Latar Belakang Development State Asia Timur dan Implementasinya di Jepang

Developmental state adalah suatu paradigma yang mempengaruhi arah dan kecepatan pembangunan ekonomi dengan secara langsung mengintervensi proses pembangunan—yang berbanding terbalik dengan cara berpikir yang mengandalkan kekuatan pasar—dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Developmental state atau perkembangan negara, berkembang tidak lepas dari sejarah panjang negara-negara Asia Timur pada masa Perang Dunia II. Pada era itu, sistem ekonomi dunia sangat dipengaruhi oleh pemikiran neoklasik. Ahli neoklasik dipuji karena kemampuannya membawa kesuksesan ekonomi ke banyak negara. Namun hal ini tidak berlaku untuk negara-negara di Asia Timur. Negara-negara di Asia Timur harus menghadapi kenyataan suram kemerosotan ekonomi mereka. Akibat kemenangan neokolonialisme modern, perekonomian negara terpuruk dan mengalami krisis. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara ini jelas tidak mengalami stagnasi. Namun, istilah developmental state juga sering digunakan pada abad ke-20 untuk beberapa negara Eropa (seperti Irlandia, Finlandia atau bahkan Perancis), sementara untuk di negara Afrika yang baru-baru ini memiliki kebangkitan baru untuk melabeli beberapa negara Afrika yang tumbuh cepat sebagai negara berkembang (misalnya Botswana, Rwanda atau Ethiopia) (Ricz, 2016).

Developmental state dikaitkan dengan peran utama pemerintah dalam mendorong industrialisasi Jepang dan Asia Timur setelah Perang Dunia II. Setiap pemerintah menjalankan serangkaian kebijakan, termasuk perlindungan tarif, subsidi, dan tindakan pengendalian lainnya yang ditujukan untuk pengembangan kegiatan ekonomi di sektor produksi tertentu. Rancangan negara berkembang di negara-negara ini didasarkan pada pembentukan aliansi politik dan ekonomi, yang diterjemahkan ke dalam pembentukan birokrasi khusus yang memiliki kekuasaan yang memadai dan mengkoordinasikan upaya pembangunan setidaknya pada tahap awal. Konsep developmental state beranggapan bahwa pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah, pembangunan ekonomi sebagai plan-rational development, pembangunan ekonomi memberikan peran besar kepada negara untuk mengintervensi lebih dalam, negara memiliki peran untuk mengontrol swasta serta intervensi dan peran yang dimiliki negara dapat berjalan dengan baik atas dorongan dari rasional, birokrasi yang bersih dan meritokrasi (Winanti, 2003).

Developmetal state menuntut negara melakukan intervensi pasar untuk melindungi ekonomi domestiknya dari dominasi asing. Negara diharuskan cukup kuat dan memiliki kemampuan dalam mengontrol wilayah serta sumber daya yang dimiliki. Cara-cara ini semata-mata dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional tertentu (Fritz & Menocal, 2006). Keberhasilan negara-negara Asia Timur dalam menerapkan konsep negara berkembang menjadi kunci kendali pemerintah terhadap berbagai hal yang vital bagi keberhasilan para ekonom.

Implementasi developmental state dapat dilihat dari perkembangan negara Jepang yang sangat cepat. Developmental state yang dikelola oleh Jepang sendiri memperoleh kekuatan dari birokrasinya yang mampu dan berkomitmen pada proses pembangunan ekonomi yang direncanakan. Dalam pelaksanaan berbagai kebijakan industri, kemampuan nasional (national capability) yang dimiliki juga cukup matang. Birokrasi Jepang juga relatif efisien dan memiliki talenta terbaik di negaranya. Birokrasi Jepang tidak hanya merekrut talenta-talenta terbaik, tetapi juga merekrut mereka yang dapat menggunakan perangkat kebijakan untuk memberi mereka otoritas yang lebih besar atas dunia bisnis.

Keberhasilan developmental state Jepang tercermin pada angsa terbang (flying geese), Jepang berada di garis depan memimpin ekonomi Asia dengan menyediakan modal, teknologi dan transfer pengetahuan manajemen. Jepang memiliki hubungan kerjasama yang dikenal dengan Japan Inc, yang menghubungkan antara pemerintahan yang kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas nasional dengan menekan peran oposisi, dan sebaliknya, sehingga memperkuat peran dan pengaruh elit pembangunan yang terdiri dari birokrat-politisi-pengusaha (swasta), sehingga semua negara dapat fokus pada pembangunan ekonomis. Prinsip kerja Japan Inc adalah bantuan, perlindungan dan promosi birokrat dan politisi kepada pengusaha atau kelompok bisnis Jepang. Pemerintah Jepang memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi pasar secara selektif. Ini termasuk kemampuan berikut: 1) Alat kebijakan yang kuat, seperti alat kebijakan keuangan, kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan investasi asing. Pemerintah juga menerapkan berbagai perangkat kebijakan lainnya, seperti pedoman administratif (gyosei shido), di mana pemerintah melakukan tindakan atau konsultasi informal dan mempengaruhi tindakan manajemen perusahaan tanpa dukungan hukum yang mengikat. 2) Beberapa bentuk organisasi pemerintahan dan hubungannya dengan lembaga ekonomi penting lainnya di masyarakat; 3) Kinerja ekonomi yang unggul. Padahal, banyak negara yang pemerintahnya ikut serta dalam kegiatan ekonomi, bahkan negara bebas. Perbedaannya terletak pada sifat atau tingkat intervensi. Apakah intervensi ramah pasar (market-friendly), atau sebaliknya, intervensi yang membunuh pasar. Intervensi di Jepang merupakan intervensi yang ramah pasar, yaitu intervensi pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

Referensi

Fritz, A & Menocal, R. (2006). (Re)building Developmental States: From Theory to Practice. Overseas Development Institute.

Ricz, J. (2016, September). Developmental States in The 21st Century: Analytical Structure of a New Approach (Working Paper No. 223).  Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences – Institute of World Economics. https://core.ac.uk/download/pdf/78471696.pdf

Winanti, S. P. (2003). Developmental State dan Tantangan Globalisasi: Pengalaman Korea Selatan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 175-204. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11071

Author:

31 thoughts on “Latar Belakang Development State Asia Timur dan Implementasinya di Jepang

  1. Pingback:shop cvv dumps
  2. Pingback:check this out
  3. Pingback:Energy Rates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *