Upaya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik yang paling abadi dan paling tragis yang terjadi di dunia. Pada awal mulanya konflik terjadi pada saat para pemimpin Yahudi menerima rencana PBB untuk memberikan wilayah sebagian Palestina yang dikuasai Inggris sebelumnya untuk orang Yahudi, tetapi banyak orang Palestina menentangnya. Masyarakat Palestina merasa keberatan akan keputusan tersebut dan negara-negara Arab dimobilisasi untuk mencegah terjadinya pembentukan negara Israel dan kejadian tersebut menyebabkan terjadinya Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Ketika perang berakhir, Israel memenangkan perang tersebut dan menguasai sebagian besar wilayah Palestina bekas kekuasaan Inggris (termasuk sebagian besar wilayah Yerusalem). Setelah dari itu, perang dan konflik terus terjadi antara Israel dan Palestina seperti salah satu contoh perang nya pada tahun 1967 yang dikenal sebagai Perang Enam Hari yang mengakibatkan wilayah Israel makin luas.

Kebutuhan pasokan minyak yang banyak menjadi salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Langkah AS dalam mempertahankan kepentingannya adalah AS mengendalikan dan membutuhkan Israel sebagai sebagai kekuatan militer utama di kawasan Timur Tengah. Tindakan AS yang mendukung Israel dinilai biadab oleh negara-negara Arab sehingga negara-negara Arab berharap lembaga yang diharapkan berperan untuk mendesakkan tuntutan Palestina ke PBB adalah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Mardenis, 2012).

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan organisasi antar pemerintah terbesar setelah PBB dan OKI ini dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22-25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia (Dewinta et.al, 2016). Pembentukan OKI bermula dari terdorongnya keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam serta membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika (Kementerian Luar Negeri RI, 2014).

Dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan bahwa KTT Luar Biasa yang berlangsung pada sekitar tahun 2016 dianggap sebagai respon terhadap permintaan presiden Palestina Mahmud Abas yang mengangkat tema “United for a Just Solution” yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah resolusi yang akan memuat pernyataan dan komitmen politik dari negara-negara anggota OKI. Pada KTT Luar Biasa tersebut ada beberapa langkah yang dianggap strategis yang bisa ditempuh oleh OKI. Pertama, menyolidkan negara-negara OKI serta meneguhkan Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin. Karena dalam situasi konflik yang tak berkesudahan di kawasan Timur Tengah (termasuk Palestina-Israel) dan fenomena Islamfobia yang terjadi di beberapa negara barat, memaksa negara-negara OKI perlu memperteguh konsolidasi ke sesama negara OKI dan memproklamirkan secara masif Islam yang damai secara damai pula. Kedua, menegaskan peran OKI dalam menyelesaikan konflik Palestina yang terutama yaitu dalam hal mengintervensi Israel. Israel diakui telah melanggar hukum HAM internasional dan berbagai resolusi PBB, karena telah menjajah Palestina yang seharusnya memiliki hak untuk merdeka dan atas dasar itu yang membuat OKI mesti mendesak dan mendukung laporan Palestina kepada Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC). Ketiga, mendesak negara-negara Barat dan PBB agar bisa bersikap tegas kepada Israel, mesti dapat diakui bahwa selama ini negara-negara Barat dan PBB itu kerap menghambat resolusi perdamaian (Fathoni, 2017).

Dalam pertemuan Extraordinary Open-Ended Ministerial Meeting OIC Executive Committee yang dilakukan yang diselenggarakan secara virtual yang dihadiri oleh 16 menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI dan juga wakil dari negara OKI lainnya. Pertemuan tersebut dilakukan khususnya untuk membahas agresi Israel yang terjadi di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan juga jalur Gaza. Pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa usulan terkait upaya atau langkah-langkah konkrit yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam hal menghentikan agresi militer yang sedang terjadi antara Israel dengan Palestina. Usulan terkait upaya atau langkah yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan ini terhadap OKI antara lain ada tiga (“3 Usulan RI ke OKI Atasi Konflik Palestina-Israel”, 2021). Pertama, memastikan adanya persatuan yang artinya adalah adanya sebuah persatuan di antara negara-negara anggota OKI yang memangku kepentingan di Palestina, karena tanpa adanya persatuan OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina. Kedua, OKI ini harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera mungkin antara Israel dengan Palestina melalui cara negara anggota OKI menggunakan pengaruh mereka masing-masing untuk mendorong gencatan senjata secepatnya, karena agresi militer yang dilakukan telah dianggap melanggar HAM. Ketiga, OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina dengan cara OKI harus lebih keras lagi berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel dan berpedoman pada parameter yang telah disetujui secara internasional, dengan tujuan mencapai perdamaian yang lestari berdasarkan solusi dari kedua negara (Kementerian Luar Negeri RI, 2021). Jadi, upaya yang dapat OKI lakukan adalah melakukan persatuan dengan negara-negara anggota OKI lain dan memangku kepentingan yang sama yaitu memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina serta membebaskan dari derita yang diterima dan mengupayakan terjadinya gencatan senjata segera mungkin.

Referensi

Dewinta, R. T. A., Windiani, R., & Hanura, H. (2016). Peran Organisasi Kerja Sama Islam (Oki) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013. Journal of International Relations, 2(2), 127-134. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/11140

Fathoni, M. R. (2017). Peran Organisasi Konferensi Islam Terhadap Upaya Kemerdekaan Negara Palestina Tahun (2008-2014) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. UMY Repository. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10388

Mardenis, M. (2012). Revitalisasi Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka. Jurnal Masalah-Masalah Hukum 41(2), 237-247. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5752/9841

3 Usulan RI ke OKI Atasi Konflik Palestina-Israel. (2021, 16 Mei). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210516201020-106-643052/3-usulan-ri-ke-oki-atasi-konflik-palestina-israel

Kementerian Luar Negeri RI. (2014). Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki

Kementerian Luar Negeri RI. (2021). Statement Minister for Foreign Affairs of The Republic of Indonesia: The Extraordinary Open-Ended Ministerial Meeting of The OIC Executive Committee. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1376/pidato/statement-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-the-extraordinary-open-ended-ministerial-meeting-of-the-oic-executive-committee

Author:

Mahasiswa Hubungan Internasional IISIP Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *