Manajemen Konflik Laut Tiongkok Selatan: ASEAN Regional Forum

Konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) dikenal sebagai salah satu konflik berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara yang masih belum menemukan jalan akhirnya. Konflik sengketa wilayah ini telah melibatkan empat negara kawasan Asia Tenggara yakni Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan dua negara kawasan Asia Timur yakni Tiongkok dan Taiwan. Sebelum berangkat lebih jauh mengenai konflik yang melibatkan keenam negara yang telah disebutkan, terlebih dahulu kita akan berangkat menelaah lebih jauh mengenai apa yang  melandasi wilayah perairan LTS ini diperdebatkan kepemilikan wilayahnya. 

LTS memiliki luas setidaknya 3,5 juta kilometer persegi dengan letaknya yang strategis dan potensi kekayaan alamnya yang berlimpah ruah di mana sumber daya minyak bumi, gas alam dan kekayaan sumber daya laut melingkupi seluruh wilayah laut ini. Letaknya yang strategis telah berperan penting sebagai jalur pendistribusian minyak dan perdagangan internasional, terlebih perairan ini dipenuhi dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah, sehingga menjadikannya wilayah perairan yang disengketakan negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut. 

Konflik sengketa wilayah ini oleh keenam negara ini telah berlangsung sejak tahun 1947, berawal dengan klaim sepihak yang dikeluarkan Tiongkok atas hampir keseluruhan perairan LTS, pada kasus ini terkhusus Kepulauan Paracels, Kepulauan Spratly dan Kepulauan Pratas berdasar dengan ditemukannya penemuan – penemuan bersejarah kuno Tiongkok atas ketiga Kepulauan tersebut. Tiongkok melakukan klaimnya dengan memasukan pulau – pulau tersebut dalam peta wilayah Tiongkok. Klaim atas ketiga kepulauan tersebut menjadi lebih menonjol akibat klaim multilateral yang terjadi dan intensitas konflik yang dihasilkan atasnya di mana Kepulauan Spratly melibatkan Tiongkok, Filipina, Taiwan, Malaysia, Vietnam dan Brunei dalam perebutan wilayahnya, sedangkan Kepulauan Paracel melibatkan Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan. Klaim tersebut diperkuat Tiongkok dengan diperkuatnya pertahanan militer atas ketiga kepulauan tersebut. ( Goh, 2005, hlm.31). Atas hal ini, negara-negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah perairan telah memunculkan reaksinya yang merupakan awal dari konflik sengketa wilayah perairan LTS. 

Klaim tumpang tindih yang berlangsung ini telah menyebabkan keenam negara terlibat dalam konflik yang mengkhawatirkan. Beberapa konflik yang terjadi terlihat pada tahun 1988 di mana terjadi bentrok angkatan laut Tiongkok dan Vietnam yang menyebabkan tenggelamnya kapal Vietnam yang menenggelamkan seluruh pasukan didalam kapal tersebut sebagai reaksi dari invasi yang dilakukan Tiongkok dalam ‘klaimnya’ terhadap Kepulauan Spartly (Goh, 2005, hlm.19) Pada tahun 1995, Taiwan melancarkan penembakan atas kapal Vietnam yang melintasi Kepulauan Spratly. Tahun 1996, terjadi perang senjata antara Tiongkok dan Filipina di wilayah di kepulauan yang sama. Kemudian pada tahun 2000, Filipina melalui tentaranya telah melakukan penembakan atas nelayan Tiongkok yang beraktivitas di wilayah Kepulauan Spratly. Kemudian pada tahun 2001, Vietnam meluncurkan tembakan peringatan terhadap pesawat pengintai kepemilikan Filipina yang melintasi Kepulauan Spratly. 

Konflik yang melibatkan negara – negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur ini telah membawa ketegangan yang serius dan berimplikasi pada stabilitas perdamaian kawasan tersebut sehingga perang sengketa wilayah ini memicu campur tangan aktor – aktor hubungan internasional yang berupaya menghantarkan konflik ini kepada penyelesaian, seperti hadirnya Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) sebagai organisasi internasional bagi kawasan Asia Tenggara. Bersinggungan dengan terlibatnya Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang merupakan anggota dari ASEAN, maka peran dari pada fungsi ASEAN yakni memelihara perdamaian dan stabilitas dari pada negara-negara Asia Tenggara jelas sangat dibutuhkan. Karena itu, ASEAN telah melakukan upaya – upayanya dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan ini. 

Dalam upayanya menyelesaikan konflik LTS, ASEAN sebagai penggerak stabilitas kawasan Asia Tenggara menggagas ASEAN Regional Forum (ARF) untuk menyelesaikan konflik LTS. ARF berfungsi sebagai forum diskusi atas  isu – isu keamanan dan politik yang merupakan kepentingan universal yang terbentuk pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conference ke-26 diSingapura pada tahun 1993. Dalam mekanismenya menyelesaikan konflik LTS, ARF berupaya untuk melibatkan Tiongkok didalam implementasinya, hal ini berangkat dari kenyataan bahwasanya Tiongkok merupakan pemain utama dalam konflik berkepanjangan ini. ARF telah mempromosikan tahap – tahap yang dianggap efektif mengekang sensitivitas konflik LTS yang mengganggu stabilitas perdamaian kawasan yakni confidence – building, developmental – preventive diplomacy, dan elaboration of approaches to conflict sebagai tiga tahapan dalam proses dialog dan kerja sama kemanan (Xuecheng, 2005, hlm. 40). Melalui confidence – building seluruh pihak yang terlibat sengketa diharapkan mampu mengekang ketegangan yang terjadi dengan mendorong rasa saling percaya sehingga konflik dapat terbuka bagi solusi penyelesaian. Kemudian, memasuki tahapan kedua yakni developmental – preventive diplomacy, mengedepankan aksi diplomasi, politis, ekonomi dan juga kemanusiaan dalam mencegah semakin menegangnya konflik yang mengganggu stabilitas perdamaian. Kemudian sebagai tahapan akhir, elaboration of approaches to conflict berperan sebagai penyelesaian konflik atau upaya kerja sama lanjutan yang dilakukan setelah berlangsungnya konflik (Wiranto, 2016, hlm. 174). Tahapan – tahapan yang dipromosikan ARF dalam menyelesaikan konflik LTS ini telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam ‘klaim’ terhadap LTS dan telah diusahakan untuk terwujud. Meskipun konflik LTS ini masih belum menemukan titik ujung pertikaian, namun apa yang ASEAN telah lakukan dalam ARF sebagai fasilitator forum dialog bagi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik sengketa wilayah ini telah memberikan dampak yang serius bagi kerja sama multilateral Tiongkok – ASEAN, sehingga melalui kerja sama ini ketegangan yang dihasilkan konflik LTS setidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Sehingga hal ini tidak dapat dikatakan sebagai keberhasilan atau bahkan kegagalan ASEAN dalam memelihara perdamaian kawasan Asia Tenggara, karena konflik masih berlangsung namun ASEAN telah mampu setidaknya mengekang intensitas ketegangan konflik melalui ARF. 

Referensi 

Goh, E. (2005).  Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies. East-West Center 

Xuecheng, L. (2005). Strengthening ASEAN-China Cooperation in the ASEAN Regional Forum.  Dalam Hock, S. S., Lijun, S., Wah, C. K (Eds.). ASEAN-China Relations: Realities and Prospects (hlm. 40-48). ISEAS Publications 

Wiranto, S. (2016). Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional.  Leutikaprio 

Author:

9 thoughts on “Manajemen Konflik Laut Tiongkok Selatan: ASEAN Regional Forum

  1. Pingback:homes near me
  2. Pingback:dumps cc sites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *