Sikap ASEAN Terhadap Masalah Perbatasan Antara Thailand dan Kamboja

Association of Southeast Asian Nation atau yang biasa dikenal dengan ASEAN merupakan organisasi regional Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967, berdasarkan deklarasi Bangkok. Negara – Negara anggota ASEAN menjunjung tinggi prinsip – prinsip dasar yang tertera pada instrumen – instrumen ASEAN untuk mencapai tujuan ASEAN. Secara garis besar ASEAN bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai – nilai yang berorientasi pada kedamaian dalam regional ASEAN (Farida, 2014). Prinsip – prinsip tersebut antara lain menghormati kedaulatan, kemerdekaan, keselarasan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh  anggota – anggota ASEAN, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan, menolak agresi dan ancaman dalam bentuk apa pun yang berlawanan dengan hukum internasional serta mendahulukan penyelesaian sengketa dengan cara damai (Farida, 2014).

Masalah perbatasan di kawasan ASEAN masih sering terjadi dan menimbulkan konflik. Contoh kasus – kasus perbatasan adalah apa yang terjadi dengan Indonesia – Malaysia, Malaysia – Singapura, dan antara Thailand – Kamboja. Pengertian perbatasan secara umum merupakan sebuah garis perbatasan antara dua Negara yang telah memproklamirkan kemerdekaannya. Pada awalnya perbatasan terbentuk karena merdekanya suatu Negara. Etnis sebelumnya yang menempatkan wilayah tersebut sebelum Negara tersebut merdeka tidak merasakan perbedaan karena kesamaan budaya, etnis dan sebagainya. Namun setelah suatu Negara mendeklarasikan kemerdekaannya etnis tersebut menjadi terpisah karena menjadi dua kewarganegaraan yang berbeda. Hukum internasional memiliki peran yang cukup penting dalam perbatasan ini, terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan persetujuan akan perbatasan suatu Negara (Farida, 2014). Hukum internasional secara tegas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antar Negara tanpa harus menunggu klaim atau pengakuan dari banyak pihak atau Negara – Negara lainnya. Hal ini bisa terjadi jika kedua belah pihak yang bersengketa belum menemukan hasil untuk batas wilayah mereka. Perbatasan bisa disepakati jika kedua belah pihak setuju dan Negara tetangga mengakui hal tersebut (Farida, 2014).

Keharusan ASEAN untuk menyelesaikan kasus perbatasan secara damai merupakan sebuah prinsip utama yang sebenernya juga diambil dari Pasal 1 Konvensi PBB di Den Haag (Farida, 2014). Prinsip umum mengenai penyelasain perbatasan masalah secara damai ini adalah prinsip itikad baik. Secara umum proses penyelesaian sengketa perbatasan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara damai dan kekerasan. Penyebab sengketa wilayah yang terjadi antara Thailand dan Kamboja dikarenakan adanya konflik perebutan wilayah di area sekitar Candi Preah Vihear Kamboja seluas 4,6 km yang berdekatan dengan distrik Kantharalak di Thailand. Sengketa ini terjadi disaat setelah UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai warisan budaya yang dimiliki oleh Negara Kamboja pada 7 Juli 2008. Sejak saat itulah konflik antara kedua Negara ini berlansgung. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama dan pada tahun 1962 Mahkaham Internasional menetapkan kawasan Candi Preah Vihear adalah milik Kamboja tetapi lahan seluas 4,6 hektar disekitar area candi tersebut ditetapkan tidak berkepemilikan (Farida, 2019).

Baku tembak sempat terjadi dalam permasalahan ini di tahun 2011 tepatnya pada tanggal 2 – 4 Februari. Dalam peristiwa ini tercatat delapan orang tewas akibat kejadian ini dan banyak korban cedera lainnya dari kedua belah pihak. Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengambil tindakan untuk mengambil tindakan dengan melaporkan hal tersebut ke lembaga internasional yaitu Dewan Keamanan PBB. Tanpa menunggu waktu yang lama Myanmar pun mengikuti langkah yang diambil ketiga Negara tadi dengan turut serta melaporkan hal serupa. Jika DK PBB mengambil tindakan maka fungsi dan tugas utama ASEAN yang berwenang di dalam kawasan tersebut akan tercoreng dan dipertanyakan keberadaannya (Utomo, 2011).

Untuk menyelesaikan masalah secara damai, pihak Thailand dan Kamboja pernah membahas hal ini pada 21 Juli 2008, namun uoaya ini tidak mendapatkan hasil dan kedua Negara tetap masih berbeda pendapat. Lalu pada 2011 setelah terjadinya baku tembak antara kedua Negara, ASEAN mempertemukan keduanya dalam forum ASEAN Foreign Minister Meeting dan forum Joint Border Commission yang dilaksanakan di Indonesia tepatnya di daerah Bogor pada April 2011. Upaya ASEAN mendapatkan hasil setelah Mahkamah Internasional akhirnya pada Juli 2011 memutuskan untuk memerintahkan Thailand dan Kamboja agar menarik pasukan militerya dan mengizinkan pasukan pemantau ASEAN untuk masuk ke wilayah demiliterisasi (Raharjo, 2013).

Setelah mengalami berbagai kesulitan akan kasus ini dengan juga melibatkan Mahkamah Internasional, pada akhirnya kasus ini kembali dilimpahkan ke ASEAN oleh pihak Mahkamah Internasional. Hal ini membuat peran ASEAN semakin sentral dan Piagam ASEAN, dimana tertera untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Hal ini membuat para anggota ASEAN yang tadinya tidak terlalu mempercayai keputusan ASEAN menjadi berangsur percaya. Dari kasus ini pula terlihat beberapa kelemahan ASEAN, dimana ASEAN masih tidak bisa menyelesaikan ini secara sendirian dan membutuhkan lembaga internasional dan Negara – Negara besar unutk menyelesaikan masalah ini. ASEAN masih perlu dukungan dari kekuatan – kekuatan besar dalam menghadapi masalah regional. Namun, ASEAN harus tetap waspada agar kekuatan besar itu tidak mengambil alih peran dan mengambil celah untuk mengejar kepentingan mereka di kawasan Asia Tenggara (Raharjo, 2013).

Referensi

Farida, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand dan Kamboja Melalui Mekanisme ASEAN: Masalah – Masalah Hukum, 43(1), 57-66. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9025

Raharjo, S., N., I. (2013). Tantangan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Bagi Stabilitas ASEAN: Jurnal Kajian Wilayah, 4(1), 106-121. jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/275

Utomo, A., H. (2011, 2 Februari). ASEAN dan Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/arisheruutomo/5500870fa333111e7351133a/asean-dan-penyelesaian-konflik-thailand-kamboja

One thought on “Sikap ASEAN Terhadap Masalah Perbatasan Antara Thailand dan Kamboja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *