Upaya Jepang setelah Peristiwa Fukushima Mengenai Kebijakan Energi

Jepang merupakan salah satu negara industri yang dikenal dengan kemajuan teknologi di kawasan Asia. Negara dengan kemajuan industri tidak lepas dari ketersediaan sumber daya energi. Dalam hal tersebut dilihat dari sudut pandang mengenai sumber daya alam, bahwa negara Jepang mempunyai sumber daya alam yang terbatas. Sehingga, Jepang menyadari bahwa negaranya membutuhkan sebuah penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan energinya. Hal ini membuat Jepang memahami bahwa dengan kemajuan teknologi yang dimilikinya dapat memperoleh kebutuhan energi. Oleh karena itu, Jepang membangun sebuah perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sebagai pilihan yang tepat dan mudah. Energi nuklir yang dipilih oleh Jepang lebih menguntungkan dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik bagi sebuah perusahaan listrik Jepang.

Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi alasan Jepang sangat diuntungkan dan perusahaan tersebut adalah perusahaan swasta yang dapat memonopoli. Namun, setiap kebijakan dan peraturan perusahaan tersebut masih tetap diatur oleh pemerintah Jepang. Dalam penggunaan energi nuklir untuk mencapai sebuah kebutuhan listriknya, Jepang juga merupakan negara yang rawan bencana alam. Hal tersebut dikarenakan Jepang ada di daerah zona gunung berapi Pasifik yang mempunyai 108 gunung berapi yang masih aktif. Pada tanggal 11 Maret 2011 bencana gempa Tohoku terjadi dan berdampak kepada negara Jepang dengan berkekuatan 9.0 skala richter sebagai tanda datangnya tsunami besar. Sehingga, dampak dari gempa Tohoku membuat kebocoran reaktor nuklir milik PLTN Tokyo Electric Power Co (TEPCO) yang terletak di daerah Fukushima. Kebocoran reaktor nuklir tersebut berdampak sangat kepada negara Jepang dalam berbagai aspek, seperti aspek lingkungan, kesehatan dan sosial. Dalam hal ini Perdana Menteri Naoto memberitahukan kepada pemerintah bahwa harus memulai dari awal mengenai sebuah kebijakan energi baru dengan mulai mengandalkan energi surya dan energi alternatif. Jepang juga harus melakukan peningkatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik sekitar 20 persen yang akan dimulai pada tahun 2020. Bencana yang terjadi yang berdampak pada perusahaan PLTN, memberikan pelajaran penting bagi Jepang mengenai penggunaan sumber daya energi yang tepat. Penggunaan energi Jepang dari bahan bakar fosil menjadi pengganti energi nuklir dan juga untuk bahan bakar minyak menjadi salah satu yang digunakan untuk pembangkit listrik, serta menyebabkan biaya impor bahan bakar menjadi lebih tinggi. Pada tahun 2012, seluruh masyarakat Jepang merasakan bahwa tagihan listrik rumah tangga diperkirakan meningkat sebesar 18 persen dan tarif konsumen industri sekitar 36 persen. Permintaan Jepang untuk sumber daya alam batu bara menjadi meningkat sekitar 8 persen dan Jepang juga meningkatkan sebuah konsumsi minyak mentah dan produk minyak bumi sekitar 4,7 persen, serta konsumsi LNG atau gas alam cair sekitar 6,9 persen (Vivoda & Graetz, 2015). Namun, hal ini membuat terjadinya resiko yang menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian negara Jepang.

Terjadinya bencana tersebut, Jepang mengalami kerugian dan Jepang membutuhkan suatu upaya untuk memperbaiki situasi yang terjadi. Dalam hal ini Jepang melakukan upaya agar kerugian yang disebabkan oleh bencana yang berdampak pada perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di daerah Fukushima dengan cara menyusun sebuah kebijakan energi. Pemerintah Jepang melakukan fokus kepada reformasi pada penegakan keamanan energi, peningkatan ekonomi energi, dan juga perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini membuat Jepang mulai mengurangi pasokan listrik dari energi nuklir secara bertahap, hingga mencapai nol di awal tanggal Mei 2012. Dalam hal ini negara Jepang mengambil sebuah langkah mengenai pengamanan pasokan listrik sebagai kegiatan ekonomi dan juga hal tersebut agar tidak mengalami kemunduran, serta negara Jepang melakukan langkah awalnya dengan salah satu upaya seperti pemantauan secara benar dan tepat pada seluruh wilayah yang terdapat zat radioaktif. Sehingga, pemerintah Jepang juga mulai melakukan penyusunan revisi terhadap kebijakan energi pada pertengahan 2012 (Hermawan, 2012).

Menentukan sebuah kebijakan dapat dinilai menjadi bagian yang tersulit bagi sebuah negara dalam mengambil sebuah keputusan. Karena, kebijakan yang diambil oleh negara akan berdampak bagi seluruh masyarakat. Terkait mengenai negara Jepang dalam mengambil sebuah kebijakan energi juga dapat menjadi salah satu faktor yang sulit. Dalam hal ini, Jepang yang mengalami bencana dan berdampak pada perusahaan PLTN di daerah Fukushima dapat mengambil revisi penyusunan mengenai kebijakan energi. Jepang mengesahkan kebijakan energi terbarukan pada tahun 2011, kebijakan yang diambil oleh Jepang mengenai menjaga ketahanan dan keamanan energi. Dalam kebijakan tersebut yaitu, Feed in Tariff (FIT). FIT atau undang-undang adalah tindakan yang dapat dilakukan dengan memberikan fokus terhadap pengadaan listrik dari sumber energi terbarukan yang disahkan sebagai bantuan melalui pendorong investasi, pengembangan energi terbarukan dan kebijakan ini disahkan pada tahun 2012. Kebijakan yang disahkan oleh negara Jepang dapat memberikan dampak yang besar dan kebijakan tersebut dapat membantu untuk pemerintah Jepang dalam mendukung energi terbarukan. Melalui kebijakan energi terbarukan yang digunakan oleh negara Jepang juga sebagai upaya menggantikan kerugian atas bencana yang berdampak pada PLTN di daerah Fukushima, hal tersebut menjadi pilihan yang tepat bagi Jepang dalam mengambil sebuah keputusan untuk merevisi kebijakan energi nuklir menjadi energi terbarukan dan meskipun kebijakan energi yang diambil oleh Jepang tersebut juga belum menentukan bahwa kebijakan energi terbarukan akan digunakan dalam jangka panjang (Kim & Yousun, 2017).

Referensi

Hermawan N., T., E. (2012). Tantangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca Insiden Fukushima Daiichi, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir V (hlm. 27-38). Jakarta: Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Kim, S. C., & Yousun, C. (2017). Dynamics of Nuclear Power Policy in the Post-Fukushima Era: Interest Structure and Politicisation in Japan, Taiwan and Korea. Asian Studies Review, 42(1), 107-124. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1408569

Vivoda, V. & Graetz, G. (2015). Nuclear Policy and Regulation in Japan after Fukushima: Navigating the Crisis. Journal of Contemporary Asia, 45(3), 490-509. http://dx.doi.org/10.1080/000472336.2014.981283

Author: Richard Janice Syamri

Mahasiswa Hubungan Internasional (IISIP) ~Jepang dan Negara Industri C

36 thoughts on “Upaya Jepang setelah Peristiwa Fukushima Mengenai Kebijakan Energi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *