Hambatan ASEAN Dalam Menangani Kudeta Militer Myanmar

Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang kekuasaan negaranya masih dikuasai angkatan bersenjata atau militer otoriter, adalah Myanmar. Tahun 1948 ketika pemerintahan Myanmar merdeka dari jajahan Inggris yang ketika itu bernama Burma, Myanmar menjalankan sistem pemerintahan Republik yang dikenal dengan nama Union of Burma. Namun, walaupun sistem demokrasi sempat dijalankan Myanmar kala itu, selang sepuluh tahun pasca merdeka, yaitu pada tahun 1958 sampai 1960, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1958 sampai 1960 tersebut merupakan cikal bakal tergerusnya sistem demokrasi di negara Myanmar. Sejak saat itu setiap gerakan demokrasi akan mendapatkan perlawanan dari rezim militer yang mampu melemahkan berbagai gerakan oposisi masyarakat sipil (Firnas, 2003).

Bentuk pemerintahan diktator militer dikenal dengan istilah Junta Militer. Junta Militer di negara Myanmar pada tahun 2021 kembali berpolemik dalam mengambil alih pemerintahan dan kendali negara. Mereka menguasai negara tentunya melalui cara kudeta. Sebenarnya kudeta yang sedang memanas saat ini dikarenakan ketika tahun 2020 lalu, angkatan bersenjata atau tentara Myanmar menuduh pemerintah bertindak curang dalam pemilihan parlemen yang berlangsung pada November 2020 dan pada akhirnya Junta Militer kembali mengambil alih kekuasaan negara pada 1 Februari 2021. Jenderal Min Aung Hlaing sebagai panglima tertinggi Tatmadaw yang merupakan sebutan untuk angkatan bersenjata Myanmar, dan para pemimpin militer saat itu langsung mengumumkan bahwa negara Myanmar dalam keadaan darurat dan pemerintahan telah diserahkan kepada Min Aung Hlaing sebagai panglima tertinggi. Mereka menggulingkan pemerintahan demokratis dengan menangkap Aung San Suu Kyi selaku kanselir, Win Myint selaku presiden Myanmar, dan tokoh-tokoh dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya (Haryanto, 2021).

Banyak sekali dampak yang muncul dari kudeta militer, antara lain memecah belah masyarakat sipil dan angkatan bersenjata. Perang sipil dan militer tersebut memakan banyak korban. Selain itu, kudeta militer di negara Myanmar juga memicu terjadinya konflik antar etnis. Pemberontak etnis melawan militer demi mempertahankan wilayah perbatasan, yang pada akhirnya menyebabkan perang saudara dibeberapa daerah seperti Rakhine, Shan, Kachin, dan Karen. Operasi militer Tatmadaw pada Februari 2021 termasuk ke dalam kejahatan HAM, dimana mereka membidik sipil, bahkan  perempuan dan anak – anak, karena masyarakat sipil mendesak agar militer menyelesaikan masalah politik secara damai dengan pemerintah. Tetapi tetap saja, rasa optimis terhadap sistem demokrasi tidak berjalan mulus.

Kudeta militer di negara Myanmar, jelas menjadi perhatian masyarakat internasional, terutama negara negara satu kawasan. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di  kawasan Asia Tenggara memiliki peran yang besar untuk menangani konflik yang disebabkan kudeta militer Tatmadaw. ASEAN sendiri tidak tinggal diam, walaupun terdapat hambatan dalam upaya penanganan junta militer Myanmar.

Sebagai salah bentuk upaya ASEAN, pada 24 April 2021 lalu, para pemimpin negara ASEAN menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Dalam KTT tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan yang di tanda tangani oleh para pemimpin ASEAN mengenai kudeta militer Myanmar. Pertama, semua tindak kekerasan di negara Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, ASEAN meminta untuk membangun dialog konstruktivis antara semua pihak yang berkepentingan agar menemukan solusi bagi kepentingan penduduk Myanmar. Ketiga, ASEAN melalui para pemimpinnya sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut tentunya dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Terakhir, ASEAN juga menyepakati untuk adanya tim delegasi dan utusan khusus untuk mempertemukan pihak – pihak yang berkepentingan (“KTT ASEAN: Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, diminta segera hentikan kekerasan dan memulai proses dialog”, 2021).

ASEAN tentunya mengutuk kudeta militer Myanmar dan menganggap hal tersebut merupakan situasi darurat. Para pemimpin ASEAN setuju bahwa kekerasan di negara Myanmar harus segera dihentikan, agar semua pihak yang terlibat mencapai solusi damai. ASEAN jelas lebih mengedepankan diplomasi untuk mempengaruhi militer Myanmar. Bantuan kemanusiaan dijalankan di negara Myanmar, salah satunya dengan menggunakan dana tanggap Covid-19 ASEAN untuk pengadaan vaksin. Dialog ASEAN dengan negara mitra atau partners juga diperlukan untuk menegakan HAM di negara Myanmar (Carolyn & Than, 2001). Tetapi sejauh ini upaya ASEAN belum terlalu berhasil. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan upayanya, ASEAN menghadapi beberapa hambatan.  Hambatan pertama, sikap beberapa pemimpin ASEAN yang masih terpecah. Empat negara anggota, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina telah mendesak secara khusus untuk adanya intervensi. Indonesia, melalui presiden Jokowi telah meminta kepada militer Myanmar untuk melakukan dialog inklusif dan meminta Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing untuk membebaskan para tahanan politik. Malaysia dan Filipina juga menolak mengakui bahwa junta militer Myanmar adalah pemerintah yang sah. Lee Hsein Loong selaku Perdana Menteri Singapura juga menyatakan bahwa penindasan militer terhadap aksi demonstrasi merupakan hal yang tidak dapat diterima (“KTT ASEAN: Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, diminta segera hentikan kekerasan dan memulai proses dialog”, 2021).

Sementara itu, sikap Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos cenderung diam terhadap isu Myanmar. Khususnya pemerintah Thailand dan Vietnam. Terdapat dua faktor atas sikap diam dari Prayuth Chan Ocha selaku Perdana Menteri Thailand, yaitu karena Thailand memiliki kepentingan yang dipertaruhkan, yaitu impor gas alam yang merupakan 30% sumber listrik Thailand dan fakta bahwa Prayuth merupakan mantan Jenderal yang berkuasa melalui kudeta militer. Sementara pemimpin Vietnam, berhubungan erat dengan mitra militernya di negara Myanmar (“KTT ASEAN: Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, diminta segera hentikan kekerasan dan memulai proses dialog”, 2021). Perusahaan telekomunikasi Vietnam juga bekerja sama dengan militer Myanmar.

Hambatan kedua adalah, ASEAN terbelenggu prinsip dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, atau dikenal dengan prinsip non intervensi. Usaha yang dijalankan ASEAN untuk menekan militer Myanmar menjadi tidak maksimal. Menurut Charles Santiago selaku kepala ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), ASEAN mampu menekan militer Myanmar dan mendukung rakyat. ASEAN dapat mengeluarkan sanksi embargo yang ditujukan kepada pemimpin angkatan bersenjata, bukan kepada sipil. Di mana embargo dikenakan pada peralatan intelijen (Mazrieva, 2021). ASEAN sebagai organisasi geopolitik di kawasan Asia Tenggara merupakan harapan terbesar bagi masyarakat sipil Myanmar.

Referensi

Carolyn, L. G., & Than, M. (2001). ASEAN Enlargement: Impacts & Implications. Institute of Southeast Asian Studies.

Firnas, A. M. (2003). Prospek Demokrasi di Myanmar. Jurnal Universitas Paramadina, 2(2), 128-141.  https://www.academia.edu/2179294/Prospek_Demokrasi_di_Myanmar

Haryanto, A. (2021, 21 Februari). Bagaimana Kisah Junta Militer Myanmar Kuasai Negara Melalui Kudeta?. Tirto.id. https://tirto.id/bagaimana-kisah-junta-militer-myanmar-kuasai-negara-melalui-kudeta-f9Tm

KTT ASEAN: Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, diminta segera hentikan kekerasan dan memulai proses dialog. (2021, 20 April). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56812796

Author: Mudhy Azizah

Mahasiswi kelas HI di Asia Tenggara dan Asia Timur

11 thoughts on “Hambatan ASEAN Dalam Menangani Kudeta Militer Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *