Faktor Pendorong Tiongkok dalam Menggunakan Hak Veto dalam Kasus Kudeta Myanmar

Myanmar adalah negara yang dikenal sebagai negara yang sering mengalami hegemoni oleh kemiliterannya sendiri, walaupun ada partai pro-demokrasi yang menduduki 80% bangku pemerintahan, namun hal tersebut tidak membuat rezim dan kalangan militer Myanmar lemah dalam mendominasi kekuasaan yang ada di Myanmar. Dengan adanya dua kubu ini, tentu akan mempengaruhi situasi perpolitikan nasional maupun internasional Myanmar, oleh karena itu banyak terjadinya kudeta-kudeta yang dilakukan oleh kalangan militer Myanmar terhadap kalangan sipil atau kalangan pro-demokrasi. Kudeta dalam hal ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu Coup d’etat yang secara harfiah berarti pukulan terhadap suatu negara (a sudden blow or strike to a state). Menurut KBBI, kudeta adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, penggulingan atau pengubahan pemerintahan yang ada oleh sekelompok kecil dengan kekerasan.

Walaupun demokrasi Myanmar mulai membaik dan berkembang setelah Myanmar menerima banyaknya tekanan dari negara-negara Internasional, namun hingga saat ini kekuatan militer di Myanmar masih sangat kuat dan tidak dengan mudahnya menghilang. Bahkan pada tahun 2017 silam, terjadi konflik yang sangat menyita masyarakat secara internasional, yaitu pemyerangan terhadap kelompok minoritas Rohingya oleh kalangan militer Myanmar yang dianggap melanggar HAM berat dan menuai kecaman secara Internasional. PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dituntut oleh masyarakat internasional untuk bisa memberi bantuan dan mengatasi konflik serta pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar saat itu, karena masalah ini bukan lagi berdampak secara nasional namun berdampak pada negara-negara kawasan sekitar Myanmar. Saat itu, negara-negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti Swedia dan Inggris meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan guna membahas konflik Rohingya tersebut. Akhirnya DK PBB mengadakan pertemuan tertutup pada 13 September 2017 di New York untuk membahas krisis yang terjadi di Rohingya (United Nations, 2017).

Namun sayangnya, usaha DK PBB untuk memberikan resolusi, yang dimana resolusi adalah pernyataan resmi dari keputusan Dewan Keamanan PBB yang pada dasarnya bersifat mengikat secara hukum, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 25 Piagam PBB yang mengatur bahwa negara anggota menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Draft Resolusi yang direncanakan oleh DK PBB sebagai upaya untuk membantu konflik yang terjadi pada Myanmar gagal karena Tiongkok sebagai salah satu anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk menghentikan resolusi tersebut dengan alasan bahwa tidak seharusnya DK PBB terlalu mencampuri Myanmar. Hak Veto diatur di dalam Pasal 27 Piagam PBB yang pada ayat (1) menyatakan bahwa semua anggota memiliki satu hak suara (tidak ada pembedaan antara anggota tetap maupun tidak tetap), namun Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa terkait perkara non prosedural maka keputusan harus disetujui oleh kelima anggota tetap, baru kemudian keputusan tersebut dapat dilaksanakan. Pada kasus tersebut, Tiongkok yang memakai hak vetonya dalam menghalangi resolusi DK PBB terlihat melindungi serta mendukung kudeta militer yang terjadi di Myanmar, karena di tahun 2021 ini Tiongkok kembali menggunakan vetonya untuk menghalangi resolusi DK PBB yang ingin memberikan bantuan terhadap Myanmar yang lagi-lagi mengalami kudeta militer dan memakan korban banyak. Dengan alasan yang sama, yaitu jangan terlalu mencampuri perpolitikan Myanmar, Tiongkok kembali menggunakan hak vetonya yang menyelamatkan kalangan militer Myanmar dari kecaman DK PBB.

Hubungan antara Tiongkok dan Myanmar sudah terjalin dari zaman dinasti yang dialami oleh Tiongkok dikarenakan jalur perdagangan yang melewati Myanmar (Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), n.d.). Kemudian hubungan antara Tiongkok dan Myanmar mulai menguat sejak Myanmar memberikan pengakuan diplomatis terhadap Partai Komunis di Tiongkok, ini adalah awal dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Myanmar, persahabatan diantara keduanya dapat dilihat dari didirikannya Myanmar-China Frienship Association (MCFA) pada 1952. Persahabatan antara Tiongkok dan Myanmar juga terlihat dari bagaimana kedua negara tersebut aktif saling melindungi satu sama lain di dalam PBB, disaat salah satunya terkena masalah dan kecaman, yang satu bertindak untu melindunginya. Maka tidak heran jika Tiongkok yang mempunyai advantage besar dengan hak vetonya, mencoba membantu Myanmar agar lolos dari kecaman yang diluncurkan oleh masyarakat internasional dan juga DK PBB.

Namun, apakah pembelaan yang dilakukan Tiongkok terhadap Myanmar hanya sekedar perasaan saling membantu yang sudah tertanam diantara kedua negara? Tiongkok dianggap terlihat senang melihat pergulingan pemerintahan sipil menjadi militer Myanmar, karena Tiongkok memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Myanmar, yaitu berupa pasokan sumber daya energi serta banyaknya proyek-proyek Tiongkok di Myanmar yang membuat Tiongkok menguatkan hubungan bilateralnya dengan Myanmar. Saat pemilihan umum tahun 2010 dimenangkan oleh The Union Solidarity and Development Party (USDP) yang merupakan partai non-militer Myanmar, terjadi banyak perubahan pada kebijakan luar negeri Myanmar saat itu. Sikap demokratisasi Myanmar, kemudian sikap yang dilakukan Myanmar dalam membuka diri terhadap negara Barat cukup mempengaruhi hubungan bilateralnya dengan Tiongkok, sehingga membuat investasi Tiongkok di Myanmar menurun secara drastis (Chan, 2013).

Kemudian kebijakan Thein Sein dalam memberhentikan proyek bendungan Myistone merupakan salah satu sikap yang menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri Myanmar terhadap Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Myanmar mulai melepas diri dari Tiongkok dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan negara pro demokrasi seperti Amerika Serikat, dengan kebijakan pemberhentian proyek ini akan sangat mempengaruhi hubungan bilateral Myanmar dan Tiongkok (Sun, 2013). Salah satu contohnya adalah Tiongkok yang memiliki kepentingan utama dalam membangun jalur pipa minyak mentah yang dibangun di pantai Myanmar, karena jalur pipa tersebut menghubungkan teluk Bengal hingga ke barat daya, di mana jalur pipa minyak dan gas tersebut akan memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi Tiongkok, salah satunya yakni dapat meningkatkan perekonomian wilayah Kunming di Tiongkok (Ramzy, 2017).

Sedangkan kepentingan dalam bidang politik, Tiongkok ingin menggeser pengaruh Amerika Serikat di Myanmar dan mengharap dukungan Myanmar terhadap posisinya dalam sengketa Laut China Selatan. Dalam mempertahankan kepentingan negaranya, Tiongkok berusaha untuk tetap menjaga hubungan bilateralnya dengan Myanmar untuk tetap terjalin dengan baik. Usaha-usaha yang dilakukan Tiongkok untuk menjaga hubungan bilateralnya dengan Myanmar yakni melalui cara diplomasi untuk mengurangi sentimen anti Tiongkok yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat Myanmar (Kate, 2011). Kemudian usaha-usaha selanjutnya adalah dengan tetap bersikap baik terhadap Myanmar dengan terus membantu dan mendukung kegiatan kemiliteran Myanmar seperti memberi pelatihan militer dan memberikan bantuan bagi kemiliteran Myanmar yang di mana, Tiongkok telah menyediakan beberapa fasilitas seperti senjata, tank, pesawat anti peluru, kapal angkatan laut, transportasi pesawat seperti helikopter, serta menyediakan fasilitas produksi tambang dan amunisi. Selain itu, Jia Chunwang, Menteri Keamanan Umum Myanmar telah melakukan kerjasama bilateral dalam keamanan perbatasan (Than, 2013).

Referensi

Sun. (2013). Chinese Investment in Myanmar: What Lies Ahead?. STIMSON. https://www.stimson.org/wp-content/files/file-attachments/Yun_Issue_Brief1_1.pdf

Than. (2013). Myanmar and China : A Special Relationship? [monograph]. Southeast Asian Affairs, 196-198. https://www.jstor.org/stable/27913234

Chan. (2013, 12 Maret). Beijing first special envoy for Asia to focus on Myanmar. South China Morning Post . https://www.scmp.com/news/china/article/1188814/beijings-first-special-envoy-asia-focus-myanmar

Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC). (n.d.). Myanmar China Friendship Association.
https://cpaffc.org.cn/index/xiehui/diquguobieyouxie_detail/id/46/lang/2.html

Kate. (2011, 5 Desember). Myanmar Seeks ‘Win-Win-Win’ in Balancing U.S-China Competition. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-12-04/myanmar-seeks-win-win-win-in-balancing-u-s-china-competition

Ramzy. (2017, 18 September). Myanmar Draws Scorn for Rohingya Crisis, but few urge sanctions. New York Times. https://www.nytimes.com/2017/09/18/world/asia/myanmar-rohingya-sanctions.html

United Nations. (2017, 13 September). UN News: UN chief calls for action on Myanmar and DPR Korea; launches reform initiatives.
https://news.un.org/en/story/2017/09/564832-un-chief-calls-action-myanmar-and-dpr-korea-launches-reform-initiatives

Author:

11 thoughts on “Faktor Pendorong Tiongkok dalam Menggunakan Hak Veto dalam Kasus Kudeta Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *