Kebijakan Luar Negeri Britania Raya Pasca Brexit

Brexit atau yang lebih dikenal dengan British Exit merupakan peristiwa keluarnya Britania Raya dari keanggotaan organisasi Uni Eropa. Disebut dengan Brexit karena bukan hanya Inggris yang terlibat dalam fenomena ini melainkan Irlandia Utara, Wales, dan Skotlandia yang merupakan bagian dari Britania Raya, setuju untuk keluar dari keanggotaan organisasi supranasional ini. Peristiwa Brexit terjadi pada masa kepemimpinan Perdana Menteri David Cameron, tepatnya pada Kamis 23 Juni 2016 dilakukan referendum untuk melihat respon masyarakat Britania Raya terhadap keanggotaan negaranya di Uni Eropa. Hasil dari referendum menunjukkan sebanyak 52 persen suara masyarakat Britania Raya setuju untuk keluar ,sehingga sejak saat itu Britania Raya tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa (Mueller, 2020).

Dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa, maka keadaan tersebut memberikan kesadaran bagi Britania Raa akan adanya barrier baru untuk menjalankan Politik Luar Negerinya di Uni Eropa. Oleh sebab itu, Britania Raya melakukan rekonstruksi fokus, strategi, dari Politik Luar Negerinya yang mengedepankan kepentingan dan eksistensi negaranya di ranah internasional (Whitman, 2016).

Menurut Rosenau, Politik Luar Negeri merupakan upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas dalam mengatasi dan memperoleh keuntungan di ranah internasional (Rosenau et al., 1976). Politik luar negeri digunakan dalam mempertahankan dan memelihara eksistensi hidup suatu negara. Politik Luar negeri juga merupakan cerminan dari mengapa negara didirikan. Hal ini dikarenakan, keputusan dari pembuatan politik luar negeri dipengaruhi oleh berbagai status quo yang ada sehingga dapat menjadi pelajaran dan aspirasi bagi negara kedepannya.

Dengan status quo yang ada, Britania Raya pun melakukan perubahan dalam politik luar negerinya. Perubahan dan rekonstruksi yang dilakukan Britania Raya adalah dengan melakukan perombakan fokus kawasan dalam memperluas pasar dan stabilitas keamanan negaranya. Adanya batasan baru di Uni Eropa dalam pergerakan barang, orang ataupun pasar. Britania Raya mengambil langkah strategis dengan melakukan kerjasama dengan berbagai negara yang menjadi bagian dari Commonwealth of Nation (Vernon,2020).

 Commonwealth of nation merupakan persatuan negara-negara bekas jajahan Britania Raya yang tersebar di seluruh penjuru dunia (Hall, 1953). Dengan total jumlah anggota persemakmuran yang mencapai 54 negara, hal tersebut merupakan sebuah momentum bagi negaranya untuk melakukan kerjasama dan perluasan pasar pasca brexit (Whitman,2016). Momentum tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Britania raya yang terbukti oleh banyaknya kerjasama perdagangan dan keamanan dengan berbagai negara commonwealth di benua Afrika. Pasca brexit, kerjasama perdagangan dan keamanan yang dilakukan Britana Raya telah terjalin hampir seluruh bagian Afrika Selatan (United Kingdom Government, 2017).  Fokus kerjasama yang dilakukan adalah untuk keterbukaan pasar serta memperkuat pertahanan berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama dalam menangani isu- isu non konvensional.

Selain memperluas pasarnya dengan berbagai negara commonwealth, Britania Raya juga mulai melakukan kerjasama pertahanan maupun perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengajuan keanggotaan Britania Raya ke blok perdagangan Trans-Pasifik. Pengajuan keanggotaan tersebut dikarenakan negaranya ingin bergabung menjadi bagian dari perjanjian Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) yang menghapus hambatan tarif ke 11 negara diantaranya Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Mexico, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam (Vernon, 2020).

Sebagai upaya dalam melakukan balance of power Britania raya pun juga melakukan rangkaian kerjasama dengan Amerika Serikat (AS) dan China. Britania Raya memperkuat kerjasama dengan AS melalui organisasi NATO pasca brexit (North Atlantic Treaty Organization). Dengan China sendiri Britania Raya mulai melakukan peningkatan kerjasama dalam hal teknologi khususnya dalam perkembangan jaringan 5G di Britania Raya dan pengembangan sistem pertahanan digital (Cameron, 2019). Politik Luar Negeri Britania Raya dengan China pasca Brexit lebih terbuka satu sama lain. Hal ini juga dapat dilihat dari berbagai kerjasama infrastruktur yang dilakukan Britania Raya dengan China dalam pembangunan kereta cepat di Inggris (Timsit, 2021). Dalam kerjasama ekonomi sendiri kedua negara berfokus untuk memperkuat pasar serta pengurangan tarif guna memperlancar jalannya perekonomian di kedua negara.

Referensi :  

Cameron, F. (2019, 10 Desember). British Foreign Policy After Brexit. Green European Journal. https://www.greeneuropeanjournal.eu/content/uploads/pdf/british-foreign-policy-after-brexit.pdf  

 Hall, H. (1953). The British Commonwealth of Nations. The American Political Science Review, 47(4), 997-1015. https://doi.org/10.2307/1951121

Mueller, B. (2020,31 Januari). What Is Brexit? And What Happens Next?. The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2019/world/europe/what-is-brexit.html

Rosenau, J., Gavin, B., & Kenneth, T. (1976). World Politics: An Introduction. The Free Press

Timsit, A. (2021, 8 Maret). The Brexitification of the UK ‘s China debate. Quartz . https://qz.com/1978678/what-to-know-about-uk-china-relations-in-2021/

United Kingdom Government.(2017). UK Foreign Policy After Brexit: Engaging Africa. https://www.gov.uk/government/speeches/uk-foreign-policy-after-brexit-engaging-africa

Vernon B. (2020). The future of British foreign policy: security and diplomacy in a world after Brexit; Embers of empire in Brexit Britain. International Affairs, 96(3), 824–826. https://doi.org/10.1093/ia/iiaa083 

Whitman, R. G. (2016). Missing in action: The EU–UK foreign, security and defence policy relationship after Brexit. Journal Indexing & Metrics, 19(2), 222-229. https://doi.org/10.1177/1781685820975877   

Whitman, R. G. (2016). The UK and EU Foreign, Security and Defence Policy after Brexit: Integrated, Associated or Detached?. National Institute Economic Review, 238(1), R43-R50. https://doi.org/10.1177/002795011623800114

Author:

5 thoughts on “Kebijakan Luar Negeri Britania Raya Pasca Brexit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *