Peran Pemerintah dalam Melindungi Populasi Lansia di Jepang

Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat usia harapan hidup tertinggi di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, angka rata-rata harapan hidup penduduk Jepang mencapai 83,7 tahun, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mencapai 69,1 tahun. Usia harapan hidup wanita Jepang lebih tinggi lagi yaitu sekitar 86,8 tahun. Jepang termasuk negara maju yang sangat memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan masyarakatnya sehingga wajar jika warga Jepang memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia.Angka harapan hidup yang tinggi tersebut, ternyata disertai dengan rendahnya jumlah kelahiran, sehingga distribusi penduduk Jepang pada tahun 2050 akan berbentuk piramida terbalik. Hal ini mengandung makna bahwa populasi penduduk lanjut usia (lansia) Jepang jauh lebih banyak daripada kelompok usia lainnya pada tahun 2050 nanti. Dengan piramida terbalik ini, beban pemerintah dan warga Jepang usia produktif, akan sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pensiun dari para lansia.
Menurut Martin (1982) perlu adanya upaya untuk menganalisis dampak mempekerjakan lansia terhadap perekonomian. Topik ini menjadi perhatian bagi negara-negara yang mengalami pertumbuhan populasi yang melambat atau pertumbuhan nol. Jelas bahwa masa depan demografis akan membutuhkan penyesuaian dari berbagai hal terutama pada aspek ekonomi. Beberapa perubahan tidak terjadi dengan mudah, perlu perhatian publik yang tulus tentang masalah dan kemajuan yang telah dibuat. Perusahaan swasta dan pemerintah secara bersamasama perlu menyusun strategi untuk mengakomodasi pekerja lansia.Institusi angkatan kerja Jepang telah membuat respons yang tepat terhadap situasi demografis yang berubah Pemerintah Jepang dan perusahaan swasta sedang merancang kebijakan inovatif untuk mengakomodasi angkatan kerja lansia
Himbauan pemerintah Jepang kepada masyarakat jepang. Pada tahun 2013, pemerintah jepang telah merevisi sebagian Undang-Undang mengenai tindakan stabilisasi ketenagakerjaan pekerja senior guna menyediakan lingkungan kerja bagi pekerja senior sehingga mereka dapat terus bekerja sesuai kemampuan mereka masing-masing. Adapun fokus utamanya pada Undang-Undang Asuransi Perawatan Jangka Panjang guna menjamin layanan perawatan publik bagi para lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang.
Struktur Dasar Perundang-undangan tentang jaminan Perawatan:

  1. Sistem Asuransi Perawatan Jangka Panjang
    Sejak Undang-Undang Asuransi Perawatan Jangka Panjang mulai berlaku pada bulan April 2000, dan asuransi ini lebih berpusat pada daerah kotamadya dan berusia 65 tahun lebih.
  2. Sistem Jaminan Pelayanan Perawatan Selain Asuransi Perawatan Jangka Panjang
    Secara khusus, sistem ini ialah langkah pengamanan kesejahteraan di bawah UU Kesejahteraan Sosial untuk Lansia, manfaat dukungan kemandirian berdasarkan UU Dukungan Komprehensif untuk penyandang disabilitas
  3. Sistem berdasarkan UU Pengasuhan Anak dan Pengasuhan Keluarga guna memastikan keluarga yang bertanggungjawab terhadap lansia, CCFCLA dengan kebijakannya menyediakan petugas yang bertugas untuk merawat Lansia yang hidup sendiri. CCFCLA memiliki bermacam fasilitas untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan perawatan
  4. Manfaat perubahan sistem untuk orang sakit yang bekerja di beda kota
    Pada saat periode cuti berlangsung, pemberi kerja/majikan tidak perlu membayarkan upah, melainkan tunjangan cuti akan dibayarkan oleh asuransi ketenagakerjaan sebagai bentuk tunjangan keberlanjutan kerja.

Tindakan pemerintah Jepang untuk menyeimbangkan angka lansia yang membutuhkan perawatan dengan orang yang merawat lansia tersebut dilakukan dengan cara menciptakan program asuransi jangka panjang. Program tersebut ditujukan agar lansia mendapatkan perawatan yang layak dari sebelumnya tidak mereka dapat dikarenakan tidak adanya anggota keluarga yang dapat menjaga dan merawat mereka. Selama program tersebut berjalan, Jepang dihadapkan dengan fakta bahwa angka orang lanjut usia dengan pekerja masih berbeda jauh dari kata seimbang,untuk itu masih banyak lansia yang membutuhkan perawatan kurang menikmati fasilitas program tersebut.

Referensi

Martin, L. G. (1982). Japanese Response to an Ageing Labour Force. Jurnal Sains Manajemen, 5(1),196-199. https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/SM/article/download/1864/1144/

Inamori, K. (2017). Current Situation and Problems of Legislation on Long-Term Care in Japanโ€™s Super-Aging Society. Japan Labor Review,14(1),9-14. https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2017/JLR53_inamori.pdf

Author:

10 thoughts on “Peran Pemerintah dalam Melindungi Populasi Lansia di Jepang

  1. Pingback:World Market URL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *