Kebijakan Renewable Energy Directive Uni Eropa dan Dampak bagi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Hubungan Internasional tidak lagi hanya membicarakan mengenai high politics seperti peperangan, keamanan nasional, dan perdamaian dunia dikarenakan Hubungan Internasional mengalami perberkembangan sehingga mulai mengakibatkannya munculnya pembicaraan mengenai isu low politics yaitu seperti isu lingkungan dan isu energi. Isu lingkungan merupakan salah satu isu yang sangat intens dibicarakan dalam hubungan internasional kontemporer, oleh karena itu isu lingkungan ini pun menjadi isu global yang sangat penting dalam dunia politik internasional, yaitu dalam isu ekonomi dan juga isu keamanan. Munculnya isu lingkungan dan energi dalam abad 21 ini, disebabkan dengan adanya kesadaran masyarakat serta media terhadap perubahan lingkungan global karena terdapat gejala-gejala yang mengindikasikan terjadinya degradasi lingkungan global (Perwida, 2018) yang diakibatkan oleh eksploitasi selama berabad-abad terhadap berbagai sumber daya alam terutama sumber-sumber energi fosil akibat dari tingginya hasrat manusia untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang justru menurunkan kemampuan alam dalam menjamin keberlangsungan kehidupan di bumi (Yoesgiantoro, 2017)

Berkaitan dengan hal tersebut, Uni Eropa merupakan kawasan dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi dengan sumber daya alam yang terbatas sehingga membuat Uni Eropa melakukan impor energi asing untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Hal ini yang mendorong Uni Eropa dalam menciptakan kebijakan Renewable Energy Directive (Pradhana, 2020). Pembentukan kebijakan Renewable Energy Directive dilatarbelakangi atas kondisi ketergantungan Uni Eropa terhadap konsumsi dan impor terhadap bahan bakar fosil. Renewable Energy Directive ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi, mengurangi tingkat emisi gas, dan melakukan perubahan terkait penggunaan bahan bakar fosil menjadi dalam bentuk EBT, perlu diketahui juga kebijakan Renewable Energy Directive ini dibuat sebagai salah satu bentuk implementasi Protokol Kyoto (Dewi, 2013).  Selain itu, Renewable Energy Directive pun mengatur pemakaian bahan bakar nabati yang mana bahan bakar yang digunakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa harus memenuhi standar keamanan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa.

Namun demikian, dalam implementasi Renewable Energy Directive ini menimbulkan permasalahan baru bagi negara produsen minyak nabati seperti Indonesia. Uni Eropa adalah tujuan ekspor terbesar ke-2 bagi Indonesia dan merupakan sumber impor ke-3 bagi Indonesia pada tahun 2012 (Sally, 2016) dan dengan adanya kebijakan Renewable Energy Directive ini, tentunya hal ini di khawatirkan dapat mengakibatkan pelarangan minyak sawit Indonesia masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa jika Indonesia tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Terlebih dengan adanya isu bahwa minyak sawit dapat mengakibatkan emisi karbon yang lebih banyak dibanding jenis minyak lain seperti minyak biji bunga matahari, sehingga dapat memperburuk efek rumah kaca yang saat ini telah terjadi di dunia. Begitu juga isu lingkungan mengenai alih fungsi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit yang permasalahan ini kemudian dikaitkan dengan deforestasi hutan, hilangnya biodiversitas satwa dan fauna, serta kebakaran hutan yang berujung pada emisi gas (Sally, 2016). Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia karena dengan adanya kebijakan Renewable Energy Directive, Uni Eropa sebagai pengimpor memberikan ketentuan atau standar terhadap minyak kelapa sawit yang masuk ke kawasanya yaitu mengharuskan produksi minyak kelapa sawit dari hasil aktivitas ramah akan lingkungan dan tidak mengakibatkan deforestasi.

Kemudian Uni Eropa juga sudah menerbitkan Renewable Energy Directive II pada tahun 2016 yang mulai efektif pada tahun 2021. Kebijakan Renewable Energy Directive II ini mengatur kebijakan arahan energi terbarukan Uni Eropa sebagai hasil penyempurnaan dan revisi kebijakan Renewable Energy Directive sebelumnya (Stiadi, 2020). Salah satu tujuan pencapaian dari Renewable Energy Directive II yaitu menargetkan pada tahun 2030, Uni Eropa akan mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit sampai 0%, tentunya dengan hal ini kegiatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia semakin terancam. Potensi kehilangan pendapatan negara sebesar Rp 218,18 miliar per tahunnya, ini dikarenakan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia sektor non migas banyak ditopang dari interaksi dagang minyak sawit dengan UE sebesar 1,66% per tahunnya (Stiadi, 2020).

Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut, terdapat 3,6 Juta orang yang bekerja di sektor perkebunan sawit dan 2 juta orang petani kelapa sawit juga terancam akan mengalami kerugian dan kehilangan pekerjaan mereka yang memang berhubungan dengan produksi minyak kelapa sawit ini ( “Millions of Indonesians to be affected by EU palm oil policy: Japbusi”, 2019).

Referensi

Dewi, R. (2013). Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan. Jurnal Interdependence, 1(2), 150-164 http://e-journals.unmul.ac.id./index.php/JHII/article/view/1326

Perwida, A. P. (2018). Kerja Sama Sektor Strategis Indonesia – Denmark dalam Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Periode 2015-2018. [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta]. Repository UPNVJ https://repository.upnvj.ac.id/235/

Millions of Indonesians to be affected by EU palm oil policy: Japbusi. (2019). The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/24/millions-of-indonesians-to-be-affected-by-eu-palm-oil-policy-japbusi.html

Pradhana, M. A. (2020). Analisa Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Journal of Intenational Relations, 6(4), 525-534 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28562

Sally, N. U. (2016). Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa. Dauliyah Journal, 1(1), 341 https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/341

Stiadi, A. A. (2020, 31 Maret). Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia. Center for Area Studies Indonesian Institute of Science (P2W-LIPI). http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensi-dampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html

Yoesgiantoro, D.  (2017).  Kebijakan  Energi Lingkungan. LP3ES.

Author: Ariela Sheva

9 thoughts on “Kebijakan Renewable Energy Directive Uni Eropa dan Dampak bagi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *