Upaya Rusia Untuk Mempertahankan Rezim Bashar Al Assad Dalam Konflik Internal Suriah

Konflik Suriah yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini nampaknya sudah mencapai anti klimaks, dikarenakan eskalasi konflik yang terjadi semakin meningkat bahkan telah menelan banyak korban. Dinamika konflik yang terjadi di Suriah tidak terlepas dari kebangkitan dunia Arab โ€œThe Arab Springโ€ yang mengacu pada revolusi Arab pada kala itu. The Arab Spring ini dikenal sebagai gelombang revolusi unjuk rasa yang melibatkan demonstran, kerusuhan, intervensi asing dan perang saudara. Revolusi ini diawali oleh adanya pergolakan politik di Tunisia yang ditandai dengan adanya protes rakyat terhadap penyalahgunaan wewenang, korupsi dan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Tunisia. Pemberontakan rakyat Tunisia ini akhirnya berhasil menggulingkan pemimpin mereka yaitu Zine El Abidine setelah berkuasa selama 30 tahun lamanya. Keberhasilan rakyat Tunisia ini akhirnya memicu adanya demonstrasi lain di beberapa negara Timur Tengah, seperti kudeta dan pemberontakan di Mesir, Yaman, Libya, Bahrain dan juga Suriah untuk menjatuhkan Pemerintah otoriter mereka.

Diantara pemberontakan rakyat tersebut, yang paling menjadi sorotan dunia selama beberapa tahun belakangan ini adalah pemberontakan yang terjadi Suriah. Suriah merupakan salah satu negara yang relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya ketika menghadapi revolusi Arab Spring. Namun, hal itu mulai berubah ketika terdapat sekelompok remaja yang menggambar suatu grafiti dengan tulisan As-Shaab Yoreed Eskaat El Nizam yang artinya rakyat ingin menumbangkan rezim pemimpin Suriah yaitu Bashar Al Assad. Protes ini ditujukan oleh sekelompok remaja sebagai tindakan kecaman terhadap Pemerintah Assad yang cenderung diktator dan otoriter. Pemerintah Suriah yang mengetahui adanya kecaman itu, akhirnya melakukan tindakan hukuman berupa penyiksaan dan kekerasan terhadap sekelompok remaja tersebut saat berada di penjara (Herlambang, 2018). Adanya tindakan Pemerintah Suriah, membuat kelompok oposisi merubah aksinya dari yang awalnya menggunakan cara-cara demokratis menjelma menjadi Free Syrian Army yang lebih represif.

Hal tersebut akhirnya mendorong timbulnya konflik yang lebih luas antara Pemerintah Suriah dengan kelompok oposisi hingga akhir tahun 2011. Konflik Suriah menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa, dimana puluhan orang tewas akibat dari rangkaian aksi represif pemerintah terhadap demonstran Suriah. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Syrian Observatory for Human Rights menyatakan bahwa terdapat sekitar 364.792 orang tewas sejak meletusnya perang Suriah 2011 lalu, dimana sepertiga diantaranya adalah warga sipil (Shantika, 2018). Jumlah korban yang tewas semakin meningkat tiap tahunnya, akhirnya memicu adanya intervensi dari negara-negara Barat, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Uni Eropa dan AS melalui draft resolusi PBB memberikan sanksi terhadap Suriah berupa embargo senjata, agar pihak militer Suriah segera menghentikan kekerasan dan penindasan terhadap penentang Assad. Namun, resolusi ini ditentang oleh negara sekutu Suriah yaitu Rusia dan Cina. Rusia sendiri telah memveto draft resolusi yang ditawarkan oleh DK PBB sebanyak tiga kali, bahkan secara terang-terangan menyatakan akan selalu memveto rencana resolusi tersebut (Putri & Olivia, 2014).

Penolakan Rusia terhadap resolusi PBB ini merupakan salah satu bagian dari upaya Rusia dalam mendukung kembalinya kedaulatan Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Assad. Rusia secara konsisten menolak untuk mendukung draft resolusi PBB terkait dengan embargo senjata Suriah. Menurut Rusia sendiri, bukan kecaman internasional melalui resolusi DK PBB yang dibutuhkan, tetapi perlunya dialog antara pemerintah dengan oposisi dalam menyelesaikan kasus Suriah ini. Di samping itu pula, alasan Rusia berada di pihak Bashar Al Assad dikarenakan Suriah memiliki nilai yang strategis baik secara ekonomi, militer maupun politik. Pasalnya, Suriah merupakan pasar senjata terbesar Rusia di Kawasan Timur Tengah sejak era Perang Dingin, Suriah juga merupakan mitra dalam kerjasama energi, pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Oleh karena itu, Rusia tidak ingin kehilangan mitra strategisnya di Timur Tengah dan akan selalu membela kepentingannya di Suriah.

Selain itu, upaya Rusia selanjutnya adalah mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan aksi militernya dalam mendukung pihak oposisi, dikarenakan tindakan Amerika Serikat lebih banyak membahayakan korban yang tak bersalah dan memperluas eskalasi konflik. Amerika Serikat juga terindikasi telah melakukan pendanaan terhadap kelompok oposisi (Free Syrian Army) di Suriah. Sebagai respon atas intervensi Amerika Serikat di Suriah, Rusia kembali menurunkan pasukan militernya di Suriah pada tahun 2015 (Arum, 2017). Rusia memperluas operasi militernya di Suriah guna menghadapi intervensi AS dan sekutunya, serta memantau adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak oposisi dan kelompok teroris ISIS di Suriah. Kemudian Rusia memperkuat angkatan lautnya di sekitar Laut Mediterania dan Tartus, Rusia juga mengerahkan rudal yakhont dan kapal perang ke Suriah untuk mengatasi para kelompok oposisi anti Assad yang semakin agresif. Pengerahan alutsista ini juga menjadi sinyal bahwa Rusia tidak akan memberikan peluang terhadap intervensi pihak luar, seperti Amerika Serikat ke Suriah.

Selain berbagai upayanya yang represif tersebut, Rusia juga memiliki upaya yang lebih persuasif, dimana pada tahun 2014 Rusia mengajak pemerintah dan kelompok oposisi untuk berpartisipasi dalam mediasi Jenewa. Mediasi ini dilakukan sebanyak dua kali, namun sayangnya mediasi pertama dan kedua berjalan tanpa hasil yang nyata. Akhirnya pada 2016, Rusia melakukan pertemuan dengan Iran dan Turki yang akhirnya menghasilkan Moscow Declaration, dimana deklarasi ini memuat kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah dan kelompok oposisi (Fatmawati, 2020). Selama tahun 2017, Rusia juga melakukan delapan kali perundingan bersama Turki dan Iran demi memperkuat gencatan senjata di beberapa zona de-eskalasi, termasuk pula membahas isu kemanusiaan. Upaya persuasif ini dilakukan oleh Rusia guna melindungi Suriah dari adanya kecaman internasional, mendorong pencapaian gencatan senjata, sekaligus mengurangi segala bentuk intervensi asing yang semakin mengancam kedaulatan Suriah. Ketika kedaulatan Suriah terus terancam, maka akan lebih sulit bagi Rusia untuk kembali memperluas pengaruhnya untuk menjadi penguasa tunggal di Kawasan Timur Tengah.

Referensi

Arum, D. (2017). Alasan Rusia Melibatkan Diri dalam Konflik Bersenjata Suriah Tahun 2011-2015. Journal of International Relations, 3(4), 143-150. https://www.neliti.com/publications/217536/alasan-rusia-melibatkan-diri-dalam-konflik-bersenjata-suriah-tahun-2011-2015

Fatmawati. (2020). Perubahan Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah Dalam Konflik Internal Suriah 2011-2017. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 3(1), 23-41. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1192

Herlambang, A. (2018). Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah. International Relations Journal, 1(2), 82-93. http://dx.doi.org/10.23969/transborders.v1i2.794

Putri, S., & Olivia, Y. (2014). Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Konflik Sipil di Suriah. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(1), 1-13. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2225

Shantika, E. (2018, 14 September). Perang Suriah Makan Korban 360 Ribu Jiwa. CNN. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180914035053-120-330078/perang-suriah-makan-korban-360-ribu-jiwa

Author:

Silvia Nur Khalifah mahasiswa Hubungan Internasional IISIP jakarta

23 thoughts on “Upaya Rusia Untuk Mempertahankan Rezim Bashar Al Assad Dalam Konflik Internal Suriah

  1. Artikelnya menarik dan mudah dipahami. Terima kasih sudah memberikan wawasan baru. Good job, Author! Ditunggu artikel lainnya ๐Ÿ™‚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *