Perubahan Kebijakan Pasifisme Jepang Oleh Shinzo Abe

Pasca kekalahannya di Perang Dunia II, Jepang memberlakukan undang-undang perdamaian. Undang-undang tersebut mengatur Jepang untuk membatasi penggunaan kekuatannya terutama dalam bidang militer yang kemudian akhirnya membuat Jepang menjadi negara dengan peran militer yang minimal di dunia. Pada saat itu Jepang juga mulai mengeluarkan peraturan tentang pertahanan negaranya. Peraturan tersebut tertuang di Pasal 9 dimana orang Jepang akan selamanya meninggalkan peperangan sebagai hak kedaulatan bangsa dan juga ancaman atau penggunaan kekuatan hanya digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa internasional. (Ayu, 2015) Hal ini termasuk juga dihapuskannya pada kekuatan darat, laut, dan angkatan udara. Hal ini tak lain karena dianutnya pasifisme sebagai kerangka hukum pasca perang. Tujuan dari pasifisme adalah mencegah terjadinya peran dari militer melalui penggunaan kekuatannya untuk mencapai kepentingan nasional Jepang. Jika dipandang dari sisi politik, pasifisme yang dianut Jepang juga berarti bahwa didukungnya pelucutan senjata yang dimiliki Jepang secara menyeluruh, berposisi netral antara blok Barat dan komunis, serta menghapus aliansi antara Amerika Serikat-Jepang.

Pasifisme berarti menyangkal peran bagi militer dan penggunaan kekuatan sebagai sarana nasional suatu negara. Pasca Perang Dunia II dalam politik Jepang,  para kaum pasifis ini  mendukung adanya pelucutan senjata Jepang secara penuh,  penghapusan aliansi Amerika Serikat – Jepang, serta netralitas antara blok Barat dan Komunis. Kemudian Jepang juga mendukung batasan hukum tentang penggunaan kekuatan militer Jepang. Hingga pada akhir tahun 1940, pasifisme idealis perlahan mulai muncul dengan keengganan untuk melawan perang yang dianggap tidak masuk akal. Pasifisme idealis ini dilakukan sebagai suatu bentuk upaya agar Jepang tidak lagi dapat menggunakan kekuatan militernya. Komitmen Jepang untuk pasifisme berawal sejak tahu 1946, ketika Jepang mencantumkan Pasal 9 ke dalam Konstitusi Jepang. Isi Undang-Undang tersebut, yaitu: bercita-cita dengan tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, masyarakat Jepang selamanya akan meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana menyelesaikan perselisihan internasional. Kedua, konstitusi menetapkan bahwa tanah, laut, dan angkatan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan demi mencapai tujuan. Hak istimewa negara tidak akan diakui.

Namun seiring dengan berjalannya waktu kebijakan tersebut mulai berubah terutama semenjak di bawah pemerintahan Shinzo Abe. Dibawah Pemerintahan Abe melakukan hal tersebut karena adanya perubahan dinamika di kawasan yang pada akhirnya mengharuskan Jepang untuk melepaskan diri dari rezim pasca perang dengan mengubah kebijakan konstitusinya. Hal ini dilakukan oleh pemerintahan Jepang bertujuan untuk mengubah peraturan atau konstitusi 1946 yang dianggap bertolak belakang dengan tradisi politik Jepang. Pasca Abe menjadi perdana menteri untuk yang kedua kalinya, Abe meminta untuk mengadopsi hukum baru dari konstitusi yang mencabut terjadinya perang, yang kemudian hal ini memungkinkan Jepang untuk bisa memperluas kekuatan militernya. Sehingga Jepang dapat meningkatkan perannya secara aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Abe juga menerapkan kebijakan pasifisme yang lebih proaktif yaitu dengan militer yang kuat dapat membantu untuk memastikan perdamaian yang memungkinkan Jepang untuk mengamankan negaranya sendiri dan juga ikut berkontribusi dalam stabilitas regional.

Jepang merevisi pasal 9 pada bulan Juli 2014, yang akhirnya memperbolehkan Jepang untuk membantu negara sekutunya jika mendapat serangan dari negara lain. Karena perubahan pasal tersebut, Jepang menjadi negara yang pasif dalam bidang militer. Sektor militer sepenuhnya dikendalikan Amerika Serikat. Saat ini Jepang hanya memiliki tentara bela diri SDF (Self Deference Force). SDF ditempatkan di pulau pulau sekitar Jepang dan tidak diizinkan untuk beroperasi di luar negeri. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memutuskan untuk melakukan penafsiran ulang makna dari penggunaan kekuatan militer Jepang dalam pasal 9 konstitusi Jepang. Dalam penafsiran ulang yang dilakukan pemerintah Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe merubah dan memunculkan prinsip-prinsip baru yaitu dalam memakai kekuatannya harus memenuhi 3 kondisi yaitu: (Matsumoto, 2015)

  1. Ketika suatu kekuatan bersenjata mengancam Jepang atau mengancam negara lain yang memiliki kedekatan dengan Jepang dan juga mengancam keselamatan rakyat-rakyat Jepang.
  2. Ketika tidak ada pilihan lagi untuk menghadapi ancaman teritorial dan demi menjamin keselamatan rakyatnya.
  3.  Menggunakan kekuatan militer secara minimum.

Dengan adanya SDF (Self-Defense Force) ini diharapkan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan Jepang, dapat menjaga keseimbangan negara Jepang dari sisi keamanan. Dengan adanya perubahan kebijakan ini Jepang sangat berharap dapat lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabiliitas bagi kawasan dan dunia.

Referensi

Ayu, A, F. (2015). Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional: Universitas Slamet Riyadi, 2(28), 191. http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/download/1721/1523

Matsumoto, S. (2015). Japan’s Role in Security of The Asia-Pacific Region. Polish Journal of Political Science: University of Warsaw, 1(1), 64. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-54e6354b-72fa-4d22-acbd-2ab5bfad381e/c/PJPS_01_03.pdf

Author:

20 thoughts on “Perubahan Kebijakan Pasifisme Jepang Oleh Shinzo Abe

  1. tak bisa dipungkiri kalau isu keamanan dan militer tetap menjadi hal yang penting bagi kelangsungan negara, keep writing author !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *