk mengakses sistem peradilan dibatasi oleh biaya legal, sistem peradilan tradisional, dan buta huruf. Konstitusi baru di Kenya ialah menginginkan peningkatan kesetaraan gender, akan tetapi adanya beberapa faktor yang menghambat tujuan dari konstitusi Kenya 2010.

UN Women (United Nations Women) sebagai organisasi yang resmi bekerja di Kenya pada bulan Juli 2010 membawa visi dan misi yaitu untuk membela kesetaraan gender, terutama hak-hak wanita yang berada dibawah kepemimpinan PBB, UN Women bergerak khusus untuk emansipasi wanita. UN Women dalam lingkup internasional bersifat membantu meringankan penderitaan para wanita yang terdiskriminasi. Pembentukkan UN Women yang didasarkan pada visi kesetaraan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UN Women menempatkan hak-hak perempuan sebagai tugas utama, dan memimpin serta mengkoordinasikan upaya sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender diterjemahkan ke dalam tindakan di seluruh dunia. UN Women selalu memastikan agar isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi perhatian utama. Hal ini penting karena selama puluhan tahun, PBB telah membuat kemajuan signifikan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Termasuk dengan tercapainya beberapa terobosan, antara lain Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang disingkat dengan CEDAW.

Masuknya UN Women di kenya membawa dukungan dalam mewujudkan konstitusi kenya 2010 dengan berbagai program yaitu: Perempuan memimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan, perempuan dan pemuda memiliki keuntungan dari sisi ekonomi dan mendapat manfaat dari pengadaan publik, pertanian serta rantai nilai industri ekstraktif, wanita dan gadis hidup bebas dari kekerasan. Program ini melibatkan pemerintah nasional, organisasi dan jaringan perempuan, dan advokasi gender untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran nasional yang responsif gender.

Upaya yang dilakukan UN Women dalam menangani ketidakseteraan gender di kenya membantu mempercepat tujuan pemerintah kenya yang mana sesuai dengan konstitusi kenya 2010, mengabdikan kesetaraan sebagai salah satu nilai penting. Dampak dari program kesetaraan gender ini berdampak bagi semua kalangan (Sari, 2019). Undang-undang Amandemen Pemilu (2016) sudah mengandung unsur-unsur yang meningkatkan inklusi perempuan. Undang-undang Amandemen Partisipasi Politik (2016) memiliki persyaratan bagi partai politik sebagai institusi untuk memasukkan perempuan dalam kepemimpinan. Adanya pedoman nominasi yang akan memastikan partai politik mematuhi inklusi, dan memiliki peraturan keuangan politik dengan insentif untuk pihak-pihak yang meningkatkan inklusi perempuan. Reformasi juga diperkenalkan kepada Komisi Pemilihan dan Bounder Independen dan Kantor Panitera Partai Politik: yang pertama menghasilkan kebijakan inklusi, sementara yang kedua menciptakan kurikulum pelatihan gender dan inklusi yang digunakan untuk melatih partai politik tentang inklusi. UN Women berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran bisnis yang dimiliki oleh perempuan, pemuda, dan penyandang cacat mengenai peluang pengadaan pemerintah dan membangun kapasitas mereka dalam tender. Selain berkontribusi dalam meningkat kesadaran peluang bisnis yang di milki perempuan, UN Women juga melakukan beberapa kegiatan lain untuk meningkatkan perekonomian perempuan di kenya. Membebaskan perempuan dari kekerasan berbasis Gender, UN Women terus bekerja menuju ranah legislatif juga kebijakan yang semakin mendukung, bergandengan dengan standar internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, bahkan diketahui komite kekerasan berbasis Gender dibentuk di sepuluh kabupaten pada tahun 2016.

Kehadiran UN Women di Kenya menjadikan kekhawatiran utama kaum feminis yaitu menghapuskan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan cukup teratasi. Bahkan dalam salah satu jurnal dikatakan bahwa adanya penelitian yang berjudul Development Effectivenes Review of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment for Women, dimana penelitian ini dilakukan selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai 2014 dan diterbitkan pada tahun 2015, hasilnya ialah hampir 80% evaluasi mengenai kesetaraan gender yang dilakukan UN Women memberikan hasil yang positif dan memuaskan (Ramadhan, 2018).

Referensi

Ramadhan, I. (2018). Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme. Jurnal Asia Pacific Studies, 2(2), 144–160. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/871

Sari, E. (2019). Upaya United Nation Women dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kenya. JOM FISIP, 6(1), 1-11. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/22796/22064

Widiastuti, T. W. (2008). Perlindungan bagi wanita terhadap tindak kekerasan. Wacana hukum, VII(1). https://media.neliti.com/media/publications/23554-ID-perlindungan-bagi-wanita-terhadap-tindak-kekerasan.pdf

World Economic Forum. (2021, Maret). Global Gender Gap Report 2021: INSIGHT REPORT. [Press Release]. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

3 thoughts on “Upaya United Nation Women dalam Menangani Ketidaksetaraan Gender di Kenya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *