Thailand: Negara yang Kehilangan Kredibilitas Politik di Mata Pemuda

Sebagai negara dengan tingkat pendapatan perkapita tertinggi nomor empat diantara negara ASEAN tahun 2019, Thailand merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang terbebas dari penjajahan. Tetapi, itu bukan berarti kesejahteraan masyarakatnya baik-baik saja. Dijuluki sebagai ‘Negeri Gajah Putih’, Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang kini dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn dan kepala pemerintahan di bawah naungan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Pakditawan (2017) menyebutkan bahwa istilah gajah putih disebut sebagai ‘Chang Samkhan’ yang berarti gajah keberuntungan. Dalam pemikiran Hindu, gajah putih dianggap sebagai tanda kemurnian yang berkerabat dengan Dewa Indra serta Dewa Penjaga dalam ajaran Buddha. Selain monarki dan agama Buddha, militer turut berpartisipasi dalam membentuk masyarakat serta politik Thailand. Dalam sejarahnya, militer telah merebut kekuasaan Thailand sebanyak 12 kali sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932.

Thailand merupakan negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut tertuang melalui Konstitusi 2007 Bab I ayat 2 bahwa Thailand mengadopsi rezim pemerintahan yang demokratis dengan Raja sebagai kepala negaranya dengan menerapkan sepuluh prinsip demokrasi, yakni kebebasan berbicara yang substanstial, kebebasan beragama dengan partisipasi etnis dan budaya, hak pilih universal untuk orang dewasa, pemilu yang bebas, adil, dan umumnya kompetitif, kesetaraan hukum di bawah supremasi hukum yang transparan, peradilan yang independen dan netral, proses hukum bagi semua individu, check and balances kelembagaan, persetujuan negara dalam masyarakat sipil yang dinamis, serta kontrol sipil atas militer dan institusi negara lainnya (Diamond, 2008).

Namun, sejak pecahnya kudeta di tahun 2006, Thailand perlahan melunturkan nilai prinsip demokrasi mengenai kontrol sipil atas militer dan institusi pemerintah. Sipil gagal dalam menjaga stabilitas negara sehingga membuat militer kecewa terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra terkait permasalahan legitimasi kekuasaan usai merebaknya dugaan kasus politik uang dan korupsi yang melibatkan dirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Chachavalpongpun (2014), Raja Bhumibol Adulyadej yang pada saat itu berkuasa menganggap Thaksin juga menjadi ancaman dengan upaya mendesakralisasi kerajaan dan mengancam eksistensi ekonomi sehingga Raja mendukung kudeta dan memunculkan kembali dominasi militer. Sejak saat itu, Thailand tidak pernah mencapai kestabilan supremasi sipil dalam kurun waktu yang lama karena masyarakat menilai bahwa pemerintahan sipil hanya sebuah formalitas yang kekuatannya secara informal dikuasi oleh militer dan didukung kerajaan.

Tahun 2020 menjadi saksi baru bagaimana kembali terjadi gejolak antara militer, kerajaan, dan sipil. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan Future Forward Party, ribuan massa melayangkan aksi protes dengan turun ke jalan pada 23 hingga 25 Februari. Partai pro-demokrasi yang menjadi wadah para pemuda ini dianggap telah menerima sejumlah dana pinjaman dari pemimpin mereka, Thanathorn Juangroongruangkit yang dianggap sebagai dana sumbangan sehingga membuat dana itu disebut ilegal. Situasi kembali memanas ketika seorang ativitis pro-demokrasi bernama Wanchalearm Satsaksit dikabarkan diculik ketika dirinya berada di Kamboja. Hilangnya Wanchalearm menimbulkan protes pada 5 Juni di Bangkok yang menuduh bahwa pemerintah Thailand turut terlibat. Pada 18 Juli, kelompok Free Youth melangsungkan protes di Bangkok dengan mengajukan tiga tuntutan, yakni membubarkan parlemen Prayuth Chan-ocha yang merupakan pemimpin militer yang memimpun kudeta di tahun 2014. Kedua, mengubah konstitusi, dan ketiga untuk para pihak berwenang untuk berhenti melecehkan para kritikus pro-demokrasi. Para demonstran juga menambahkan tuntutan mereka pada 10 Agustus untuk mereformasi monarki, termasuk penghapusan hukum Lese-Majeste, pasal pelindung keluarga kerajaan dari kritik.

Perjuangan para pengunjuk rasa tidak berhenti sampai di situ. Mereka memasang plakat di dekat Grand Palace, Bangkok dengan pesan bahwa Thailand adalah milik rakyat dan bukan milik raja. Selain itu, mereka juga menyerukan petisi agar Raja Maha Vajiralongkorn ditetapkan sebagai persona non-grata di Jerman. Aksi ini tentu saja segera ditindaki oleh pemerintah dengan mengeluarkan dekrit darurat. Terdapat sekitar 20 orang pemimpin protes ditahan (“Ribuan orang protes di Thailand, “Kami memperjuangkan masa depan”, namun PM Thailand ‘menolak mundur’”, 2020). Konflik tak berkesudahan ini juga memunculkan kubu lainnya yang berpihak pada kerajaan. Unjuk rasa dengan menggunakan baju kuning ini menuduh gerakan aktivis pro-demokrasi hendak menggulingkan kerajaan. Dan tentu saja, hal ini ditepis oleh demonstran pro-demokrasi.

Apa yang terjadi di Thailand menimbulkan tanda tanya besar, “Mau dibawa kemana alur negeri ini?”. Sistem demokrasi segitiga antara monarki, militer, serta sipil justru tidak membuat Thailand menjadi negara yang stabil. Dominasi militer yang mendapat dukungan penuh dari kerajaan membuat sipil perlahan kehilangan identitasnya. Para pemuda di Thailand menyadari bahwa masalah ini akan memperburuk keadaan dan justru semakin memperkuat kekuasaan militer. Bukan maksud untuk melengserkan, melupakan, atau bahkan tidak menghormati monarki, unjuk rasa besar-besaran ini dinilai sebagai suara rakyat yang meminta pemerintah agar negara menyesuaikan diri dengan banyak hal termasuk kerajaan yang perlu disesuaikan. Reformasi ini membangun kembali Thailand yang mengunggulkan nilai-nilai keutamaan dari demokrasi dengan hak sipil di atas militer.

Referensi

Chachavalpongpun, P. (2014). The Politics of International Sanctions: The 2014 Coup in Thailand. Breaking Point: Protests and Revolutions in the 21st Century, 68(1), 169-185. https://www.jstor.org/stable/24461711

Diamond, L. (2008). The Spirit of Democracy The Struggle to Build Free Societies Throughout the World. Henry Holt Company.

Pakditawan, S. (2017, 12 November). White elephant in Thai culture, highly auspicious and symbols of royal power. The Phuket News. https://www.thephuketnews.com/white-elephant-in-thai-culture-highly-auspicious-and-symbols-of-royal-power-64662.php

Ribuan orang protes di Thailand, “Kami memperjuangkan masa depan”, namun PM Thailand ‘menolak mundur’. (2020, 14 Oktober). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54541637

Author: Jihan Rahmasari

Ilmu Hubungan Internasional - Politik Internasional.

17 thoughts on “Thailand: Negara yang Kehilangan Kredibilitas Politik di Mata Pemuda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *