Sengketa Wilayah Antara Tiongkok Dan Negara Asia Tenggara Di Laut China Selatan

Kawasan Asia Timur terdiri dari banyak negara termasuk China, Korea Selatan, Jepang, dan Korea Utara, dan terdapat berbagai masalah regional. Isu sengketa wilayah merupakan salah satu isu yang ada dan masih berkembang. Suatu negara harus memiliki kedaulatannya sendiri. Kedaulatan di sini juga bisa merujuk pada kedaulatan teritorial yang dimiliki oleh suatu negara. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat antar negara yang menyebabkan terjadinya sengketa wilayah, meskipun sudah ada hukum internasional yang mengaturnya yaitu, United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS).

Sengketa yang dipimpin oleh China ini sangat luas karena melibatkan lebih dari dua negara. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan, sumber daya alam dan motif keamanan telah memaksa banyak pihak untuk lebih memperhatikan membangun keamanan dan stabilitas di kawasan. Apalagi Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut yang kaya akan sumber daya kelautan. Bahkan Laut China Selatan tergolong wilayah yang kaya akan hidrokarbon dan protein (Dutton, 2012). Motif perebutan dari wilayah ini tidak lain merupakan terkait sumber daya alam. Kawasan Laut Tiongkok selatan memiliki cadangan sumber daya alam sangat besar. RRT memperkirakan cadangan minyak yang terkandung di Laut Tiongkok Selatan sebesar 231 miliar barel atau sepuluh kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat (Wiranto, 2016).

Pertama, terkait masalah kedaulatan wilayah yang dimiliki saling tumpang tindih atas wilayah tersebut antara Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan laut Tiongkok selatan. Kedua, masalah terkait klaim yuridikasi atas perairan dan bawah laut. Ketiga, masalah atas hak internasional dalam menggunakan wilayah laut demi keperluan militer. Sengketa Laut Tiongkok Selatan melibatkan dua negara Asia Timur yaitu Tiongkok dan Taiwan dan beberapa negara Asia Tenggara yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei (Dutton, 2012). Tiongkok dan Taiwan adalah dua negara yang masing-masing melakukan klaim terhadap atas wilayah di laut Tiongkok Selatan melalui peta sepihak yang dibuat dan di sebut sebagai China’s Nine Line Dashed (Dutton, 2012).

Perselisihan yang terjadi atas sengketa wilayah Laut Tiongkok selatan menimbulkan konflik yang terjadi sekitar 40 tahun. Insiden pertama terjadi pada saat Tiongkok menyerang tentara Vietnam pada tahun 1974 yang berada di wilayah kepulauan Paracel dan 1988 di Fiery Cross

Reef. Tidak hanya hal itu pihak Tiongkok juga melakukan pengusiran terhadap tentara Filipina dari Mischief Reeef pada tahun 1955. Dengan adanya hal itu ASEAN yang merupakan organisasi regional dikawasan Asia Tenggara turun tangan dalam hal yang dilakukan oleh pihak Tiongkok. ASEAN memkasa Tiongkok untuk mau menerima deklarasi ASEAN pada tahun 2002 dalam The Conduct of Parties in The South China Sea. Dengan adanya hal tersebut agar dapat menunjukan kepada semua pihak untuk mengambil jalan damai atau tanpa melakukan kekerasan ataupun kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa wilayah yang berada di Laut Tiongkok.

Setelah para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan konflik secara damai, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari potensi konflik di Laut China Selatan. Salah satu upaya untuk menghindari potensi konflik adalah melalui metode negosiasi damai bilateral dan multilateral dan kerjasama yang biasa digunakan untuk mengelola konflik regional dan internasional. Pada saat yang sama, pada tingkat kerjasama sub-regional di Asia Tenggara, setidaknya ASEAN telah menjadi forum yang efektif untuk memecahkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai masalah keamanan.

Referensi

Wiranto, S. (2016). Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Dari Perspektif Hukum Internasional. PT Leutika Nouvalitera.

Dutton, P. (2011). Three Disputes and Three Objective: China and The South China Sea. Noval War College Review.

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *