Keputusan Inggris Untuk Keluar Dari Uni Eropa Pada Tahun 2016

Kepentingan nasional sangat berkaitan erat dengan kekuatan negara sebagai tujuan maupun instrumen untuk suatu negara. Kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar power yang dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Uni Eropa terlahir untuk menjamin berakhirnya perselisihan antara negara tetangga di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Bila suatu negara membangun kerja sama dengan negara lainnya, maka kemungkinan negara-negara tersebut berperang menjadi lebih kecil. Terjadinya perdamaian antara negara tetangga ini yang menjadi harapan didirikannya Uni Eropa, karena Uni Eropa dianggap sebagai sebuah entitas organisasi regional yang dianggap paling maju saat ini. Seorang realis pun sangat percaya bahwa negara berdaulat saat ini masih sedominan dimasa lalu, mengakui bahwa Uni Eropa adalah sesuatu yang berbeda (Krasner, 1999). Inggris adalah salah satu negara yang berada di Eropa bagian Barat. Hubungan Inggris dan Uni Eropa pertama kali dimulai sejak Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1973 yang merupakan awal mula terbentuknya Uni Eropa. Pada saat itu Inggris melakukan hubungan kerjasama yang pertama kalinya dengan Uni Eropa ketika Inggris dilanda krisis ekonomi pasca Perang Dunia II.

Inggris adalah pelopor Revolusi Industri di Eropa, negara imperialis penyebar bahasa yang paling berpengaruh di dunia setelah label gold, gospel, glory berkumandang di Eropa (Pickard, 2003). Namun setelah Perang Dunia II, ekonomi Inggris mengalami kemunduran. Untuk membenahi perekonomian negaranya, Inggris berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Salah satu alas an Inggris untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah karena kesenjangan pendapatan nasional yang cukup jauh antara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Bergabungnya Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa pada 1 Januari 1973, Inggris berharap perekonomian negaranya dapat meningkat (Cawood, 2004).

Selama Inggris menjadi bagian dari Uni Eropa, negara tersebut mendapat berbagai keuntungan, seperti penghapusan hambatan perdagangan, kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor di kawasan Eropa. Akan tetapi, setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap efektivitas Inggris dalam Uni Eropa, beberapa pihak menyatakan ketidaksetujuannya atas keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Tidak selalu memberikan dampak positif, Uni Eropa ternyata juga memberi dampak negatif pada suatu sisi, contohnya keamanan seperti kebijakan visa Schengen yang pada perkembangannya justru mengancam keamanan negara anggota, seperti meningkatnya kriminalitas, penambahan beban pajak, dan krisis migran. Menurut para nasionalis dan eurosceptics, Schengen merupakan pintu terbuka bagi para migran dan juga teroris (“Schengen: Controversial EU free movement deal explained”, 2016).

Akhirnya, pada 23 Juni 2016, Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau dengan istilah British Exit (Brexit). Brexit merupakan fenomena bersejarah bagi masyarakat Britania Raya yang menginginkan negaranya untuk meninggalkan Uni Eropa, yang pelaksanaanya dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron (Iyengar, 2016). Salah satu alasan terjadinya Brexit adalah masalah imigran, termasuk pengungsi yang masuk ke Eropa. Tidak terbendungnya arus imigrasi yang masuk ke negara Inggris akibat kebijakan Uni Eropa mengenai masuknya imigran, menimbulkan berbagai masalah di negara anggota. Hal ini yang membuat pemerintah maupun berbagai lapisan masyarakat Inggris mencoba mengevaluasi kinerja dan manfaat dari bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa yang ditinjau dari berbagai sektor, seperti ekonomi dan politik. Adanya evaluasi ini, muncul perdebatan dari aktor-aktor yang berasal dari berbagai kalangan yang akhirnya terbentuklah kubu pendukung Brexit (Vote Leave) dan kubu pendukung Uni Eropa (Vote Remain). Kecemasan masyarakat akan terjadinya ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya akibat adanya imigran, juga menjadi faktor alasan bagi pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan. Masyarakat Inggris khawatir akan berkurangnya lapangan pekerjaan, serta peningkatan perilaku kriminal akibat latar belakang penduduk yang heterogen. Fenomena Brexit ini merupakan fenomena pertama yang terjadi disepanjang sejarah terbentuknya Uni Eropa sehingga tidak ada pihak yang dapat menentukan bagaimana hubungan antara Inggris dengan Uni Eropa selanjutnya. Namun, apabila Inggris terbukti berhasil berdiri sendiri tanpa Uni Eropa, maka dapat dipastikan bahwa negara anggota Uni Eropa lain akan semakin meninjau kelemahan organisasi supranasional tersebut.

Referensi

Cawood, I. (2004). Britain in the Twentieth Century. Routledge

Krasner, S. D. (1999). Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press.

Pickard, S. (2003). Civilisation Britannique. Pocket.

“Schengen: Controversial EU free movement deal explained”. (2016). BBC News. http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723.

Iyengar, R. 2016. These 3 Facts Explain Why The U.K Held The ‘BREXIT’ Referendum. Time.com. http://time.com/4381184/uk-brexit-european-unionreferendum-cameron/ .

Author: Fadella Athallah Sekaringtyas

Politic International - B Class

3 thoughts on “Keputusan Inggris Untuk Keluar Dari Uni Eropa Pada Tahun 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *