Strategi Code of Conduct dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Penyelesaian Laut Tiongkok Selatan tak kunjung selesai. Tiongkok terus mengklaim sebagian wilayah kedaulatan negara lain. ASEAN dan Tiongkok telah melewati banyak perundingan dan diplomasi salah satunya Document of Conduct (DOC), namun perundingan yang di lakukan tidak kunjung memberikan hasil yang signifikan melainkan klaim tidak diinginkan kembali terjadi. Code of Conduct (COC) merupakan tindakan selanjutnya dari ASEAN setelah DOC dirasa tidak mampu menahan Tiongkok atas klaimnya di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Pada 20 Juli 2012, semua menteri luar negeri ASEAN dalam ASEAN Regional Forum menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengimplementasikan DOC secara penuh dan menyusun COC. ARF juga menegaskan kembali bahwa mereka menghormati penuh prinsip hukum laut dalam United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) (penulisan di awal penyebutan lengkap baru singkatan) serta berjanji tidak menggunakan kekuatan militer dan akan menyelesaikan sengketa dengan damai (Robert, 2018).

Code of Conduct tetap merupakan bagian dari Declaration of Conduct, namun baru dikodifikasi dan diimplementasikan secara penuh pada 2019 lalu terhitung sejak wacana pembentukannya sejak 2012. Proses kodifikasi yang tergolong lambat membuat Laut Tiongkok Selatan menjadikan adanya wilayah yang tidak jelas kepemilikannya. Berdasarkan UNCLOS dan didukung Amerika Serikat sebagai pihak ketiga mediator pendukung, wilayah yang paling jelas milik negara ASEAN ialah Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Filipina sebagai negara yang terdampak menjadi aktor pendukung terbesar untuk mendorong terjadinya kelanjutan Code Of Conduct Laut Tiongkok Selatan.

Dalam menunggu kejelasan kesepakatan Code of Conduct dalam rentang waktunya Tiongkok kembali mengklaim sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan lebih jauh lagi bahkan sampai ke kepulauan Natuna di Indonesia (Robert, 2018). Tiongkok memperbolehkan pelayaran terhadap kapal penangkap ikannya di wilayah tersebut padahal perjanjian sebelumnya menyatakan bahwa wilayah sengketa tersebut berstatus quo. Ditambah Vietnam ternyata telah bernegosiasi dengan Tiongkok secara bilateral yang menyebabkan kelonggaran pada kesepakatan sebelumnya dan membuka pintu kepada Tiongkok atas wilayah Laut Tiongkok Selatan di ASEAN.
Pada 26 Juli 2019 akhirnya sepuluh negara ASEAN dan Tiongkok telah menyepakati pembacaan pertama atau first reading isi kesepakatan Code of Conduct Laut Tiongkok Selatan di Penang, Malaysia. Proses perundingan Code of Conduct Laut Tiongkok Selatan antara China-ASEAN segera selesai pada Agustus 2019. Negara pendorong terbesar ialah Indonesia yang tadinya merasa aman dan tidak terlalu memprioritaskan sengketa ini menjadi merasakan kerugiannya padahal wilayahnya sangat jauh dari wilayah Tiongkok.

Negosiasi untuk merumuskan “Code Of Conduct” mengalami hambatan karena adanya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan beberapa tahun yang lalu. Ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan baru saja membuat semua pihak menyadari bahwa masalah Laut Tiongkok Selatan haruslah benar-benar dipecahkan dengan kembali ke meja perundingan, jika tidak, akan terjadi konflik militer di Laut Tiongkok Selatan yang akan lebih merugikan lagi kepentingan semua negara ASEAN. Hal tersebut menyebabkan adanya ancaman menuju sebuah tekanan bahwa setiap pihak ingin mempercepat negosiasi dan mendapatkan hasil yang lebih jelas dan mengikat sesegera mungkin. Hal ini membawa gagasan untuk mengubah bahaya menjadi peluang diplomasi yang lebih jauh. Negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan, berpikir keras dan berusaha menyusun strategi untuk mendapatkan hasil win-win solution dan menempuh jalan baru untuk keamanan bersama dan pembangunan.

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengusulkan pula untuk membangun sebuah komunitas dengan ASEAN yang memiliki sebuah tujuan yang memberikan konsep keamanan Asia yang lebih umum, komprehensif, kooperatif dan berkelanjutan. Usulan ini menjadi sebuah terobosan baru untuk menggagas permasalahan keamanan dalam kawasan, membentuk model baru kerjasama keamanan Asia-Pasifik, dan menjaga perdamaian abadi di Asia Pasifik (Zhang, 2019). Sebagai negara-negara ASEAN yang notabene memiliki power tidak lebih besar dari Tiongkok maka yang sangat penting bagi negara-negara ASEAN untuk mencari faktor umum terbesar dari gagasan Tiongkok, dan tidak memperbesar kepentingan Tiongkok saja sehingga berpotensi memperbesar konflik semacam ini.

ASEAN Ways tetap dipakai menjadi metode pencapaian kesepakatan dalam konflik ini yaitu bagaimana ASEAN dengan menekankan landasan kebersamaan dan mencapai kesepakatan melalui diskusi dan musyawarah untuk mencapai suatu hasil kesepakatan yang bulat dengan persetujuan semua pihak. ASEAN Ways mendapat dukungan dari Tiongkok juga dan digagas memperluas tradisi ini untuk dijadikan tradisonal Asia. Proses perumusan COC sebagai bentuk kelanjutan dari penerapan DOC merupakan cerminan bahwa negara-negara ASEAN yang berusaha menangani masalah Laut Tiongkok Selatan dengan baik. Langkah penyelesaian masalah sengketa kedaulatan memang sangatlah riskan menghasilkan ketegangan lain jika diselesaikan hanya oleh dua pihak, namun keberhasilan ASEAN dan Tiongkok perlu di apresiasi (Zhang, 2019). Dengan kata lain, sebenarnya negara-negara yang bersengketa memiliki solusi tersendiri hanyalah perlu waktu agak lebih panjang bagi negara dengan “power” kecil untuk mempertahankan kepentingannya melawan negara dengan “power” yang jauh lebih besar. Peran organisasi regional untuk mengakomodir kepentingan negara anggotanya dan mengumpulkannya menjadi sebuah kekuatan kolektif mampu memperkuat pengaruhnya untuk memperjuangkan kepentingannya melawan negara besar lewat kerjasama bukan secara konfliktual.

ASEAN memprakarsai penyelesaian dengan berbagai kesepakatan yang mengarah kepada penyelesaian secara menyeluruh dan memandang ASEAN sebagai organisasi regional yang utuh. Masing-masing negara memang memiliki kepentingan masing-masing di wilayah Laut Tiongkok Selatan, namun dibutuhkan pemahaman yang sama untuk menghimpun kekuatan yang kolektif. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN mengupayakan agar ASEAN tidak terbelah menjadi pro-China dan pro-status quo. ASEAN akhirnya sepakat untuk tidak melakukan negosiasi secara bilateral kepada Tiongkok sehingga ASEAN menjadi aktor yg utuh dan satu untuk menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan

Negara-negara anggota ASEAN mencegah terjadinya kontak militer yang membahayakan yang kemungkinan terjadi antara anggota ASEAN dengan Tiongkok sesuai dengan ASEAN Ways yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan menghentikan provokasi maka sengketa ini bisa diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan tanpa konflik dan ketegangan apapun. Keadaan seperti ini dianggap baik oleh ASEAN karena jika ada permusuhan bisa membawa dampak buruk bagi hubungan diplomatik ASEAN dan Tiongkok yang masih bekerjasama dibidang lain (Meili & Yuijie, 2019)
Selain membatasi latihan militer di Laut Tiongkok Selatan, negara-negara ASEAN juga sepakat untuk tidak membawa kapal perang di wilayah Laut Tiongkok Selatan, menerapkan kebebasan pelayaran di Laut Tiongkok Selatan, serta jaminan keamanan penerbangan di laut bersengketa itu. Walau wilayah ini dibebaskan, ASEAN memahami perlunya kebutuhan akan keamanan di kawasan dan keamanan tersebut akan tetap dijaga dengan kapal patroli sederhana.

Referensi
Roberts, C. B. (2018). ASEAN, the “South China Sea” Arbitral Award, and the Code of Conduct: New Challenges, New Approaches. Asian Politics & Policy, 10(2), 190-218. https://doi.org/10.1111/aspp.12391


Zhang, F. (2019). China’s Approaches to the South China Sea Code of Conduct Negotiation. East Asian Policy, 11(02), 77-86. https://doi.org/10.1142/S1793930519000187

Meili, W., & Yujie, L. (2019). Major Issues of Contention in the Negotiation of the Code of Conduct in the South China Sea. International Forum, 5, 7-11. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-GJLT201905007.htm

Author: Jane Alice Kencana

Future International Relations Specialist who still learn !

36 thoughts on “Strategi Code of Conduct dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

  1. ternyata penyelesaian masalah ini tergolong lambat dikarenakan banyaknya pihak yg berperan sehingga tidak mendapatkan satu penyelesaian yg utuh.semangat

  2. Pingback:real estate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *