Peran Amerika Serikat dalam Proses Kemerdekaan Sudan Selatan

Sudan merdeka pada awal 1956 dan menghadapi perang saudara yang panjang dalam dekade-dekade berikutnya. Dari tahun 1955 dan 2005, Sudan Utara dan Selatan mengalami konflik dan perang yang berkepanjangan. Pada 9 Januari 2005, Comprehensive Peace Agreement (CPA) ditandatangani oleh Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dan Partai Kongres Nasional (NCP) memimpin pemerintahan di Khartoum. CPA telah memberikan pemerintah semi-otonomi kepada Sudan Selatan dengan Konstitusi Interim yang baru. Berdasarkan ketentuan penyelesaian damai, pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) John Garang diangkat menjadi Wakil Presiden Pertama Republik Sudan, dan Presiden Pemerintah Sudan Selatan. Hanya tiga minggu setelah dilantik pada Juli 2005, John Garang tewas dalam kecelakaan pesawat dan digantikan oleh Salva Kiir Mayardit sesuai senioritasnya di gerakan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM). Pada tanggal 9 Juli 2011 ahirnya Republik Sudan Selatan dinyatakan sebagai negara berdaulat, namun proses membangun identitas nasional yang kohesif dan negara baru belum terwujud di Sudan Selatan karena masih adanya persaingan faktor sosial dan budaya, tingkat buta huruf yang tinggi di antara penduduk, dan kurangnya pemimpin politik yang terlatih. Sejak kemerdekaannya, Sudan Selatan menganut aturan etnis, didukung oleh militer, sehingga melemahkan penegakan hukum dan ketertiban, serta perdamaian dan keamanan. (Kon, 2015)

Sudan Selatan merupakan negara yang baru meraih kemerdekannya pada tahun 2011, dan nama resmi nya adalah Republik Sudan Selatan. Sebelum meraih kemerdekaannya, Sudan Selatan mengalami konflik Darfur dari tahun 2003 sampai tahu 2005 dikarenakan pertikaian pemberontakan dan tentara pemerintah yang saling menyerang dan juga karena adanya perebutan perbatasan Darfur yang memiliki begitu banyak sumber minyak. Akibat dari konflik Darfur ini ada 300.000 jiwa tewas, PBB mengatakan lebih dari 100.000 orang harus mengungsi akibat kekerasan yang telah dilakukan pemerintah Sudah, karena adanya hal ini Sudan Selatan akhirnya mendesak untuk memisahkan diri dari Sudan. Melihat konflik yang terus melanda Sudan sebenarnya juga tidak terlepas dari faktor eksternal, yaitu usaha pelebaran sayap AS di Afrika. Amerika Serikat sebenarnya sedang melakukan sebuah bentuk intervensi non-militer dalam bentuk politik dan ekonomi, hal ini lah yang digunakan AS untuk pemenuhan kebutuhan negara dalam hal penghapusdan batasan dan hambatan mengenai arus perpindahan barang, modal dan juga jasa yang bergantung pada kekuatan pengaruh AS di Sudan, selain itu AS juga ikut terlibat dalam hal

penyelesaian konflik ini dengan cara memberika bantuan kemanusiaan yang kemudian dibawah Kongres AS kemudian menghasilkan resolusi yang memaksa presiden Bush untuk menyatakan bahwa konflik Darfur sebagai bentuk genosida hingga bisa melemahkan Sudan di dunia Internasional Criminal Court (ICC).

Pada tahun 2012 AS memberikan bantuan sebesar USD 275,3 juta ke Sudan Selatan untuk merespon kebutuhan bantuan kemanusiaan dinegara yang baru merdeka tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa AS mementingkan penyelesaian permasalahan yang ada di Sudan Selatan, lalu selanjutnya pada tahun 2013 konflik Sudan Selatan kembali memanas, konflik tersebut terjadi antara suku Dinka dan suku Nuer yang dikarenakan keputusan presiden Sudan Selatan yang memecat wakil presidennya sendiri yang berasal dari suku Nuer, AS pun kembali memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Sudan Selatan sebesar USD 264,1 juta dan pada tahun 2014 AS terus meningkatkan bantuannya untuk menyelesaikan konflik yang berada di Sudan Selatan, pada tahun 2014 AS memberikan dana yang lebih besar dari sebelumnya, dana yang diberikan AS kepada Sudan Selatan pada tahun 2014 sebersar USD 394 juta. Pada tahun tersebut AS sangat peduli pada permasalahan kekerassan terhadap wanita dan juga anak-anak terlebih setelah terjadinya konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Dan pada tahun 2015 AS terus menerus meningkatkan bantuannya kepada masyarakat Sudan Selatan, AS melihat bahwa ada titik terang untuk penyelesaian konflik ini, AS sangat optimis dengan terjadinya perjanjian perdamaian diantara kedua pihak yang terus berseteru (Febrianto, 2019).

Jadi segala bantuan yang telah diberikan AS kepada Sudan Selatan tidak terlepas dari kepentingan AS sendiri yang memiliki tujuan dan kepentingan keamanan strategis yang besar di Sudan Selatan, bisa dilihat dari segala bantuan yang diberikan AS pada Sudan Selatan sangatlah besar, AS pun berperan aktif dalam hal ini dan juga adanya dominasi perdagangan oleh negara non-sekutu dan juga adanya peranan militer negara non-sekutu, yang juga ternyata dibalik semua itu terselip kepentingan dari AS itu sendiri, seperti kepentingan untuk memperkuat hegemoninya, kekuatan keamanan dan militer, dan juga memperbaiki citra AS didunia internasional. Kepentingan strategis AS juga untuk mempromosikan demokrasi, melindungi hak warga negara terutama untuk perempuan dan anak-anak, untuk mendorong ekonomi serta memperbaiki kualitas karakter dari masyarakat Sudan Selatan. Hal tersebut adalah salah satu kepentingan nasional yang ditekankan oleh AS untuk menjalankan kebijakan luar negerinya.

Referensi

Febrianto, M. F. (2019). Kehadiran Amerika Serikat di Kasus Sudan Selatan pada tahun 2011-2015: Bantuan Kemanusiaan atau Kepentingan Strategis. Journal of International Relations, 5(2), 424-432. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/23722

Kon, M. (2015). Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in South Sudan. Journal of Global Economics, 3(2), 1-6. http://dx.doi.org/10.4172/2375-4389.1000147

48 thoughts on “Peran Amerika Serikat dalam Proses Kemerdekaan Sudan Selatan

  1. Very informative and interesting. Thank you for sharing Nanda. Keep up the good work, stay healthy, safe, and sane. God bless you 🌻

  2. jujur aku baru tau soal2 yang kaya ginii seneng banget bisa berkesempatan baca artikel inii bermanfaat bgttt !! sukses selalu ka 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *