Upaya Reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan pada Masa Pimpinan Moon Jae In

Kode Publikasi 100R00M01

Pasca Perang Dunia II, pertarungan yang terjadi merupakan upaya untuk memperluas sphere of interest dan sphere of influence (wilayah dan pengaruh). Sasaran utama dari pertarungan tersebut dilakukan guna merebut kekuasaan atas wilayah-wilayah yang memiliki potensial di dunia, dengan berkedok kepada ideologi panutan dari masing-masing negara (Hyu J, 2008). Sebagian negara termasuk ke dalam Blok Amerika, dan sebagiannya lagi masuk ke dalam Blok Uni Soviet. Dari pertarungan tersebut memberikan akibat fisik yang negatif di dalamnya bagi beberapa negara di dunia, seperti misalnya Jerman yang sempat menjadi dua bagian. Dengan kalahnya Jepang menunjukkan berakhirnya Perang Dunia II, seluruh penduduk Korea menginginkan adanya negara yang merdeka yang bersatu, namun yang terjadi adalah terpecahnya Korea akibat dari adanya Perang Dingin antara Blok Timur dan Barat. Kemudian terbaginya negara Korea menjadi dua dan berdirinya pemerintahan yang terpisah baik di Selatan dan Utara yang akhirnya menimbulkan perang saudara, yakni perang Korea (1950-1953). Perang Korea adalah salah satu hasil dari konflik ideologi di dalam negeri yang dianggap sebagai sebuah perang yang mewakili konflik antara Blok Barat dan Blok Timur.

Ideologi merupakan sebuah sistem ide yang berusaha untuk menjelaskan realita yang terjadi. Ideologi berkembang karena adanya realita yang seringkali dianggap terlalu rumit untuk dipahami. Ideologi selalu diartikan karena adanya keberpihakan dan kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Terkadang ideologi berkenaan langsung dengan realita, sementara lainnya terpisah dan hanya bisa dijelaskan dari segi emosional dan motivasi psikologis dari para penganutnya. Semenanjung Korea merupakan sebuah wilayah yang terletak di kawasan Asia Timur Laut yang selama berabad-abad sejarahnya merupakan salah satu wilayah yang penting di kawasan tersebut. Semenanjung Korea juga menghubungkan Asia Timur dengan dunia luar, yang artinya posisi geografis Korea menyebabkan Korea sepanjang sejarahnya dinyatakan sangat strategis. Hal ini dikarenakan Semenanjung Korea yang terletak di tengah tiga negara besar yaitu Jepang, China, dan Rusia (Yang & Mas’oed, 2005)

Dengan terdapatnya intervensi serta pembagian nasional turut mengarahkan kedua negara tersebut kepada dua jalur perkembangan yang berbeda, baik dalam perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, ataupun militer. Korea Selatan menerapkan sebuah prinsip demokrasi yang terinspirasi dari negara Barat dan kapitalisme. Sementara Korea Utara melakukan proses Sovietisasi yang mana kediktatoran proletariat dan sosialisme menjadi prinsip yang diterapkan pada tatanan politik dan perekonomian dari negara tersebut.

Dari adanya perbedaan-perbedaan politik, ekonomi dan sosial inilah yang membuat semakin rumitnya proses perdamaian di kawasan tersebut sejak berakhirnya Perang Dingin. Dalam melakukan proses transformasi keamanan di Semenanjung Korea, pihak pemerintah Korea Selatan selalu menggunakan tiga pondasi kebijakan bahkan sejak masa pemerintahan Presiden Roh Tae-Woo (1988-1993) hingga masa pemerintahan Moon Jae-In (2017-,). Tiga pondasi kebijakan tersebut adalah melakukan kerjasama, rekonsiliasi dan unifikasi.

Pada masa pimpinan Presiden Korea Selatan, Kim Dae-Jung, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-Il, telah dicetuskannya sebuah deklarasi bersama antar Korea sebagai hasil dari pertemuan puncak di Pyeongyang ibukota Korea Utara pada tanggal 15 Juni 2000. Pertemuan tersebut sangat berarti dalam sejarah Korea, karena dalam pertemuan tersebut untuk pertama kalinya diselenggarakan setelah Semenanjung Korea terbagi menjadi dua bagian sejak tahun 1945. Dalam isi deklarasi yang terdiri dari 5 pasal, kedua pucuk pimpinan menghimbau perlu adanya sebuah usaha bersama guna menuntaskan masalah reunifikasi antar Korea secara mandiri sesuai dengan harapan bangsa Korea. Kemudian disepakati juga karena adanya kesamaan antara usul unifikasi konfederasi Korea Selatan, serta usul unifikasi federasi tingkat rendah Korea Utara untuk menuju reunifikasi nasional secara resmi (Yang & Mas’oed, 2005).

Keinginan kedua negara untuk melakukan unifikasi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun sayangnya harapan itu sering kali terhalang oleh pemerintah militer Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet berpendapat bahwa pembagian Semenanjung Korea telah ditetapkan dalam perundingan sekutu, yakni negara-negara pemenang Perang Dunia II. Jika reunifikasi antar Korea terwujud, hal tersebut merupakan salah satu harapan dari rakyat di Semenanjung Korea, karena pada awalnya kedua negara merupakan bangsa yang satu namun terpisahkan oleh persaingan antara negara super power di masa Perang Dingin.

Pada Mei 2017 lalu, terpilihnya Moon Jae-in yang berasal dari Democratic Party of Korea menjadi Presiden Korea Selatan. Dalam press release yang dikeluarkan, dinyatakan bahwa garis besar kebijakan luar negeri Moon Jae-In adalah untuk meneruskan Sunshine Policy Kim Dae-Jung. Setelah Kim melihat bahwa Perang Dingin berakhir damai di Eropa, yang kemudian dia menginginkan akhir yang sama untuk negaranya dan Korea Utara yang menerapkan paham komunis. Oleh karena itu, dia melakukan hubungan secara langsung dengan Korea Utara dengan kebijakan “Sunshine Policy”. Sayangnya, pada kepemimpinan Presiden Lee Myung-Bak kebijakan Sunshine Policy tidak dipakai kembali. Padahal Moon percaya bahwa dengan mempertahankan hubungan baik antar Korea akan membangun dasar bagi reunifikasi kedua negara tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh Jerman.

Pada 27 April 2018 lalu, strategi politik luar negeri Moon Jae-In membuahkan hasil deklarasi Panmunjoon. Dengan adanya deklarasi tersebut muncul sebuah usaha guna menjalin hubungan darah antar masyarakatnya serta mengembangkan hubungan antar-Korea dengan cara; mengimplementasikan semua perjanjian dan deklarasi yang diadopsi kedua negara, kemudian dengan mengadakan dialog serta negosiasi dalam berbagai bidang serta aktif mengukur implementasi perjanjian yang terdapat di KTT. Lalu guna mengurangi ketegangan militer dilakukan dengan cara; menghentikan semua perseteruan di berbagai wilayah termasuk air, tanah dan udara serta ketegangan militer dan konflik, dan mengubah area di sekitar batas utara di Laut Barat sebagai zona maritim damai untuk mencegah pertikaian militer dan menjaga aktivitas memancing. Dan yang terakhir adalah dengan bekerjasama untuk menciptakan kedamaian permanen dan solid di Semenanjung Korea dengan cara; menetapkan perjanjian non-agresi untuk menghindarkan penggunaan senjata, serta pelucutan senjata secara bertahap karena ketegangan militer sedang dikurangi (Ministry of Unification, 2018).

REFERENSI

Famega, I (2018). Pendekatan Ideologi dalam Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara (Studi Kasus : Dinamika dalam Proses Reunifikasi Periode Pemerintahan Moon Jae In). [Skripsi, Universitas Sumatera Utara]. http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10880/110906050.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jung, H. (2008). Fakta-fakta Tentang Korea. Seoul: Pelayanan Kebudayaan dan Informasi Korea.

Ministry of Reunification. (2017). Understanding North Korea. https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/news/Publications/understandingNK/

Yang, SY. & Mas Oed, M. (2004). Politik Luar Negeri Korea Selatan Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Author:

20 thoughts on “Upaya Reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan pada Masa Pimpinan Moon Jae In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *