Peran ASEAN Terhadap Kasus Kejahatan Internasional di Indonesia Melalui ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP)

Fenomena permasalahan di dunia internasional tidak hanya membahas tentang perang memakai senjata seperti militer, tetapi ada kasus seperti isu Non-konvensional. Isu Non-konvensional di dunia hubungan internasional mendapat perhatian oleh semua negara. Pada dasarnya, konflik tidak hanya soal perang bersifat anarki dan hegemoni saja selalu identik dengan militer, tetapi isu Non-konvensional berpartisipasi dari keanekaragaman permasalahan. Pemahaman mengenai isu Non-konvensional akan dibahas mengambil contoh kasus seperti Trafficking. Isu Non-konvensional mencakup proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi beserta demokratis dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, masalah ekonomi, sosial dan budaya  (Perwita & Yani, 2017)

Isu Non-konvensional penjabarannya seperti negara menghadapi tekanan lingkungan domestik dan internasional. Oleh karena itu, lingkungan domestik bisa terpengaruh dari tekanan individu, lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat akibat proses demokratisasi menyangkut penyebaran nilai hak asasi manusia. Sedangkan mengenai lingkungan internasional membahas tekanan yang berasal dari transaksi dan isu batas nasional negara (ekonomi, informasi, migrasi, lingkungan hidup, kejahatan internasional). 

Trafficking menjadi bagian isu Non-konvensional kategori kejahatan internasional. Negara berkembang sangat rentan terhadap Trafficking, khususnya kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) organisasi kawasan beranggotakan 10 negara. Diresmikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, kontribusi dari lima negara terdahulu Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura di susul Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja (Association of Southeast Asian Nations, 2017).

Indonesia sangat rentan dengan kasus ini, karena latar belakang perbedaan suku dan budaya serta ras. penanganan dari Asean Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) khususnya bagi korban wanita dan anak-anak. Berfokus Asean Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) yaitu upaya memberantas perdagangan manusia termasuk pula meningkatkan kerja sama antar negara dalam menegakkan hukum terkait pertukaran data dan informasi untuk melindungi korban (Subono & Kosandi, 2019). 

Kasus ini bermula tindakan diskriminasi dan penyiksaan bagi kaum perempuan dan anak-anak dilecehkan, dianggap budak bahkan hal yang paling parah jual-beli organ tubuh. Kelemahan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih lemah dan penerapannya kurang tegas. Proses pidana bagi pelaku kejahatan internasional ini melibatkan Mahkamah Internasional dan diadili seadil-adilnya maka disinilah peran Asean Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) mendampingi dan melindungi korban Trafficking. Asean Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan kasus Trafficking. Hukum yang sesuai dengan undang-undang perdagangan manusia sebagai berikut UU No. 12/2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Melawan TIP, khususnya Perempuan dan Anak lalu UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TIP (Solim, 2019).

Akan tetapi, hambatan yang dihadapi Asean Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) penangganan kasus Indonesia adalah dampak mental dan psikis bagi korban. Analisis saya, Indonesia masih menganggap perempuan sepatutnya disalahkan padahal asumsi publik bisa saja memberikan pengaruh buruk bagi Mental Health si korban serta keterlibatan korupsi dengan hukum dan permainan jatuh pidana apabila oknum merupakan salah satu bagian dari kaum elite dan disegani.

Kesimpulan dari pembahasan kali ini, Isu Non-konvensional masuk fenomena dunia internasional. Cakupan isu Non-konvensional salah satunya Trafficking. Trafficking di negara berkembang paling tinggi kasusnya, organisasi kawasan yaitu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memberikan perhatian khusus dalam kasus ini, salah satunya negara Indonesia terkenal memiliki variasi suku, budaya dan ras. Rentan perbedaan dan faktor ekonomi, peran ASEAN dalam kasus ini terbentuknya ACTIP (Asean Convention against Trafficking in Persons) berupaya mengkoordinasi memberantas perdagangan manusia secara ilegal serta melindungi identitas, informasi korban. Pegangan ACTIP menangani kasus ini berpedoman pada undang-undang sebagai landasan.

Referensi

Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2017). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Remadja Rosdakarya

Subono, I. N., & Kosandi, M. (2019). The Regionalism Paradox in the Fight against Human Trafficking: Indonesia and the Limits of Regional Cooperation in ASEAN, Journal of leadership Accountability and Ethic, 16(2), 89-98. https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35401

Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in  Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation, Jurnal Ilmu Hukum,13(2), 167-186. https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35401 

Association of Southeast Asian Nations. (2017, 17 Oktober). Latar Terbentuknya ASEAN. ASEAN Selayang Pandang, 22. http://setnas-asean.id/site/uploads/document/book/5a3c8377e89ce-asean-selayang-pandang-v15-lowres.pdf

Author: debi putri

3 thoughts on “Peran ASEAN Terhadap Kasus Kejahatan Internasional di Indonesia Melalui ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP)

  1. Pingback:Ruger Gun Store
  2. Pingback:lenovo servis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *