Malta dalam Restrukturisasi Politik Eropa Barat

Republik Malta adalah sebuah negara yang umumnya lebih dikenal dengan sebutan Malta ini adalah negara kepulauan yang berada di wilayah Eropa Timur. Malta juga menjadi salah satu negara terkecil di dunia serta dengan jumlah penduduknya yang padat. Malta juga merupakan negara yang memperoleh kemerdekaannya melalui inggris dan menjadi salah satu negara yang bagian dari persemakmuran Inggris yang secara resmi dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1974. Malta juga telah manjadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergabung pada tahun 1964, dan kini Malta juga telah menjadi negara bagian dari zona Euro. Keadan politik Malta ditahun 2017 memberikan pandangan yang berbeda, dimana malta telah menerima apresiasi dengan kinerja ekonomi kuat yang dimilikinya, sehingga memberikan kepercayaan bagi negara Malta (Zammit, 2018). 

Malta terus menjalin hubungan penting dalam hal politik maupun ekonomi, hal ini terlihat ketika Malta menjadi tuan rumah kepresidenan dan menjabat sebagai presidensi Dewan Uni Eropa, yang merupakan bagian dari Triumvirat yang dibentuk bersama Belanda yaitu pada Januari hingga Juni 2016 dan dengan Slovakia pada Juni hingga Desember tahun 2016. Acara tersebut adalah hal yang pertama kalinya bagi Malta dalam memimpin Dewan sejak Malta bergabung dengan Uni Eropa pada Mei tahun 2004, dan salah satu dari 13 Negara Anggota terakhir yang melaksanakannya telah bergabung sejak itu (Zammit, 2018). Persiapan untuk setiap Presidensi ini telah dimulai bertahun-tahun dari sebelumnya. Ketika Malta menjadi tuan rumah, banyak yang memberikan pujian atas keterampilannya dalam berdiplomatik dan kemampuan dalam negosiasinya dalam memprakarsai dan mewujudkan sejumlah proposal kebijakan. Dalam hal domestiknya dicirikan dengan kemakmuran serta lapangan kerja dengan inflasi yang rendah menjadi variabel yang menjamin kelangsungan administasi tenaga kerja pada saat ini. Namun, tata kelola yang baik telah menjadi kelemahan utamanya. 

Krisis dari negara-bangsa dan ‘akhir kedaulatan’ telah terjadi, dan menciptakan kemungkinan baru untuk pemerintahan teritorial. Sehingga Sebagian besar negara di Eropa memilih untuk  mendesentralisasikan institusi pemerintahan mereka untuk kepentingan modernisasi dan juga rasionalisasi administratif. Integrasi Eropa merupakan sebagai kekuatan utama lainnya untuk restrukturisasi kelembagaan. Kebijakan yang dimiliki oleh Uni Eropa memiliki efek yang berbeda-beda di berbagai wilayah. konstruksi Komunitas dan Serikat juga telah merubah hubungan politik antara negara bagian dan wilayah, serta kompetisi yang ada di Eropa juga telah mengkonsolidasikan identitas regional serta solidaritas sebagai politik persaingan di dalam wilayah yang sebagian digantikan oleh persaingan yang ada di antara mereka (Keating, 1997).  Istilah tentang ‘Kiri’ dan ‘kanan’ telah menjadi klise didalam wacana politik dalam kalangan populer dan akademisi. istilah ‘kiri’ dan ‘kanan’ ini  merupakan representasi antitesis yang sederhana dari sekumpulan pandangan yang bisa dibilang mewakili ideologi politik.  Sehingga ini menjadi pola kepercayaan yang menentukan visi manusia tentang dunia apa adanya dan sebagaimana yang diinginkan. Istilah ‘kiri’ ini memunculkan berbagai bentuk politik seperti ‘merah muda’. 

Dinamika restrukturisasi barat pasca perang menjadi reaksi terhadap politik dan kebijakan negara kesejahteraan. Dimana, pemerintah barat semakin bertanggung jawab atas pengelolaan ekonomi dan keberadaan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja penuh, mengendalikan inflasi dan menopang pertumbuhan ekonomi hingga semuanya berjalan baik pada tahun 1950 dan 1960. Terjadinya pengeluaran yang melonjak, membuat pemerintah sulit mengembangkan atau mempertahankan yang sudah ada, hingga menyebabkan krisis pada tahun 1970-an. Pada saat itu pemerintah Eropa Barat, tidak mampu mengendalikan inflasi, mempertahankan lapangan kerja dan memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Baldacchino, 1989).  

Dinamika restrukturasi juga terjadi sebagai hasil dari fenomena sosiologis yang diamati dengan baik. Proses ini semakin diperkuat oleh  menurunya kesetiaan partai secara paralel karna  adanya perubahan yang dialami oleh masyarakat industri maju barat. Selain itu, golongan pekerja juga mengalami perubahan struktural fenomena industrialisasi, pengeroposan para pekerja pedesaan, proletarianisasi dan pengentasan mereka dalam jumlah besar untuk melakukan proses kerja yang terintegrasi secara rutin dan dukungan kiri massal, serta adanya penurunan jumlah suara pada demokrat kristen. Proses ini masih berlangsung di sejumlah negara yang telah terjadi industrialisasi. Penurunan kelas kerja tradisional ini disertai dengan kemunculan kelas menengah baru.  

Penjelasan lebih lanjut fenomena restrukturisasi dalam politik Eropa Barat kontemporer adalah efek dari pengangguran struktural yang merajalela pada hubungan etnis, serta kurangnya kesempatan kerja. Biasanya terjadi pada komunitas etnis yang mana mereka datang pada saat Eropa Barat mengalami kekurangan tenaga kerja. Namun para pekerja imigran ini dianggap sebagai pencuri pekerjaan oleh penduduk setempat. Sehingga memunculkan sentimen anti-imigran juga tuntutan untuk kebijakan penegakan hukum yang lebih baik, yang keduanya diperjuangkan oleh partai-partai Kanan. 

Melihat kondisi ini dua partai politik utama dari negara Malta menunjukkan dukungannya selama 20 tahun terakhir. Baik Partai Buruh Malta (MLP) dan Partai Nasionalis (NP) muncul dari kelas sosial yang agak kaku dan posisi regional, dan diperluas untuk menarik semua pemilih potensial di Maltadan Gozo, menukar prinsip ideologis keras dan cepat waktu demi kepentingan elektoral yang lebih luas. Migrasi dan industrialisasi desa kekota ikut berkontribusi pada perluasan kelas pekerja tradisional. Kondisi pasar tenaga kerja ini dilihat sebagai kontributor mayoritas kiri yang tercapai di Malta secara keseluruhan pada pemilihan umum  sejak pemberian hak pilih universal tahun 1947 hingga  tahun 1981 (Baldacchino, 1989). 

Negara kesejahteraan di Malta, secara umum, tidak dalam ancaman. Sebaliknya, pertahanan dan pemeliharaannya tampaknya menjadi prioritas bagi kedua belah pihak kiri dan kanan. Kualitas hidup yang meningkatkan standar hidup selama 30 tahun terakhir telah dikreditkan sebagai penyebab utama penggelapan dan preferensi yang meningkat oleh warga kelas pekerja untuk pemimpin politik kelas menengah dan program elektoral. Layanan pendidikan yang lebih baik dan kepuasan dari tingkat yang lebih rendah, kebutuhan kelangsungan hidup melalui Undang-Undang upah minimum, welfarisme, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama bagi perempuan, dan tindakan serupa lainnya, miliki kontribusi pada meningkatnya pertimbangan post-materialis oleh para pemilih Malta. Yang paling terbukti saat ini adalah masalah lingkungan, bahkan di Malta, agenda politik tampaknya semakin hijau. 

Malta beruntung tidak adanya konflik agama, ras, atau suku. Namun demikian, banyak hal yang harus didukung proposisi bahwa orang-orang Malta saat ini adalah dua negara. Meskipun banyak konvergensi kebijakan oleh MLP dan NP, hasil yang dirasakan oleh keputusan kebijakan serta perilaku politik pendukung partisan tersebut lebih sesuai dengan analogi konflik etnis “Merah dan Biru”, ada di antara masing-masing kelompok dipersenjatai dengan nilai-nilai ekonomi, agama, dan moral tertentu. Mengingat struktur dua partai politik Malta, simpatisan partai dalam oposisi cenderung memandang diri mereka sebagai kelompok etnis yang tertindas. 

Referensi 

Baldacchino, G. (1989). The dynamics of political restructuring in Western Europe and Malta. Hyphen, 6(2), 99-116. https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/25188 

Keating, M. (1997). The Invention of Regions: Political Restructuring and Territorial Government in Western Europe. Environment and Planning C: Government and Policy, 15(4), 383-398. https://doi.org/10.1068%2Fc150383 

Zammit, G. V.  (2018). Malta: The Political Situation. IEMed Mediterranean Yearbook 2018, 188-191. https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2018/Malta_Political_Georges_Vital_Zammit_Medyearbook2018.pdf 

Author: Ana Ramadani

Jepang dan Negara-Negara Industri & Politik Internasional

30 thoughts on “Malta dalam Restrukturisasi Politik Eropa Barat

  1. Pingback:Euthasol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *