Kebijakan Program Nuklir Korea Utara yang Menimbulkan Protes Amerika Serikat

Senjata nuklir merupakan senjata yang memiliki tenaga dan reaksi nuklir yang sangat dahsyat dan dapat memusnahkan sebuah kota. Senjata tersebut sudah berada di tangan beberapa negara dan pengoperasian senjata nuklir sudah mulai berkembang di beberapa negara lainnya. Namun seiring perkembangan zaman fungsi nuklir sudah berubah dari senjata yang mematikan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir yang dipercayai bahwa menghasilkan energi lebih besar daripada dengan bahan bakar batu bara. Dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi nuklir semakin berkembang pesat mulai dari bidang kesehatan seperti untuk diagnosis penyakit pasien dengan menggunakan rontgen sampai untuk bahan pengawetan makanan. Sehingga bisa dilihat bahwa nuklir memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan baik dan benar.

Korea Utara negara merupakan salah satu negara yang memiliki nuklir di negaranya dan telah mengembangkan program nuklirnya sejak 1956 ketika menjalin kerjasama penggunaan energi nuklir dengan Uni Soviet. Selain itu, upaya dalam pengembangan program nuklir ini juga dinilai sebagai salah satu bentuk modernisasi dari kekuatan militer yang dimilikinya (Yoga et al., 2020). Korea Utara mencoba untuk mengembangkan energi nuklirnya secara mandiri karena, nuklir dianggap sebagai salah satu cara untuk membuat negara tersebut memiliki kekuatan oleh karena itu, Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasi politik internasionalnya. Korea Utara memilih nuklir sebegai instrumen diplomasinya karena nuklir dianggap mempunyai nilai tawar yang cukup tinggi dan nuklir juga dapat dijadikan sebagai suatu instrumen kekuasaan negara yang optimal (Purnomo dan Zuhri, 2010).

Pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani kesepakatan bersama IAEA untuk tidak melakukan penyebaran pengembangan nuklir. Perjanjian tersebut adalah NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty). Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib dengan IAEA dimulai pada Januari 1992 dengan menandatangani safeguard agreement. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Utara menyampaikan laporan awal mengenai program nuklirnya. namun sayangnya pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian NPT karena akibat dari tindakan George W Bush yang agresif dengan menyebut bahwa Korea Utara memiliki program nuklir dengan bahan bakar uranium dan akan ditujukan untuk kegiatan yang bersifat ofensif (Nadia, 2018).

Di beberapa dekade ini Korea Utara juga telah menciptakan berbagai macam misil sebanyak 60 jenis dengan kapasitas cakupan yang bermacam-macam.. Beberapa diantaranya adalah rudal nuklir jenis Hwasong-5, Hwasong-6, Hwasong-7, Hwasong-12, Hwasong-13, Taepodong-1, Taepodong-2 dan sebagainya. Khusus untuk rudal balistik jenis Taepodong-2 memiliki daya ledak lebih kurang 6-8 kiloton dinamit. Dan tercatat setidaknya Korea Utara telah melakukan puluhan kali uji coba senjata nuklir Utara . Beralih kepada negara-negara yang berada di sekitar Korea Utara yang tergabung dalam Kawasan Asia Timur. Tiongkok yang merupakan negara dengan intensitas kerjasama yang tinggi dengan Korea Utara telah menjadi fasilitator berbagai bantuan baik berupa bantuan energi, bantuan pangan dan bantuan ekonomi serta persenjataan militer Korea Utara. Bahkan, Tiongkok sendiri secara tidak langsung mendeklarasikan dukungannya terhadap Korea Utara (Yoga et al., 2020).

Disisi lain, negara seperti Jepang dan Korea Selatan merasa bahwa tindakan Korea Utara bukanlah sesuatu yang dapat ditoleransi lagi karena besarnya ancaman yang ditimbulkan. Hal ini terbukti ketika Jepang dan Korea Selatan melakukan reformasi aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat (AS). aliansi pertahanan memang sudah menjadi sebuah instrumen Amerika setelah perang dingin dalam mencapai kepentingannya dan disepakati melalui billateral defence alliance. kendati demikian Korea Utara menyebutkan bahwa pengembangan nuklir ini sebatas untuk perlindungan dan pencegahan, tetap saja Amerika merasa khawatir karena akan menimbulkan bahkan meningkatkan resiko yang mengancam keamanan nasional dan hal ini tidak dapat ditolerir Amerika (Yoga et al., 2019).

Amerika Serikat sebagai negara penentang proliferasi nuklir Korea Utara berusaha mencoba berbagai cara menahan program pengembangan nuklir Korea Utara, disini AS sebagai sebuah negara super power dan juga merupakan dewan keamanan tetap PBB telah berupaya menentang penyebaran dan melakukan denuklirisasi terhadap Korea Utara, diantaranya adalah embargo dan menutup segala akses keuangan yang diperintahkan oleh presiden Amerika saat itu donald trump dengan tujuan dapat untuk membatasi ruang gerak serta meminimalisir kemampuan Korea Utara dalam melakukan pengembangan program nuklirnya, Pemerintah AS menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi tersebut terhadap Korea Utara dengan tujuan agar sanksi-sanksi tersebut dapat mengakibatkan Korea Utara menghentikan pengembangan program nuklir dan rudal balistiknya, dan kemudian sepakat untuk melakukan perundingan mengenai denuklirnisasi (Yoga et al., 2020).
pada tahun 2018 terjadi pertemuan antara kedua negara Korea Utara dan Amerika Serikat dengan tujuan membahas terkait denuklirisasi Korea Utara, kedua negara tersebut berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada Korea Utara dan komitmen untuk denuklirisasi. saat itu juga presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump menangguhkan latihan militer dengan Korea selatan. Presiden Trump dan Kim Jong Un mengadakan pertemuan kedua pada 27 Februari 2019. Pertemuan diilaksanakan di negara Vietnam. Pada tanggal 29 Februari pertemuan selesai tanpa adanya hasil dan kesepakatan apapun. Presiden Amerika mengatakan Korea Utara ingin semua sanksi terhadap Korea Utara dicabut, yang tentu tidak bisa dilakukan Amerika Serikat tanpa adanya denuklirisasi dari Korea Utara (Kusuma, 2019).

Apabila dilihat dengan teori realisme apa yang dilakukan Korea Utara merupakan sebuah upaya dalam menjaga keamanannya dari sebuah sistem yang anarki dimana negara hanya bisa bertumpu pada kemampuannya masing-masing tanpa bantuan negara lain atau biasa yang disebut self help system oleh karena itu Korea Utara berusaha tetap menjaga pengembangan nuklir di negaranya dan dengan adanya nuklir ini juga bisa dijadikan sebuah deterrence bagi Korea Utara dalam mencegah serangan dari negara lain yang ingin menyerang Korea Utara terutama Amerika Serikat yang memiliki ideologi yang berseberangan dengan korut dan apabila denuklirinisasi benar terjadi maka akan terjadi sebuah security dilemma dan tentu ini akan mengancam keamanan nasional korut dari serangan negara-negara lain dan tentu dengan adanya nuklir ini merupakan sebuah balance of power Korea terhadap Amerika dan agar tidak terdominasi kekuatan besar seperti Amerika.

Referensi

Yoga, G.V., Nadya, B.J, & Trisni. S. (2020). Respon Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump terhadap program nuklir Korea Utara. Journal of Diplomacy and International Studies, 3(1), 82-83. Diakses dari https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/6280

Nadia, S. A. (2018). Dampak uji coba nuklir Korea Utara terhadap ekspor – impor Korea Utara dengan tiongkok. [Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. UMY Repository. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19407

Author:

4 thoughts on “Kebijakan Program Nuklir Korea Utara yang Menimbulkan Protes Amerika Serikat

  1. Terima kasih banyak telah membagi pengetahuan mengenai hubungan internasional bahasa yang digunakan telah sangat baik dan mudah dipahami. très bien (0u0)b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *