Integrasi Ekonomi Regional ASEAN Melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Implikasinya bagi Indonesia

Pasca perang dingin menimbulkan pergeseran dalam sistem ekonomi internasional yang bergeser ke arah neoliberalisme dengan menempatkan pasar bebas sebagai aktivitas utamanya. Oleh karena itu, negara-negara dituntut untuk mampu mengakomodasi sistem tersebut dengan mengintegrasikan sistem ekonomi nasionalnya menuju keterbukaan terhadap tata perekonomian global yang baru berdasarkan liberalisasi ekonomi (Fakih, 2002). Melihat hal tersebut, setiap negara berusaha mengakomodasi integrasi ekonomi nasionalnya melalui wadah regionalisme. Kemudian, organisasi regional ini akan menghasilkan berbagai perjanjian internasional untuk mendukung liberalisasi perdagangan dengan sistem perdagangan bebas (free trade). Integrasi ekonomi regional sendiri memiliki tiga manfaat (Halwani, 2002), yaitu: 1) menstimulir eksistensi serta ekspansi industri manufaktur berbasis regional; 2) meningkatkan manfaat perdagangan berupa perbaikan dasar tukar (terms of trade) pada kelompok tersebut; 3) meningkatkan persaingan sehingga dapat menaikkan tingkat efisiensi.

Dengan adanya perkembangan tersebut kemudian muncul semangat regionalisme di antara negara-negara satu kawasan. Hal ini pun terjadi dalam kawasan Asia Tenggara dengan dibentuknya Association of South East Asian Nations (ASEAN). ASEAN merupakan organisasi regional Asia Tenggara yang bertujuan untuk memberikan kebijakan bersama serta menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Melalui terbentuknya ASEAN maka menandai terintegrasinya perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Lalu pada tahun 1992, ASEAN mulai mengembangkan gagasan untuk membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kerja sama ekonomi intra-regional sebagai bentuk ASEAN merespon perkembangan lingkungan internasional. Kerja sama ini kemudian ditandatangani di bawah perjanjian Framework Agreement on ASEAN Free Trade Area pada tanggal 28 Januari 1992. Perjanjian tersebut mengikat negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Hal ini dipilih karena ASEAN menyadari bahwa setiap negara saling ketergantungan terutama dalam sektor perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, implementasi kerja sama ini dipercepat dengan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif perdagangan dalam kawasan ASEAN. Dengan terbentuknya AFTA menandai keterbukaan ASEAN terhadap peningkatan peluang investasi serta perdagangan dengan negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara.

Dalam implementasinya, ASEAN memiliki instrumen utama dalam meningkatkan perdagangan intra-ASEAN yaitu Common Effective Preferential Tariff (CEPT). Adanya CEPT memungkinkan negara-negara anggota ASEAN mengurangi tarif mereka menjadi 0 hingga 5%. Melalui CEPT diatur tarif efektif yang disepakati setiap anggota pada barang-barang yang berasal negara anggota ASEAN dan akan diidentifikasi untuk dimasukkan ke dalam skema CEPT. Produk-produk yang dikategorikan dalam kesepakatan CEPT, yaitu minyak nabati, semen, bahan kimia, obat-obatan, pupuk, plastik, produk karet, produk kulit, pulp atau bubur kertas, tekstil, produk keramik dan kaca, permata dan perhiasan, chopper cathodes, elektronik, furnitur, kayu dan rotan. Selain itu, terdapat produk yang dikecualikan dalam kesepakatan CEPT yaitu pertanian dan kelapa sawit (Asia Law, 2000).

Dengan adanya kerja sama AFTA menimbulkan beberapa dampak (Abidin, 2019), yaitu: 1) persaingan tenaga kerja yang semakin tinggi. Sejak diimplementasinya AFTA di suatu negara, maka tenaga kerja dalam negerinya tidak hanya bersaing dengan sesama tenaga kerja dalam negeri, namun perlu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Hal ini menyebabkan angka pengangguran akan meningkat apabila tenaga kerja dalam negeri tidak memadai; 2) persaingan dalam menarik investor asing atau penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh AFTA yang memberlakukan kebijakan yang sama pada setiap negara sehingga bagi negara-negara yang awalnya memiliki penawaran tertentu akan menjadi lebih sulit dalam menarik investor asing.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga dihadapkan oleh berbagai dampak dan kendala dalam mengimplementasi AFTA di negaranya. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah perekonomian nasional yang menurun karena belum ada kesiapan dalam menghadapi AFTA serta potensi-potensi kerugian lainnya yang bisa saja muncul seperti hilangnya pekerjaan akibat kualitas sumber daya manusia yang tidak dapat bersaing atau pasar domestik yang tidak dapat bersaing dengan produk negara lain. Hal ini akan berimbas dengan daya beli masyarakat yang cenderung ketergantungan pada produk impor yang lebih murah dan efisien, sehingga nantinya produsen-produsen dalam negeri akan tutup dan para pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai dan menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional. Dalam implementasi AFTA, Indonesia juga menemui dua kendala (Anabarja, 2010), yaitu: Pertama, peran pemerintah Indonesia lebih besar dalam perdagangan luar negeri. Dengan adanya kebijakan liberalisasi pasar tidak membuat pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya pada proses alami pasar. Hal ini menyebabkan hambatan-hambatan non-tarif yang perlu dikurangi untuk mengoptimalkan skema CEPT belum terealisasi dengan baik. Adanya isu Trade Deference menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi sektor-sektor perekonomian tertentu. Melalui Strategic Trade Policy, pemerintah membentuk kebijakan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia serta dapat mengintervensi dalam relasi perdagangan. Kedua, dengan adanya AFTA maka meningkatkan persaingan pasar sehingga daya saing antar produk dapat dikatakan cukup ketat.

AFTA menjadi upaya ASEAN dalam mewujudkan integrasi ekonomi regional guna meningkatkan perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN. Namun, pada implementasinya, negara-negara anggota dihadapkan berbagai dampak dan kendala yang ditimbulkan dari kerja sama AFTA ini. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah belum ada kesiapan setiap negara anggota dalam menghadapi dan beradaptasi pada skema kebijakan AFTA. Oleh karena itu, kerja sama AFTA cenderung lebih menguntungkan negara lain yang bukan anggota AFTA karena mereka jauh lebih siap secara inovasi dan teknologi untuk bersaing dalam pasar global.

Referensi

Abidin, A. M. Q. (2019). Integrasi Ekonomi Regional dalam ASEAN Free Trade Area. Jurnal Education and development7(4), 162-162. https://doi.org/10.37081/ed.v7i4.1383

Anabarja, S. (2010). Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community. Jurnal Global dan Strategis3(1), 53-67. http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Kendala%20dan%20Tantangan%20Indonesia%20dalam%20Mengimplementasikan%20ASEAN%20Free%20Trade%20Area%20Menuju%20Terbentuknya%20ASEAN%20Economic%20Community.pdf

Fakih, M. (2002). Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi. Pustaka Pelajar.

Halwani, R. H. (2002). Ekonomi internasional dan globalisasi ekonomi.

Asia Law. (2000). Open regionalism and deeper integration: the implementation of ASEAN Investment Area (AIA) and ASEAN Free Trade Area (AFTA). https://www.members.tripod.com/asialaw/articles/lawanasean3.html

Author:

3 thoughts on “Integrasi Ekonomi Regional ASEAN Melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Implikasinya bagi Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *