Kesetaraan Gender di Arab Saudi

Hubungan Internasional merupakan studi yang dipenuhi oleh pemikiran akademisi serta praktisi laki-laki. Pendekatan seperti teori ataupun konsep yang digunakan dalam mempelajari studi Hubungan Internasional banyak yang didapatkan dari pemikiran akamedisi laki-laki contohnya adalah seperti Hans J. Morgenthau, Immanuel Kant, serta Karl Marx. Berdasarkan hal ini juga, maka pemikiran-pemikiran serta perilaku dalam Hubungan Internasional dianggap lebih maskuline. Dengan adanya pemikiran untuk melakukan peperangan dan juga bersikap anarki apabila kedua negara tidak menemukan titik terang dalam bekerjasama, hal ini dianggap cenderung merupakan pemikiran yang maskuline. Kesimpulan inilah yang pada akhirnya menciptakan pemikiran bahwa dalam tatanan hubungan internasional, juga harus melibatkan pemikiran-pemikiran dari para tokoh wanita dalam pembuatan kebijakan, agar pada nantinya kebijakkan tidak hanya bias terhadap salah satu gender saja. Kaum feminis berjuang untuk menciptakan budaya baru dimana perempuan juga dapat memimpin dan turut ikut campur dalam pembuatan kebijakan serta mengutarakan pendapatnya dimanapun dan juga kapanpun. Feminis tidak hanya mengenai keterlibatan perempuan saja, namun juga terlibatnya para tokoh yang dapat membuat kebijakkan yang adil, serta dapat pro terhadap isu-isu mengenai kesetaraan gender. 

Salah satu negara yang sempat menciptakan jarak yang cukup jauh antara masyarakat yang bergender laki-laki dan masyarakat yang bergender wanita adalah Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum di negaranya. Budaya patriartki yang masih sangat kental di negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi merupakan salah satu beban yang harus dipikul oleh para wanita di wilayah tersebut. Pada tahun 2013 pergerakkan wanita di negara Arab Saudi sangat terbatas, bahkan hanya untuk mengendarai kendaraan pribadi atau bepergian sendiri akan dinyatakan bersalah dan akan dikenakan denda, begitu juga dengan wanita yang juga ingin bepergian ke negara lain harus mendapatkan izin dari wali laki-laki. Tidak hanya itu saja, pemerintah Arab Saudi juga memberikan ruang yang sempit bagi para perempuan dalam ranah perpolitikkan. Masyarakat Arab Saudi yang bergender perempuan hanya dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum saja dan juga saat itu harus disertai oleh adanya wali yang dapat mengantarkan perempuan ke bilik suara (Dewi et al., 2020). 

Pergerakkan yang terbatas membuat kaum wanita di Arab Saudi menjadi lebih tertinggal dibandungkan para wanita yang berada di negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi, misalnya dalam hal pendidikan. Bagi para wanita yang ingin melanjutkan pendidikan, mereka harus melanjutkan pendidikan tersebut ke universitas yang berada di luar negeri, bagi wanita yang tergolong ke kalangan menengah ke atas tentu hal ini bukanlah sebuah permasalahan yang besar, namun untuk para wanita yang perekonomiannya menengah ke bawah tentu harus menelan kepahitan untuk tidak dapat melanjutkan pendidikkannya. Ketidakmampuan para wanita di Arab Saudi dalam memukakan pendapat juga berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seringkali ibu rumah tangga di Arab Saudi yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat melaporkan permasalahannya ke pihak berwajib, karena permasalahan tersebut dianggap sebagai privasi keluarga dan mempengaruhi reputasi mereka terutama reputasi anggota keluarga perempuan serta solidaritas keluarga (Douki et al., 2003).

Sebelum adanya perubahan besar-besaran di Arab Saudi, tidak ada perempuan yang dapat ikut campur dalam pembuatan kebijakkan di Arab Saudi, namun setidaknya kaum wanita menuntut adanya keterlibatan tokoh-tokoh yang dapat pro ke dalam permasalahan kesetaraan gender di Arab Saudi. Namun yang menjadi penghalang dalam pembuatan kebijakkan adalah para tokoh-tokoh agama yang konservatif, bahkan pengaruh dari para tokoh agama konservatif dinilai cukup kuat sehingga dapat memicu penolakan akan kebijakkan yang membolehkan adanya keterlibatan perempuan dalam sektor-sektor baru di Arab Saudi (Dewi et al., 2020). Saat ini Arab Saudi memang sudah memberikan hak-hak yang semestinya kepada para perempuan di Arab Saudi serta Arab Saudi juga saat ini melakukan penambahan perwakilan legislatif perempuan, Arab Saudi sebelumnya menduduki peringkat terendah sebagai negara yang paling sedikit mempunyai perwakilan legislatif perempuan, namun sekarang posisi tersebut telah digantikan oleh kawasan Pasifik (Tripp, 2019). Arab Saudi memang sedang terus berkembang, karena masih cukup banyak PR yang belum selesai dikerjakan oleh Arab Saudi salah satunya adalah budaya patriarki yang masih betah berada di Arab Saudi. 

Referensi 

Dewi, R. N., Azza, I. F., & Afifah, F. (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman, 6(1), 32-44. http://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.111208

Douki, S., Nacef, F., Belhadj, A., Bouasker, A., & Ghachem, R. (2003). Violence Agains Women in Arab and Islamic Countries, 6(7). 165-171. http:doi.org/10.1007/s00737-003-0170-x

Tripp, A. M. (2019). Seeking Legitimacy (Why Arab Autocracies Adopt Women’s Rights) Women’s Rights, 10(10), 31-37. http://doi.org/10.1017/9781108348621.00

Author: Yulia Angreyni

14 thoughts on “Kesetaraan Gender di Arab Saudi

  1. Tulisan ini membuat saya mendapat satu pengetahuan lain tentang kesetaraan gender. Terima kasih banyak dan ditunggu tulisannya yang lain!

  2. Pingback:hack instagram
  3. Pingback:dark0de link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *