Kecendrungan Partai Politik Islam di Wilayah Timur Tengah

Maroko, Mesir serta Tunisia adalah negara-negara yang bergabung dalam partai politik terbesar yang mengambil bagian dalam proses politik adalah partai-partai islam, akan tetapi mereka juga melakukan pergerakan dan partai sekuler telah mewakili dalam perkembangan yang mengejutkan. Hal ini dianggap sebagai momentum maupun peluang untuk menuju kebangkitan dan perubahan di kawasan Timur Tengah, termasuk lahirnya sistem politik yang bebas dan demokratis yang terbuka dan berkeadilan sehingga dapat membawa kesejahteraan (Sahide, 2017).Tampaknya dalam beberapa partai islam yang besar dan perlahan-lahan mereka keluar dari agenda islam tradisional dengan tujuan untuk mendirikan negara islam yang dipandu oleh hukum islam dan menjadi pihak layanan yang peduli dengan penyediaan layanan sosial dan barang-barang publik. Dalam teori inkusi moderenisasi ada poin utama adalah bahwa sebuah partai politik akan cenderung lebih menjadi moderat ketika partai terbesut berpartisipasi dalam proses politik kompetitif yang sah: pemilihan umum, kampanye, demonstrasi, kegiatan yang terkait dengan masyarakat sipil, dan yang lainnya. Hasil pemeberontakan Arab, pembicaraan tentang infuksi moderenisasi telah dimulai kembali, karena kehadiran yang sangat signifikan oleh partai-partai islamis dalam suatu kampanye dan proses pemilihan umum tiga negara yaitu Mesir, Maroko, dan Tunisia.
Hipotesis inklusi moderasi akan berlaku jika masyarakat berfungsi dengan baik. Rangkaian pernyataan tersebut memungkinkan besar akan tetap penting bagi sebagian para aktor yang berjuang untuk masa depan politik negara mereka seperti dengan sarjana moderasi dan perubahan politik secara umum. Masayarak sipil di wilayah Timur Tengah sering bekerja sebagai instrument kontrol sosial bagi rezim otoriter Arab. Yang beralih fungsi sebagai pemberdayaan gerakan popular atau sesuatu kendaraan yang digunakan sebagai protes sosial. Pertumbuhan masyarakat sipil telah digunakan untuk membuat meningkatkan suatu kontrol sosial dan rezim yang berkuasa, seperti yang ditunjukan dalam analisis pemerintah yang berada di Yordania (Wiktorowicz, 2000). Mekanisme yang terjadi oleh masyarakat sipil tidak boleh dianggap statis dengan pada dasarnya pada prinsipnya selalu memiliki kemungkinan tekanan demokratisasi dari bawah. Namun, sangat penting untuk meredap optimisme yang sangat memungkinkan peran pemberdayaan masayarak sipil dengan relitas politik yang sebenarnya.
Kecenderungan yang baru dalam suatu gerakan dan partai islamis juga dapat digambarkan bagaimana keseimbangan kekuatan sosial dalam kalangan islamis telah bergeser kea rah sudut pandang yang lebih pragmatis, sangat sering sebagai akibat dalam perubahan generasi, yang dimana para teknorat dan professional muda tampak seperti lebih bersedia membangun koalisi politik dengan lawan ideologis. Negara-negara Timur Tengah yang otoriter belum belum memberikan hak-hak kepada masyarakatnya, yang dimana setiap warganya memiliki hak dalam hak negative, politik, dan positif.
Perlu diingat bahwa organisasi regional di Arab yang besar dan terkenal seperti Liga Arab, pertama-tama adalah asosiasi yang disatukan oleh negara negara Arab yang otoriter. Oleh karena itu, organisasi bukanlah suatu agen perubahan dalam keadaan normal yang akan bekerja untuk mengaku status quo dalam wilayah tersebut. Peran Liga Arab setelah pemberontakan Arab tentu
saja akan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, namun hampir tidak ada keraguan bahwasannya organisasi tersebut memainkan suatu hal penting dalam kaitannya dengan restrukturisasi regional dan pembentukan keseimbangan yang baru, dimana negara-negara teluk dapat diperkuat berhadapan dengan pusat-pusat tradisional di dunia seperti Arab-Baghdad, Kairo, dan Damaskus yang dimana kekacauan itu telah menyebabkan berbagai tingkat kelumpuhan politik.
Pemberontakan Arab mungkin telah menjadi kemungkinan baru untuk persaingan regional bahkan permusuhan. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menghasilkan pembukaan baru bagi intergrasi regional. Upaya intergerassi dalam perspektif regional dimulai lebih awal yang berada di kawasan Arab dibandingkan dikawasan berkembang lainnya. Sebagian besar negara-negara Arab lainnya sudah menandatangani sejumlah perjanjian itergrasi regional maupun subregional. Tetapi, hanya sedikit dari bagian tersebut yang diharapkan bisa secara efektif . Kemungkinan aspek positif dan tingkat intergrasi ekonomi regional yang lebih tinggi dan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan kerjasama dan organisasi dapat berkntribusi dalam kelanjutan dan kecendrungan demokrasi setelah pemberontakan Arab.

Referensi


Wiktorowicz, Q. (2000). Civil Society as Sosial Control: State Power in Jordan. University of New York.


Sahide, A. (2017). Gejolak Politik Timur Tengah. The Pinisi Press.

Author:

9 thoughts on “Kecendrungan Partai Politik Islam di Wilayah Timur Tengah

  1. Pingback:cvv buy
  2. Pingback:software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *