Shuttle Diplomacy Indonesia terhadap Kudeta di Myanmar.

Sejak Januari 2021, pemerintah militer Myanmar telah melancarkan kudeta dan menangkap pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pejabat senior lainnya dari pejabat nasional Myanmar. Terjadinya penggulingan kekuasaan tersebut disebabkan oleh penolakan hasil dari pemilihan umum militer yang didasari oleh dugaan kecurangan. Pada November 2020 lalu hasil pemilu memperlihatkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer ternyata mengalami kekalahan telak dikarenakan hanya berhasil meraih 25 kursi dibandingkan dengan NLD yang berhasil merebut suara mayoritas, yang mencapai 346 kursi (Alauddin, 2021). Dengan hasil tersebut, pihak militer tidak terima dan menuding adanya kecurangan. Sekalipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar serta para pengamat internasional yang sudah turun tangan menegaskan bahwa tudingan tersebut tidaklah benar, namun kudeta tetap terjadi, kudeta tersebut juga diikuti dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan dari junta militer.

Melihat keadaan di Myanmar tentu saja membuat Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin untuk membantu Myanmar yang diumumkan pertama kali di Jakarta pada 5 Februari lalu. Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia pun mengutus menteri luar negeri masing-masing untuk melaksanakan pertemuan Menlu ASEAN. Dengan adanya instruksi tersebut Menlu Indonesia, Retno Marsudi langsung menuju Brunei Darussalam yang saat ini menyandang predikat sebagai ketua ASEAN dan dilanjutkan pertemuan dengan Menlu Singapura. Dengan kebijakan Indonesia yang berupaya untuk ikut mencari penyelesaian atas krisis yang sedang terjadi di Myanmar merupakan salah satu keputusan yang tepat untuk diambil, dikarenakan dengan kebijakan yang diambil Indonesia tersebut membuktikan bahwa Indonesia mempraktikkan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif dengan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan UUD 1945. Politik Luar Negeri yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencari solusi atas krisis politik di Myanmar yaitu penerapan shuttle diplomacy.

Shuttle Diplomacy diperkenalkan oleh Menlu Amerika Serikat, Henry Kissinger, yang melaksanakan bermacam penerbangan pendek diantara ibukota-ibukota yang ada di Timur Tengah kala dia berupaya untuk menolong serta menanggulangi perang Yom Kippur pada bulan Oktober 1973 (Hoffman, 2010). Shuttle diplomacy berfokus pada proses mediasi antar peserta konflik. Namun dikarenakan shuttle diplomacy terlalu fokus pada mediasi, maka mediator dituntut untuk mendapatkan informasi tertentu tentang aktor yang dimediasi. Namun, informasi tertentu tersebut hanya akan diperoleh jika peserta mediasi bersedia memberikan informasi tersebut kepada mediator. Jika komunikasi salah maka akan menimbulkan kesalahpahaman di antara peserta diplomasi ini, dan dapat mengakibatkan kegagalan shuttle diplomacy. Tidak hanya itu,shuttle diplomacy memerlukan dana yang tidak sedikit yang digunakan untuk memudahkan mediator, sehingga proses diplomasi bisa berjalan dengan mudah (Brahm et al., 2003).

Dikatakan membutuhkan dana yang tidak sedikit, dikarenakan pada saat Menlu Indonesia, Retno Marsudi melakukan shuttle diplomacy ini ia harus melakukan penerbangan dari Jakarta, lalu berhenti di Singapura, Myanmar, Thailand, Bangladesh, dan kemudian kembali ke Jakarta untuk mencari penyelesaian atas isu kudeta di Myanmar. Karena seorang mediator harus mendapatkan informasi yang akurat, maka dari itu membuat Menlu Indonesia, Retno Marsudi, melakukan banyak penerbangan ke negara-negara tetangga, dan dikarenakan isu kudeta Myanmar ini akan ditempuh dengan cara mediasi agar dapat memberitahukan kepada pihak yang sedang berkonflik untuk memiliki kesadaran bahwa aksi kecaman secara sepihak tidak akan menyelesaikan konflik serta nantinya akan membutuhkan mediator (penengah). Dengan diadakannya mediasi tersebut diharapkan junta militer Myanmar memberhentikan serangan terhadap warga sipil, lalu permasalahan kudeta ini diharapkan selesai dalam waktu dekat dan kondisi di Myanmar dapat kembali pulih seperti semula.

Referensi :

Brahm, E., & Burgess, H. (2003). Shuttle Diplomacy, Beyond Intractability: A Free Knowledge Base on More Constructive Approaches to Destructive Conflict. University of Colorado.

Hoffman, D. A. (2010). Mediation and the Art of Shuttle Diplomacy. Negotiation Journal, 27(3), 263–309. https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2011.00309.x

Alauddin, A. (2021, April 8). Kudeta Myanmar dan Stabilitas Kawasan ASEAN. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210409042332-14-236409/kudeta-myanmar-dan-stabilitas-kawasan-asean

Author: Zahnira Maulia

43 thoughts on “Shuttle Diplomacy Indonesia terhadap Kudeta di Myanmar.

  1. Terima kasih untuk informasinya, dan saya rasa artikel ini juga mudah diterima dan saya pahami, sukses buat penulisnya

  2. Pingback:dark0de market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *