Perubahan Struktur dan Tatanan Jepang Pasca Bencana Nuklir Fukushima

Bencana nuklir Fukushima adalah bencana yang disebabkan oleh rusaknya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akibat adanya gempa bumi dan disusul oleh sunami yang mengakibatkan rusaknya PLTN tersebut, reaktor nuklir yang rusak dan bocor akibat sunami membawa bahan radioaktif terhanyut terbawa ke laut, dan juga zat radioaktif yang bocor menguap ke udara dan mencemari udara,  tentu saja bahan radioaktif sangat berbahaya jika terjadi kebocoran dan bisa menyebabkan radiasi paparan nuklir (Widyaningrum, 2019).

Sejak terjadinya bencana nuklir yang yang terjadi di fukushima yaitu bencana nuklir ini adalah yang terburuk setelah sebelumnya pernah ada bencana nuklir di Chernobyl, para masyakarat Jepang sudah mulai tidak percaya dengan tenaga nuklir, yang ditakutkan akan menimbulkan bencana untuk kesekian kalinya. Maka dari itu sebanyak 70% populasi warga Jepang sepakat untuk menyuruh pemerintah memberhentikan tenaga nuklir secara permanen, tetapi kelompok bisnis yang sangat berpengaruh di Jepang justru menolak pemberhentian tenaga nuklir tersebut dikarenakan kelompok bisnis tersebut pasti mendapatkan keuntungan dari tenaga nuklir tersebut. Dan dari hal tersebut pemerintah Jepang dalam menangani hal ini melakukan peninjauan berupa pengamanan 50 reaktor nuklir yang tersisa, dan pemerintah Jepang menjamin keamanan dan keselamatan warga Jepang, pernyataan ini dikatakan oleh perdana menteri Jepang Shinzo Abe.

Saat ini ada beberapa perubahan tetapi tidak banyak dalam tata pengelolaan industri nuklir di Jepang, beberapa perubahan itu contohnya adanya regulasi independen dalam pola NRA, perubahan dalam kebijakan ini sangat mengarah terhadap penguatan dan penambahan hak veto yang bisa dimainkan di Jepang semakin sulit diberlakukan dalam kebijakan nuklir, lalu ada juga perubahan dalam peraturan di desa nuklir, yaitu perubahan ini tidak memperbolehkan desa nuklir bertindak dengan kekuasaanya sendiri dan tidak terbatas, yang artinya aktivitas dan penguasaan di desa nuklir ini sangat terbatas (Vivoda & Graetz, 2015).

Perubahan selanjutnya adalah reaktor-reaktor nuklir yang tersisa tidak akan dihentikan begitu saja, tetapi reaktor tersebut akan dikembangkan dan dapat digunakan kembali dengan standar keamanan yang sangat tinggi, dan keamanan tersebut sangat terjamin, Jepang tetap mau untuk melanjutkan tenaga nuklir dikarenakan Jepang ingin melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan juga dapat membuat permintaan impor menurun (Barrett, 2011).

Perubahan tatanan Jepang juga terjadi pada arah kebijakan energi domestik Jepang, melalui Strategic Energy Plan pemerintah Jepang membuat landasan kebijakan domestik mengenai energi dalam jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan suplai energi yang stabil kedepannya. Setelah bencana nuklir Fukushima tersebut, pemerintahan Jepang melahirkan 4th Strategic Energy Plan yang dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan nuklir dalam energi domestik, ada empat gagasan pokok didalam SEP tersebut, antara lain adalah efisiensi ekonomi, ramah lingkungan, energi yang stabil, dan keselamatan (Hugo, 2020).

Sistem ekonomi Jepang juga berubah pasca terjadinya bencana nuklir fukushima, banyak negara-negara yang mengurangi impor dan memperketat pengawasan terhadap bahan-bahan makanan yang dikirim dari Jepang, hal ini disebabkan tentu saja karena bahan-bahan makanan tersebut sudah terpapar radiasi nuklir yang bocor, pada Maret tahun 2011 terdapat pelarangan kebijakan perdagangan mengenai dilarangnya impor produk laut dari Jepang atas dasar perlindungan kesehatan umat manusia (Robertua, 2017).

Disaat perekonomian Jepang terbatasi karena nuklir, sedangkan impor sangatlah penting dalam perekonomian Jepang, sebuah negara akan mati jika perekonomiannya tidak berjalan, faktor ekonomi adalah aspek yang sangat berpengaruh dalam mengkonstruksi sebuah resiko, dalam meningkatkan produktivitas, sebuah negara akan mengembangkan, memprediksi, menguji dan mencari tahu kemungkinan manfaat dari produksi yang meningkatkan perekonomian, namun banyak negara mengabaikan resiko yang seakan-akan dapat muncul secara mendadak. Mengabaikan sebuah resiko yang ada dan menganggap remeh akan mengakibatkan ancaman yang besar dalam jangka waktu panjang dan akan dirasakan langsung akibatnya apabila adanya kecelekaan yang terjadi, contohnya pada kasus bencana nuklir yang terjadi di Fukushima, Jepang (Beck, 1992).

Referensi

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. Cambridge: Polity Press

Barrett, B. F. D. (2011, Maret 2). Can Nuclear Power Save Japan from Peak Oil?. Our World United Nations University. https://ourworld.unu.edu/en/can-nuclear-power-save-japan-from-peak-oil

Hugo, I. (2020). Jepang dan Geopolitik Energi Kontwmporer: Memahami Strategi Keamanan Energi Jepang Pasca Bencana Fukushima. [Skripsi, Universitas Pertamina]. Library Universitas Pertamina. https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1221/Skripsi%20PDF-merged%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Robertua, V. (2017). Krisis Legitimasi Energi Nuklir dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 8(1), 55-58. https://search.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/331/299

Vivoda, V., & Graetz, G. (2015). Nuclear Policy and Regulation in Japan after Fukushima: Navigating the Crisis, Journal of Contemporary Asia, 45(3), 490-509. http://dx.doi.org/10.1080/000472336.2014.981283

Widyaningrum, G. L. (2019, Maret 15). Yang Terjadi Setelah Delapan Tahun Bencana Nuklir Fukushima di Jepang. National Geographic Indonesia. https://nationalgeographic.grid.id/read/131666937/yang-terjadi-setelah-delapan-tahun-bencana-nuklir-fukushima-di-jepang?page=all

Author: Muhammad Akbar

just a basic writer | HI IISIP Jakarta

18 thoughts on “Perubahan Struktur dan Tatanan Jepang Pasca Bencana Nuklir Fukushima

  1. Pingback:HP Servis
  2. Pingback:Hp Sunucu destek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *