Klaim Nine Dash Line oleh China di Laut Natuna Utara: Bagaimana Sikap Indonesia?

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena merupakan wilayah yang menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia menyediakan jalur Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Transportation (SLOT) yang menghubungkan Selat Malaka, Laut China Selatan dan jalur ALKI (Air Laut Kepulauan Indonesia) serta Selat Sunda-Selat Karimata. Kepulauan Natuna menjadi wilayah terdepan bagi kedaulatan Indonesia dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berbatasan dengan ZEE Malaysia dan Vietnam, serta perairan Laut China Selatan. Posisi Kepulauan Natuna yang berkaitan dalam penentuan laut teritorial dan ZEE merupakan hal yang tidak dapat dibantah sesuai kesepakatan pada UNCLOS 1982 dan hukum maritim internasional.

Laut Natuna Utara merupakan laut yang secara langsung dengan Laut Cina Selatan dan Laut China Selatan sendiri merupakan Laut Bebas yang berbatasan dengan negara-negara lain. Pada saat itu Laut Natuna Utara masih bernama Laut China Selatan,  nama Laut China Selatan diambil, digunakan, dan disepakati karena memudahkan penyebutan nama di wilayah laut bebas di selatan China, karena pada jaman itu banyak negara di ASEAN belum merdeka sepenuhnya sehingga akan rumit apabila harus menamai dengan nama daerah yang masih dalam masa penjajahan (Ardila & Putra, 2020).

Dilihat secara historis, Kawasan Laut China selatan yang meliputi perairan dan daratan yang sangat luas dengan gugusan kepulauan dua pulau besar yakni Spartly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang berpotensi dilanda konflik karena berbatasan dan bersinggungan langsung dengan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara di Asia Tenggara serta China dan Jepang. Maka dari itu, Indonesia melakukan Pembenanahan peta wilayah Indonesia oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan penegasan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utara yang bersinggungan dengan Laut China Selatan. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan lazimnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan tersebut (“Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara”,2020).

Dalam hal ini, wilayah Laut China Selatan yang strategis sangat rawan dan berpotensi menjadi sumber konflik sebab kawasan Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting, baik untuk keperluan perdagangan komersial maupun untuk keperluan militer bagi beberapa negara. Sehingga China, sebagai negara yang perekonomiannya sedang tumbuh pesat, berupaya menguasai wilayah Laut China Selatan tersebut berdasarkan fakta sejarah yang mereka yakini demi kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan di Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorialnya, klaim ini didasarkan atas peta Sembilan Garis Putus-putus (Nine-Dash Line) yang dibuat oleh China ini berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa China yang telah lama meyakini bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah mereka (Ardila & Putra, 2020).

Indonesia tidak terlibat dalam klaim di Laut China Selatan, namun Indonesia mulai terganggu oleh pihak China yang mengeluarkan peta Sembilan Garis Putus-putus (Nine Dash Line) yang masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yaitu Laut Natuna Utara. Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo melakukan pembeharuan peta nasional Republik Indonesia. Hal ini merupakan tindakan yang positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional. Perubahan nama sebagian wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang sebelumnya bernama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar dan sesuai dengan UNCLOS 1982  (Ardila & Putra, 2020)

Pada permasalahan ini, Klaim sepihak yang dilakukan China terhadap wilayah kedaulatan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah teritorial mereka merupakan bentuk arogansi China ingin menguasai penuh Laut China Selatan berdasarkan Nine Dash Line. Kedatangan Kapal Nelayan yang dikawal Coast Guard China di Laut Natuna membuat pemerintah Indonesia melayangkan protes ke pihak China. Karena selain melakukan klaim terdahap Laut Natuna Utara, China juga melakukan Illegal Fishing di wilayah perairan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan kapal nelayan China atas ZEE Indonesia di perairan Natuna, termasuk kegiatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU). Prospek keamanan kelautan Indonesia kian terganggu setelah pemerintah Indonesia menegaskan tidak mengakui Traditional Fishing Zone yang dilakukan China di Laut Natuna Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China melakukan justifikasi dengan tidak mengatakan secara tegas bahwa China menghormati hak berdaulat Indonesia, melainkan menghormati kedaulatan Indonesia. China memang mengakui bahwa Perairan Natuna merupakan bagian dari wilayah NKRI, namun secara tersirat tidak mengakui bahwa hanya Indonesia yang dapat melakukan kegiatan kelautan di wilayah tersebut atau segala kegiatan kelautan oleh negara lain dapat dilakukan hanya jika Indonesia mengizinkan (Miranda & Putranti, 2018) Dalam melakukan pertahanan negara serta maritimnya, Indonesia menggunakan diplomasi pertahanannnya dengan melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah China terkait kasus pencurian ikan oleh kapal nelayan China yang dikawal oleh Coast Guard China di perairan kepulauan Natuna. Indonesia juga memperkuat kehadiran militernya di Natuna untuk mencegah terjadinya kasus pencurian ikan yang bisa kapan saja dilakukan oleh kapal nelayan China. Selain itu, Indonesia mengambil sikap dengan melakukan beberapa kebijakan. Pertama, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah memanggil perwakilan Cina Sun Weide yang dalam hal ini adalah Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta, untuk  mengadakan dialog informal dengan China. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia untuk tidak mengakui adanya klaim Nine Dash Line oleh China atas ZEE Indonesia di Natuna. Kedua, Indonesia dan China sama-sama negara anggota peserta UNCLOS 1982.  Oleh karena itu, Republik Indonesia mengajak China untuk menghormati, implementasi dari hukum laut internasional. Kemudian Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line, karena klaim yang dilakukan oleh China ini tidak diakui oleh hukum baik itu hukum nasional maupun hukum internasional yakni UNCLOS 1982 (Ardila & Putra, 2020).

Referensi

Ardila R., & Putra, A. K. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara). Uti Possidetis: Journal of International Law, 1(3), 358-377. https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/10895/6700/29562

Miranda S, A., & Putranti, I. R. (2018). Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara. Journal of International Relations, 4(4), 868-877.  https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/22041

Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara. (2020, 15 Januari). Portal Informasi Indonesia. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *