Sengketa Wilayah Pulau Dokdo Antara Korea Selatan dan Jepang

Sengketa yang terjadi terhadap suatu wilayah banyak sekali terjadi dengan saling klaim antara satu sama lain dan merupakan suatu hal yang dapat menjadi salah satu suatu perhatian dunia. Wilayah yang dapat di klaim biasanya berupa darata, lautan, dan dapat juga sebuah pulau. Dalam sengketa wilayah biasanya dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu, berupa klaim terhadap seluruh bagian negara atau juga dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara perbatasan.

Pulau Dokdo yang disebut oleh negara Korea Selatan dan pulau Takeshima yang disebut oleh Jepang adalah sengeketa yang sudah lama terjadi yang mulai mucul pada akhir perang Dunia II. Sengketa ini muncul kembali pada saat pihak Jepang untuk Korea Selatan mengatakan sangat yakin bahwasannya secara yuridis dan historis, bahwa pulau Dokdo merupakan kedaulatan Jepang. Pernyataan ini membangkitkan kemarahan rakyat Korea Selatan mengira pulau ini adalah wilayah mereka. Hal yang sama berlaku pada saat kunjungan Presiden Korea Selatan ke pulau Dokdo pada Agustus 2012, Dokdo telah dianggap oleh Jepang sebagai suatu penghinaan terhadap kedaulatan Dokdo.

Sengketa internasional hampir sangat sering terjadi, terutama sengketa yang membahas mengenai perebutan suatu wilayah antar negara. Pada saat terjadi sengketa internasional, hukum internasional melakukan peranan yang sangat penting dan esensial dalam melakukan proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa internasional merupakan satu tahap yang sangat penting dalam hal tersebut. Dalam hal ini hukum internasional memberikan pedoman, aturan dan cara-cara suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak ( Adolf, 2004).

Jepang dan Korea selatan sudah melakukan upaya untuk melakukan penyelesaian terhadap pulau Dokdo ini, tetapi hingga kini belum ada kejelasan atau penyelesaian terhadap permasalahan sengkete tersebut. Dengan adanya hal tersebut Jepang dan Korea Selatan mengalami kendala dalam melakukan kedaulatan di wilayah tersebut. Selain hal sengketa tersebut juga dapat menghambat eksploitasi dan eksplorasi daya mineral yang terkandung dalam laut Jepang.

Klaim Jepang terhadap pulau Dokdo mendapat bantahan dari pihak Korea selatan. Pihak dari korea selatan juga memiliki dasar atas bantahan tersebut dengan adanya fakta sejarah yang dimilikinya. Korea selatan juga mengklaim bahwa pulau Dokdo merupakan bagian wilayah dari Korea Selatan pada acuan historis yang dikutip oleh beberapa dokumentasi pihak Korea Selatan, yang menyatakan bahwa pulau Dokdo merupaakan suatu daerah atau wilayah yang tidak memiliki pemilik yang dinamakan Ussankuk yang telah menjadi suatu bagian dari pihak Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.

Pada tanggal 18 Januari 1952 pihak Korea Selatan meluncurkan deklarasi Presiden Korea Selatan. Dengan adanya hal tersebut, garis tersebut menciptakan garis imajiner bernama Rhee Line yang dapat membatasi wilayah Korea Selatan dan Jepang yang berada pada posisi laut Jepang. Setelah Korea Selatan mendeklarasikan garis Rhee Line tersebut, pihak Korea Selatan melakukan pembangunan mercusuar pada tahun 1954 di pulau Dokdo hingga saat ini pihak dari Korea Selatan menempatkan pos penjagaan dan melakukan patrol di pulau tersebut. Menurut pihak dari Korea Selatan, hal tersebut akan dapat dianggap sebagai suatu kepemilikan secara fisik terhadap pulau Dokdo yang akan dapat memperkuat kepimilikannya yang lama dengan hal tersebut Korea Selatan adalah suatu negara yang dapat berdaulat atas pulau tersebut.

Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali untuk melakukan negosiasi menyelesaikan sengketa wilayah terhadap pulau Dokdo. Negosiasi dimulai pada bulan April 2006, disaat pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang. Bagian wilayah pulau Dokdo yang pada awalnya akan dapat diteliti dari pihak Jepang tersebut mencakup dengan perairan sekitar wilayah pulau Dokdo oleh Korea Selatan dan pihak Jepang dianggap sebagai zona ekonomi eksklusifnya (O’shea. 2012).

Referensi

O’Shea, P. (2012). Playing the sovereignty game: understanding Japan’s territorial disputes. University of Sheffield. South Yorkshire

Adolf, H. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika.

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *