Perbedaan Developmental State Jepang Dengan Kawasan Asia Tenggara

Memahami paradigma developmental state dalam konteks globalisasi adalah penting, terlepas dari kisah sukses nya beberapa negara menjalankan konsep ini dan ada beberapa negara lainnya yang mengalami kegagalan. Developmental state sendiri memiliki arti suatu paradigma yang mempengaruhi kecepatan dan arah pembangunan. Menurut Johnson (1982) dengan melihat jepang sebagai modelnya, adalah merupakan kelanjutan dari kerangka flying geese, yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh akamatsu pada tahun 1935. Menurut mereka ada tiga landasan yang berfungsi sebagai agen pembangunan pertama, ada birokrat dari unsur pemerintah. Kedua, keiretzu (jaringan antar MNC). Dan terakhir, diplomasi ekonomi untuk menciptakan jaringan diberbagai negara asia. Untuk menjalankan konsep developmental state penting untuk mempunyai birokrasi yang kompeten dan bertanggung jawab. Dalam hal ini bahwa organisasi harus terdiri dari individu yang sangat mampu (capable) yang direkrut melalui persaingan terbuka. Mereka juga memiliki kemampuan kompetensi teknis dan analitis. Itu semua adalah sebuah keharusan, karena apabila tidak terpenuhi maka paradigma ini tidak dapat membangun ekonomi ke arah yang benar atau cenderung gagal. Beeson (2002) menjelaskan hal dasar untuk menjalankan developmental state dengan efektif adalah kapasitas negara (state capacity) itu sendiri, yaitu kemampuan untuk menjalankan kebijakan pembangunan.

Selain dengan birokrasi yang kompeten diperlukan juga hubungan yang efektif dengan dunia usaha sebagai titik penting dalam inisiatif pembangunan yang sukses. Bisa dilihat dari pengalaman negara asia timur yaitu Jepang, kebanyakan negara meniru cara Jepang seperti Taiwan dan Korea Selatan, ketiga negara inilah yang dapat menjelaskan cara kerja paradigma developmental state. Beeson (2002) menjelaskan inti dari developmental state yang dilakukan Jepang adalah birokrasi yang kompeten dan berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pembangunan ekonomi yang terencana. Di negara-negara tersebut, kapasitas negara (state capacity) yang mapan atau kemampuan untuk menjalankan kebijakan industri yang beragam. Selain itu mereka juga mempunyai birokrasi yang relatif efisien dan ekstentif, serta dihuni oleh orang-orang yang memiliki talenta terbaik di negaranya. Lembaga birokrasi ini tidak hanya merekrut orang yang berbakat, tetapi juga mereka mampu memanfaatkan alat kebijakan yang diberikan untuk melakukan otoritas lebih terhadap entitas bisnis. Dijepang, MITI dan menteri keuangan mempunyai wewenang untuk mengendalikan tabungan domestik (domestic savings) untuk menyediakan kredit murah bagi industri tertentu. Dengan cara ini, perencana Jepang mampu memandu proses industrialisasi sejak dini, dan juga mendorong lebih banyak industri yang lebih berharga tau bernilai tinggi, sedangkan industri yang tidak kompeten atau tua dipindahkan ke negara lain. Pola intervensi negara ini sudah ditiru oleh banyak negara dengan tingkatan kesuksesan yang berbeda. Negara tetangga seperti Taiwan dan Korea meniru pengalaman Jepang lebih dulu dan dapat dikatakan sukses, sementara negara asia tenggara meniru belakangan dan dengan hasil yang berbeda-beda. Namun pada akhirnya perdebatan mengenai hasil yang bervariasi ini lebih sering dilihat dari sisi akademis. Menurut Beeson (2002) penting untuk diingat bahwa negara asia tenggara, jika dibandingkan dengan negara asia timur, tidak hanya lemah dari segi kapasitas dan sumber daya, tetapi juga dihadapkan pada pelaksanaan pembangunan yang sangat terlambat. Karena itu efektivitas implementasi developmental state pada sistem internasional perlu dikaji lagi karena tidak begitu efektif.

Kemudian apa yang salah dengan asia tenggara? Tidak terbantahkan bahwa konsep developmental state adalah instrumental penting dalam kemajuan ekonomi asia timur. Oleh karena itu beberapa pakar berpendapat bahwa konsep ini cocok untuk ditiru oleh kawasan lain, seperti kawasan asia tenggara. Pengecualian untuk Singapura, selain karena secara ekonomi sudah sangat mapan, singapura juga sudah dianggap sebagai negara maju. Negara- negara asia tenggara banyak yang mengikuti konsep ini dengan mengimplementasikan ekonomi yang terencana. Di awal prosesnya kelihatan cukup berhasil, ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Namun pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda kawasan regional, tiba-tiba semuanya runtuh. Fondasi ekonominya ternyata lemah, dan negara dalam hal ini dianggap terlalu ikut campur, sehingga melemahkan yang lain. Pemimpin negara terlalu fokus oleh kekuasaan dan otonomi yang luas, ditambah dengan lemahnya mekanisme kontrol dari lembaga yudikatif dan legislatif. Hal ini membuat situasi menjadi rentan ketika ada ancaman dan merusaknya. Dari krisis ini telah membuat orang sadar akan citra pertumbuhan ekonomi yang semu. Model kekuasaan yang diterapkan dengan budaya kroni-kapitalisme, seperti budaya korupsi dan inefisiensi ternyata tidak bisa berbanding lurus dengan dinamika globalisasi yang kompetitif. Ada dua kesalahan mendasar yang dibuat oleh negara asia tenggara adalah birokrasi yang tidak berkualitas dan ketidak mampuan untuk menjalankan kebijakan pembangunan. Kapasitas negara tidak bisa dicapai dengan optimal, yang bisa membawa dampak pada ketidak mampuan dalam menjalankan developmental state. Untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi situasi seperti ini, harus dipahami terlebih dahulu peran pemerintah dalam pasar. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang bisa diartikan dengan kebijakan apa yang pemerintah ambil terhadap pasar atau bisnis. Shepherd & Wilcox (1979), misalnya, meyakini bahwa kebijakan publik atas bisnis ada 3 jenis yaitu: antitrust (nama generik untuk hukum, lembaga dan aksi yang mendorong kompetisi), perusahaan publik dan peraturan. Setting kebijakan sendiri memiliki dua elemen dasar yaitu proses politik dan proses ekonomi.

Referensi

Beeson, M. (2002). The rise and fall (?) of the developmental state: The vicissitudes and implications of East Asian interventionism. Dalam Low, L (Ed.). Developmental States: Relevancy, Redundancy, or Reconfiguration? (hlm. 29–40). Nova Science Publishers.

Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-1975. Stanford University Press.

Shepherd, W. G. & Wilcox, C. (1979). Public Policies Toward Business, Volume 2. Irwin Publication In Economics.

Author:

2 thoughts on “Perbedaan Developmental State Jepang Dengan Kawasan Asia Tenggara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *