Terciptanya Kerjasama Keamanan Asia Tenggara dan Jepang

Pasca kekalahan Perang Dunia II telah merubah drastis sikap Jepang dalam memandang dan mempergunakan kebijakan luar negerinya. Keterbukaan Jepang kepada dunia barat khususnya diawali dengan negara Amerika Serikat (AS), sebagai payung keamanan pada akhir masa Perang Dunia II sangat menguntungkan bagi Jepang. Maka jangan heran, jika Jepang sebaliknya akan menuruti kemauan atau dorongan AS untuk merubah strategi politik luar negerinya menjadi lebih demokratis, yang dianggap sebagai tindakan balas budi Jepang kepada aliansinya yaitu AS.

AS mendorong Jepang untuk perlahan merubah dan menerapkan kebijakan yang lebih demokratis. Alhasil, Jepang sempat mengeluarkan Doktrin Yoshida (1946-1954) yang juga menjadi awal mula Jepang mempengaruhi kebijakan luar negerinya kepada Asia Tenggara dan terciptanya hubungan ekonomi dengan negara kawasan sampai awal tahun 1970-an. Kemudian diperbaharui kembali melalui Doktrin Fukuda (1977) dikenal juga sebagai kebijakan “Hati ke Hati”. Dengan membawa 3 prinsip baru seperti Jepang yang tidak akan menggunakan kekuatan militer; Jepang menekankan perlunya dijembatani oleh ASEAN dalam mempromosikan sosial, politik, dan budayanya; dan membangun hubungan baik dengan negara Indocina. Hal ini diupayakan Jepang guna membangun hubungan yang lebih dekat dengan kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN (Rumondang, 2017).

Awal mula dimulainya kerjasama keamanan antara Jepang dengan ASEAN dimulai pada awal tahun 1990-an ketika pasca perang dingin. Jepang yang waktu itu hanya berfokus pada kerjasama ekonomi dengan ASEAN mulai melakukan perluasan kebijakan dengan mulai berfokus pada masalah kerjasama keamanan.

Jepang mempunyai beberapa tujuan dalam penguatan keamanan di ASEAN yaitu pertama, dari Pemerintah Jepang mengupayakan kemitraan yang lebih “komprehensif” dengan ASEAN dengan menjalin hubungan keamanan, selain kerja sama ekonomi dan politik yang telah lama terjalin. Kedua, Jepang ingin memainkan peran yang lebih besar dalam mengamankan Asia Tenggara. Tujuan lainnya adalah semakin pentingnya ASEAN bagi keamanan Jepang sendiri, khususnya masalah maritim. Ketegasan China yang tumbuh di Laut Cina Timur dan Selatan telah mendorong Jepang untuk bekerja sama dengan mitra regional untuk bersama-sama

mengatasinya. Singkatnya, motivasi Jepang untuk mengupayakan lebih banyak kerja sama keamanan dengan ASEAN terkait erat dengan kebangkitan China (Shoji, 2015).

ASEAN juga merupakan kawasan yang baik bagi Jepang untuk menunjukkan tujuannya dalam kebijakan yang lebih mandiri karena berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan ASEAN yang memberikan kesempatan bagi Jepang untuk mengambil peran yang lebih luas. Perubahan kebijakan Jepang ke Asia Tenggara dapat dilihat dari keterlibatan Jepang dalam kerangka multilateral keamanan seperti ARF dan ADMM (Rumondang, 2017).

Kerjasama-kerjasama keamanan yang dilakukan Jepang di ASEAN ada beberapa, seperti keterlibatannya dalam ASEAN Regional Forum (ARF). Dua faktor yang membuat Jepang ikut andil dalam perumusan pembentukan ARF melalui usulan Nakayama, pertama adalah tumbuhnya aspirasi Jepang untuk berperan lebih di kawasan ASEAN dan yang kedua adalah cara berpikir baru Jepang untuk mendekati keamanan Asia-Pasifik yang menekankan kebutuhan untuk mengejar kerja sama ekonomi regional, upaya untuk menyelesaikan sengketa dan konflik yang sedang berlangsung di tingkat sub-regional, pemeliharaan pengaturan keamanan yang ada, dan peningkatan tingkat jaminan timbal balik di antara negara-negara kawasan (Rumondang, 2017).

Menurut penjelasan Green (2001) dan Yuzawa (2006) dalam Japan Changing Policy To Southeast ASEAN, Jepang mengharapkan dalam kerjasama ARF ini bisa menjadi sarana yang mampu bergerak maju dari langkah-langkah transparansi, ke koordinasi kebijakan aktual, dan akhirnya ke aksi kolektif. Harapan ini sesuai dengan kertas konsep ARF yang menyatakan tujuan ARF untuk mengejar pembangunan Diplomasi Preventif untuk penyelesaian damai dari perselisihan melalui pengukuran untuk masa depan dan jangka panjang (Rumondang, 2017).

Selain keterlibatannya dalam ARF, Jepang juga terlibat aktif di dalam ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM-Plus). ADMM-Plus merupakan suatu sarana bagi para menteri pertahanan negara-negara ASEAN untuk saling membicarakan dan bekerjasama terkait isu-isu keamanan. Dalam ADMM-Plus Jepang terus mengupayakan banyak bantuan dalam kerjasama keamanan multilateral agar pengaruh sentralitasnya dalam kerjasama multilateral semakin menguat (Shoji, 2015).

Hasil dari kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Jepang di ASEAN. Seperti Jepang yang mulai melakukan pendekatan-pendekatan bilateral dalam pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan kawasan, selain itu dalam masalah maritim Jepang dalam menangani agresifnya China di Laut China

selatan, Jepang berperan aktif dalam kerjasama dengan ASEAN agar mendapat dukungan dalam menangani masalah maritim dengan China, Jepang melakukan pendekatan secara forum keamanan multilateral dan juga melakukan pendekatan secara bilateral. Pada pendekatan secara Bilateral Jepang berfokus pada dua negara yaitu Filipina dan Vietnam. Kedua negara ini mendapatkan penyediaan peralatan dan pengembangan kapasitas dari Jepang. Hal ini dilakukan Jepang karena kedua negara ini memiliki fokus yang sama dengan Jepang yaitu menjaga stabilitas Laut China Selatan dari meningkatnya aksi China (Shoji, 2015).

Jepang telah berupaya untuk memperluas kerjasama keamanan dengan ASEAN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kerja sama keamanan antara Jepang dan ASEAN ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu bilateral dan multilateral. Kerjasama ini juga meliputi beberapa kegiatan, salah satunya adalah bantuan peningkatan hubungan bilateral di bidang keamanan maritim. Dalam hal ini, tanggapan yang diberikan ASEAN merupakan tanggapan yang positif. Secara khusus, ASEAN tertarik untuk bekerja sama dengan Jepang di bidang alusista dan teknologi. Namun dibalik tanggapan positif tersebut, muncul rasa khawatir atas kemampuan Jepang dalam memainkan perannya dalam kerjasama ini. Negara-negara anggota ASEAN khawatir bahwa kedepannya ASEAN akan ketergantungan dengan Jepang.

Referensi

Shoji, T. (2015). Japan’s security cooperation with ASEAN: Pursuit of a status as a “Relevant” partner. NIDS Journal of Defense and Security, 16, 97-111. http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2015/bulletin_e2015_5.pdf

Rumondang, N. (2017). Japan changing policy to Southeast ASEAN. Journal of Global & Policy, 5(1), 79-88. http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/vie

Author:

18 thoughts on “Terciptanya Kerjasama Keamanan Asia Tenggara dan Jepang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *