Strategi Jepang dalam Konflik Kepulauan Senkaku di Era Pemerintahan Shinzo Abe

Di era modern ini dapat dikatakan sengketa teritorial menjadi sumber utama dalam konflik maupun kekerasan dalam sistem internasional. Sengketa teritorial juga menyebabkan adanya hambatan kerja sama antara negara konflik di bidang lainnya, karena sengketa teritorial memengaruhi kepentingan nasional dan kedaulatan suatu negara. Dalam tulisan ini negara yang berkonflik dalam merebutkan Kepulauan Senkaku adalah Jepang dan China. Namun selain dua negara tersebut terdapat aktor ketiga, yakni Amerika Serikat, yang dinilai penting dalam campur tangan konflik ini karena karena adanya perjanjian aliansi 1960 yang mewajibkan Amerika Serikat untuk membantu Jepang dalam mempertahankan wilayah tersebut di bawah administrasinya.

Kepulauan Senkaku secara geografis terletak 330 km dari China, 410 km dari kepulauan Okinawa, 170 km dari kepulauan Ishigaki dan 170 km dari Taiwan (Ministry of Foreign Affairs, 2013). Pernyataan posisi dasar Jepang terhadap Kepulauan Senkaku berdasarkan website kementerian luar negeri Jepang adalah tidak ada keraguan bahwa Kepulauan Senkaku jelas merupakan bagian tak terpisahkan dari teritori Jepang, berdasarkan fakta sejarah dan berdasarkan hukum internasional. Kepulauan Senkaku berada di bawah kendali sah Jepang dan tidak ada masalah kedaulatan teritorial yang harus diselesaikan terkait Kepulauan Senkaku.

Sebelum konflik ini muncul, Jepang telah menandatangani San Fransisco Peace Treaty tahun 1951 yang mengharuskan Jepang mencabut kedaulatan teritorial atas Pulau Formosa (Taiwan), meninggalkan Kepulauan Senkaku di bawah kedaulatan teritorial Jepang. Baik China maupun Taiwan tidak mengajukan keberatan pada saat itu. Namun konflik di Kepulauan Senkaku ini muncul ketika tahun 1971 ditemukannya potensi cadangan minyak di wilayah tersebut, China dan Taiwan mulai memperdebatkan tentang kedaulatan Pulau Senkaku.

Dalam Pemerintahan Shinzo Abe terlihat bahwa peningkatan kekhawatiran tentang supremasi hukum laut menjadi prioritas utama. Pemerintahan Abe melihat China berusaha untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksaan dan mengabaikan hukum internasional pada sengketa Kepulauan Senkaku (Matsumoto, 2015). Dibuktikan dengan masuknya kapal-kapal China yang menabrakan diri ke kapal penjaga Jepang di Kepulauan Senkaku namun Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan bahwa Jepang berhak atas pulau tersebut dan akan berusaha keras terhadap konflik teritorial tersebut. Dalam karya Kosuke Takahashi (2014), di periode kedua jabatannya, Shinzo Abe membentuk Japanese National Security Council (NSC). Selain itu Abe juga mengumumkan National Security System (NSS) pertama dan National Defense Programme Guidelines (NDPG) yang memperkenalkan konsep “a Dynamic Joint Defense Force”. Konsep baru ini menekankan operasi bersama dan kemampuan Self Defense Force (SDF) di laut, di udara dan di darat, dan memperkuat postur pertahanan negara di barat daya — khususnya Nansei rangkaian pulau yang mencakup Okinawa dan pulau Senkaku.

Strategi Shinzo Abe selanjutnya adalah dengan memperkuat hubungan Jepang dengan Amerika Serikat sebagai sekutu khususnya di bidang militer. Latihan militer bersama antara Jepang dan Amerika Serikat diselenggarakan besar-besaran di dekat wilayah kepulauan Senkaku (Furqan, 2014). Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan kesediaannya untuk berada di belakang Jepang dan menjadi bagian dari kekuatan Jepang sebagai penyeimbang dominasi militer China. Peran Amerika Serikat dalam konflik teritorial ini adalah menempatkan sengketa bilateral dalam kerangka hubungan trilateral, karena kebijakan Amerika Serikat dapat memengaruhi perkembangan perselisihan dan dengan demikian pula prospek kerjasama trilateral. Dengan risiko penyederhanaan berlebihan, Kebijakan Amerika Serikat terhadap Senkaku dan sengketa teritorial lainnya didasarkan pada dua prinsip umum yakni netralitas dalam kaitannya dengan kedaulatan tertinggi wilayah yang diperebutkan dan resolusi damai tanpa menggunakan paksaan atau angkatan bersenjata (Japan Center for International Exchange, 2010). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan antara Jepang dan China lebih lanjut.

Referensi

Furqan, M. (2014). Strategi Jepang dalam Memiliki Kepulauan Senkaku 2012-2013. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 1(2), 1-14. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2446

Japan Center for International Exchange. (2010). Getting the triangle straight: Managing China-Japan-US relations. JCIE Publications. https://www.jcie.org/analysis/books-reports/triangle/

Matsumoto, S. (2015). Japan’s Role in Security of The Asia-Pacific Region. Polish Journal of Political Science,1(1), 53-72. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-54e6354b-72fa-4d22-acbd-2ab5bfad381e/c/PJPS_01_03.pdf:

Ministry of Foreign Affairs. (2013, Maret). The Senkaku Islands. https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/pdfs/senkaku_en.pdf

Takahashi, K. (2014, 13 Februari). Shinzo Abe’s nationalist strategy. The Diplomat, 13. https://www.northallegheny.org/cms/lib4/PA01001119/Centricity/Domain/1109/JapanNat.pdf

Author:

6 thoughts on “Strategi Jepang dalam Konflik Kepulauan Senkaku di Era Pemerintahan Shinzo Abe

  1. Pingback:instagram hack
  2. Pingback:dumps shop legit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *