Latar Belakang Terjadinya Konflik Sudan dan Sudan Selatan

Sudan merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan benua Afrika. Secara geografis, Sudan berbatasan dengan Mesir di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur laut, Eritrea di sebelah timur, Chad di sebelah barat, Afrika tengah di sebelah barat daya, Libya di sebelah barat laut, dan Sudan Selatan di sebelah selatan. Sebelum referendum, Sudan Selatan masih menjadi bagian dari Sudan. Proses pemisahan Sudan Selatan melalui banyak konflik karena adanya perbedaan atau ketidakcocokan sehingga timbul adanya pertentangan dan kerusuhan yang merenggut banyak korban.

Menurut sejarah, wilayah Sudan merupakan wilayah yang dahulu pernah didiami oleh para pemerintah kolonialisme seperti dari penjajah Arab dan Inggris. Sejak abad ke-7, penjajah Arab yang berasal dari Mesir berpindah ke arah Selatan Mesir yaitu Nubia (wilayah Sudan) dengan cara memaksa penguasa lokal untuk membantu para pedagang Arab secara finansial, kemudian terdapat juga orang Arab yang datang untuk menetap dan melakukan kegiatan bertani maupun berternak di wilayah Sudan lainnya seperti Darfur dan Kordofan. Selain melakukan kegiatan ekonomi, orang Arab tersebut berbaur dengan budaya lokal dan melakukan pernikahan dengan penduduk asli Mrica serta secara bertahap mulai memperkenalkan Islam dan budaya Arab. Beberapa suku asli seperti Nuba, Fur dan Beja sempat menolak kedatangan bangsa Arab, namun karena kekuatan penjajah lebih kuat mereka pada akhirnya menyerah dan menerima Islam beserta budaya Arab. Penetrasi kebudayaan Arab ke wilayah Sudan Selatan hanya terjadi sampai pada awal abad ke-19, setelah itu wilayah Sudan Selatan tidak banyak dipengaruhi oleh budaya luar.

Pada tahun 1820, Sudan dibawah kendali penuh atas bagian utara pada pemerintahan kolonial Turko-Mesir. Selain itu, Turko juga perlahan ingin menguasai bagian selatan sudan untuk membangun rute perdagangan. Ia mempromosikan perdagangan budak hingga meluas jauh ke Pegunungan Nuba dan Darfur Selatan. Perdagangan budak mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 ketika diperkirakan bahwa sekitar dua juta orang Sudan Selatan telah menjadi budak terutama dari negara Dinka (Kebbede, 1997). Pendudukan Turko-Mesir berakhir pada tahun 1882 ketika Sudan Utara memberontak dibawah kepemimpinan Mohammed Ahmed ibn al-Sayyid Abdallah atau disebut Mahdi. Dalam pemerintahannya, Mahdi mendirikan negara teokratis pertama di Sudan. Ia berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang ingin mengintervensi dan menduduki Sudan. Pemerintahan Mahdi tidak ada perbedaannya dengan pemerintahan kolonial Turko-Mesir yaitu sama-sama melakukan perdagangan budak di Sudan Selatan. Mahdi memaksa penduduk Sudan Selatan dengan kekerasan untuk menggunakan bahasa Arab serta hukum Islam, hingga terjadi perlawanan antara kedua belah pihak.

Pada tahun 1898, pemerintahan Mahdi jatuh ke tangan pasukan pendudukan Anglo-Mesir (penjajah Inggris). Dalam pemerintahannya, Inggris memperlakukan Sudan Utara dengan Sudan Selatan secara tidak adil,  pembangunan infrastruktur ekonomi hanya terfokus pada wilayah utara-tengah, sangat sedikit infrastruktur yang dibangun di wilayah Sudan Selatan. Inggris juga membagi secara geografis wilayah Sudan Utara dan Selatan dengan mengadopsi sistem administrasi terpisah di wilayah Sudan Selatan yang terdiri dari provinsi Ekuatorial, Bahr el Ghazal, dan Upper Nile. Adanya “kebijakan selatan” yang dibuat oleh Inggris membuat adanya perbedaan Utara dan Selatan semakin sangat kontras. Kebijakan tersebut melarang orang utara untuk tinggal di Selatan begitu juga sebaliknya, penyebaran bahasa arab dan islam dilarang, sedangkan agama kristen dan bahasa inggris sangat didorong. Inggris melakukan hal ini dikarenakan ingin mencapai kepentingan yaitu mencegah penyebaran pengaruh Arab dan Muslim, mempersiapkan untuk mengintegrasi wilayah Sudan Selatan ke dalam British East African, dan mengontrol sumber-sumber di sepanjang sungai Nil (Kebbede, 1997). Namun, pada akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Sudan dengan membalikkan “Kebijakan Selatan” sehingga tidak ada lagi pembatasan dan perbedaan kebijakan antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan, tetapi Sudan Selatan justru menolak. Hal itu dikarenakan ketakutan akan terjadinya dominasi utara di selatan dan takut perbudakan akan terulang kembali. Penduduk selatan mengetahui bahwa tujuan para pemimpin nasionalis utara adalah ingin membangun budaya arab islam diseluruh wilayah Sudan.

Para pemimpin elit Sudan dengan penuh semangat mengejar proses Arabisasi dan Islamisasi di Sudan Selatan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat non-Arab dan non-Islam di Sudan Selatan. Pemerintah pusat di bawah rezim militer Abboud (1958-1964) mengadopsi dan mempraktikkan kebijakan yang merusak identitas, budaya dan adat istiadat di Selatan. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar budaya arab dan islam diterapkan seperti menyatakan Jum’at sebagai hari ibadah, menutup sekolah misi dan membatasi misionaris kristen dan kemudian mengusir mereka dari wilayah tersebut. Karena perlakuan tersebut, muncul perang saudara antara suku Anya-nya di Sudan Selatan melawan pemerintah Sudan dan berakhir pada saat ditandatanganinya Addis Ababa Agreement pada 1972 yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan Selatan, tetapi perjanjian ini hanya sampai pada tahun 1983 ketika presiden Ja’far Nimeiri mulai memberlakukan politik Arabisasi dan Islamisasi di Sudan Selatan dan menyatukan kembali wilayah Selatan dengan Utara. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Sudan atas dasar kepentingan minyak, sumber daya air di Sungai Nil, dan perampasan hak tanah  (Cahyanti, 2017).

Kelompok pemberontak kembali muncul di wilayah Darfur yang bernama SPLM/A (Sudan People’s Liberation Movement/Army) dan JEM (Justice and Equality Movement) yang ditujukan untuk melawan pasukan pemerintah bernama Janjaweed. Kelompok ini memberontak pemerintah karena ingin menuntut hak mereka sebagai warga negara Sudan untuk diperlakukan secara adil dari segi ekonomi maupun politik. Menurut pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin L. Powell mengatakan bahwa telah terjadi genosida di Darfur yang semakin membuat konflik terus memanas (Wahiduddin, 2020).

Untuk menghentikan konflik antara kelompok SPLM/A, JEM dan Janjaweed, dalam hal ini presiden Chad, Idris Deby menjadi mediator antara kedua pihak dalam merundingkan gencatan senjata selama 45 hari pada tahun 2003, namun perjanjian ini gagal. Kemudian, Uni Afrika turut membantu untuk menjadi mediator tahun 2004 dalam merundingkan masalah ini dan telah menandatangani The Agreement on The Modalities for The Establishment of The Casefire Commision and Deployment of Observers di Addis Ababa, kemudian Comprehensive Peace Agreement pada Januari 2005, Declaration of Priciple pada Mei 2005 yang ditandatangani oleh pihak pemerintah Sudan, SPLM/A dan JEM dan Darfur Peace Agreement yang hanya ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan SPLM/A MM. Pihak SPLM/A AW tidak mau menandatangani Darfur Peace Agreement karena pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang mereka minta hingga pada akhirnya tercapailah kesepakatan akhir dengan proses referendum pemisahan Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2011  (Wahiduddin, 2020).

Referensi

Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. Journal of International Relations, 3(4), 84-95. https://www.neliti.com/id/publications/217539/analisis-konflik-sudan-dan-sudan-s

Wahiduddin. (2020). Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir. Nady Al-Adab, 17(1), 50-67. https://doi.org/10.20956/jna.v17i1.10086

Kebbede, G. (1997). Sudan: The North-South Conflict In Historical Perspective. Journal of African and Afro-American Studies, 15(3), 15-45. https://scholarworks.umass.edu/cibs/vol15/iss1/3/

Author: Siti Wulandari

37 thoughts on “Latar Belakang Terjadinya Konflik Sudan dan Sudan Selatan

  1. Pingback:official website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *