Kebijakan Womenomics: Solusi dari Aging Population di Jepang?

The aging of population merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergeseran distribusi usia suatu populasi terhadap orang yang berusia lebih tua. Fenomena aging population sudah termasuk ke dalam fenomena global karena kasus ini terjadi bukan hanya pada satu negara saja melainkan terjadi pada banyak negara yang mana fenomena tersebut mengakibatkan dampak negatif, sehingga perlu adanya tindakan untuk menangani masalah ini. Fenomena aging population salah satunya dapat ditemukan di negara Jepang.

Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara maju, dimana negara maju dicirikan dengan rendahnya angka kelahiran dan kematian. Hal tersebut dibuktikan bahwa Jepang mempunyai populasi penduduk dengan tingkat usia harapan hidup tertinggi di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, angka rata-rata harapan hidup penduduk Jepang mencapai 84 tahun. Fenomena aging population bermula ketika Jepang mengalami “baby boom” pada tahun 1947 dan 1970 yang menyebabkan terjadinya peningkatan penduduk mencapai 7%. Tingkat harapan hidup yang sangat meningkat dengan disertai angka kelahiran yang menurun menyebabkan Jepang mengalami “graying crisis” pada tahun 1980-an. Kemudian, pada tahun 2010 Jepang kembali mengalami penurunan pada angka kelahiran yang sangat drastis. Tahun 2009 angka kelahiran di Jepang berada dititik 0,02% kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi -0,02% hingga tahun 2015 mencapai angka penurunan terparah yaitu -0,17%.

Menurut laporan yang dirilis World Bank (2019), Jepang juga telah mengalami peningkatan dependency ratio. Dependency ratio merupakan rasio yang memperlihatkan adanya ketergantungan masyarakat yang tidak produktif kepada masyarakat yang produktif. Dependency ratio terbagi menjadi old dependency ratio yang berusia 65 tahun keatas, dan young dependency ratio yang berusia 0-15 tahun. Seseorang dikatakan produktif apabila orang tersebut berada dalam usia antara 15 tahun hingga 64 tahun. Pada tahun 2010 hingga 2015 dependency ratio Jepang berjumlah 55.892 menjadi 63.958, untuk old dependency ratio berjumlah 35.073 menjadi 42.661, sedangkan untuk young dependency ratio berjumlah 20.819 menjadi 21.297 (World Bank, 2019). Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dimana populasi lansia lebih banyak dibandingkan dengan populasi muda. Seiring bertambahnya usia populasi lansia, pada akhirnya mereka akan pensiun dan meninggalkan dunia kerja, hal inilah yang menjadi masalah bagi negara Jepang karena kekurangan tenaga kerja muda untuk menggantikan dan mengisi pekerjaan yang sudah ditinggalkan oleh para populasi lansia, sehingga hal itu juga akan berpengaruh pada produktivitas dan daya saing ekonomi Jepang.

Pada tahun 2012, Shinzo Abe selaku kepala pemerintah Jepang mengeluarkan solusi untuk menanggapi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan ekonomi yang dinamakan dengan Womenomics. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi struktural yang ditujukan untuk mengatasi krisis demografis di Jepang dengan meningkatkan angkatan kerja yang melibatkan partisipasi tenaga kerja dikalangan perempuan. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan beberapa target untuk diimplementasikan antara lain: (1) meningkatkan partisipasi perempuan antara usia 25 hingga 44 tahun dalam angkatan kerja menjadi 73% dan meningkatkan persentase posisi perempuan dalam kepemimpinan menjadi 30% pada tahun 2020, (2) meningkatkan ketersediaan tempat pengasuhan dan penitipan anak setelah sekolah, (3) mendorong sektor swasta untuk mempromosikan dan menyajikan data tentang kemajuan perempuan, (4) merekrut dan mempromosikan perempuan di pemerintahan, (5) memperluas manfaat cuti penitipan anak, (6) mengkaji sistem perpajakan dan jaminan sosial, dan (7) mengizinkan pembantu rumah tangga asing di zona ekonomi khusus (Avery & Nelson, 2014). Target tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memberikan kesempatan kepada perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak dalam meningkatkan karirnya serta dapat menunjang kesetaraan gender di Jepang.

Melalui kebijakan womenomics, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan telah meningkat dari 60% pada tahun 2010 ke rekor tertinggi menjadi 62,7%. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan kapasitas keseluruhan dari fasilitas penitipan anak dari 2,16 juta menjadi 2,29 juta pada tahun 2013. Sebanyak 556 perusahaan (17%) telah mengungkapkan statistik mengenai gender dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan mereka. Dari jumlah ini, sekitar 67% perusahaan mengungkapkan kebijakan mereka untuk mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja, dan 20% mengungkapkan pengelompokan gender dalam jajaran manajer mereka (Matsui et al., 2014).

Namun, dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak kendala dan hambatan. Dalam hal budaya kerja, Jepang tidak menawarkan jam kerja yang fleksibel sehingga sulit bagi orang tua khususnya perempuan untuk menyesuaikan jadwal dengan kegiatan yang dirumah seperti mengasuh anak kemudian juga tidak ada praktik untuk menggunakan pengasuh anak dikarenakan beberapa kebijakan imigrasi di Jepang yang ketat dengan membatasi jumlah pengasuh potensial dari negara asing. Adanya budaya patriariki yang masih melekat di Jepang menganggap bahwa peran perempuan hanya dirumah untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga (ruang privat) bukan diruang publik. Kehidupan publik seperti pada politik dan pemerintahan di Jepang masih didominasi oleh peran laki-laki, hal itu tercermin di dalam parlemen nasional Jepang, perempuan hanya memegang 78 dari 722 kursi. Selain itu, dalam kabinet Abe, hanya ada dua menteri wanita (Masako Mori sebagai Menteri Kesetaraan Gender dan Tomomi Inada sebagai Menteri Reformasi Administratif). Sebuah survei oleh serikat Antar-Parlemen menempatkan Jepang pada urutan ke-124 dari 188 negara dalam hal partisipasi perempuan dalam badan legislatif (Avery & Nelson, 2014).  Maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan womenomics belum sepenuhnya berhasil untuk meningkatkan tenaga kerja di Jepang khususnya bagi perempuan. Dalam realitanya, partisipasi perempuan dalam kehidupan ruang publik terutama pada pemerintahan Abe masih sangat minim sehingga target yang sudah ditentukan tidak tercapai. Oleh karena itu, pemerintah Jepang menunda peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik sebesar 30% hingga tahun 2030. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan komitmen untuk memperbaiki kekurangan dari kebijakan ini serta mengurangi budaya patriarki agar tujuan dari kebijakan womenomics ini dapat tercapai.

Referensi

Avery, E.C & Nelson, R.M. (2014). Womenomics in Japan: In Brief (Policy Brief). Congressional Research Service. https://fas.org/sgp/crs/row/R43668.pdf

Matsui, K., Suzuki, H., Tatebe, K., dan Akiba, T. (2014). Womenomics 4.0: Time to Walk the Talk (Policy Brief). Goldman Sachs Portfolio Strategy Research. https://www.goldmansachs.com/insights/pages/macroeconomic-insights-folder/womeno

World Bank. (2019). Population Ages 65 and Above (% of Total Population) – Japan. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=JP

Author: Siti Wulandari

49 thoughts on “Kebijakan Womenomics: Solusi dari Aging Population di Jepang?

  1. Womeneconomics ini menarik. Semoga di tahun 2030, womeneconomics dapat diimplementasikan dan berhasil mencapai target. Tinggal bagaimana pemerintah Jepang-nya yang melakukan evaluasi secara kontinyu. Artikelmu bagus, Wulan.

    1. Kebijakannya menarik juga dan sepertinya cukup berhasil, ya. Buktinya angka partisipasinya meningkat. Terima kasih banyak untuk artikel berharga ini

  2. Thank you author for sharing an interesting article with us and augment our knowledge. Keep up the good work! Stay healthy, safe, and sane. God Bless🌻

  3. Pingback:sbobet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *