Kebijakan Mao Zedong Sebagai Developmental State Tiongkok

Pada tahun 1949, Tiongkok telah diproklamasikan oleh Mao Zedong sebagai negara komunis. Pada saat itu perekonomian Tiongkok merupakan perekonomian terburuk yang tengah mengalami inflasi pasca perang Tiongkok – Jepang dan juga perang saudara antar kedua partai komunis Tiongkok, hal ini menyebabkan fokus utama Mao Zedong kala memerintah adalah kepada pembangunan industri berat, fasilitas – fasilitas, transportasi serta mengandalkan inflasi dan pengeluaran – pengeluaran pemerintahan. Pada masa kepemimpinannya, Mao Zedong dalam kebijakannya mengarah pada orientasi pada aksi perjuangan melawan kaum borjuis atas ideologinya, kebijakan ini dikenal dengan Gerakan Seratus Bunga Berkembang, Gerakan Lompatan Jauh ke Depan, dan Revolusi Kebudayaan (Wibowo, 2007). 

Pemerintahan Mao Zedong terbagi menjadi dua dekade. Dekade pertama terjadi pada tahun 1949 – 1957, dekade ini menandakan proses industrialisasi Tiongkok dari pertanian menuju industri, kemudian dilanjutkan dengan dekade kedua pada tahun 1960 – 1962, di mana dekade ini ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi Tiongkok yang menyebabkan terjadinya perubahan skala prioritas yang telah dijalankan di dekade pertama, yakni industri, di mana masyarakat Tiongkok yang telah beraktivitas di bidang industri diperkotaan kembali lagi ke pedesaan untuk memulai kembali aktivitas pertanian dengan pekerjaan sebagai buruh dan petani. Pada dekade kedua ini, segala bentuk perusahaan industri – industri kecil telah dibatasi perkembangannya oleh pemerintah saat itu.

Dengan berkuasanya Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949, kebijakan ekonomi yang dikembangkan untuk memperbaiki perekonomian Tiongkok adalah dengan menetapkan kebijakan ekonomi nasional yakni Hukum Penertiban Tanah ( Landreform Law ) yang ditetapkan pada 28 juni 1950 diperuntukkan bagi penduduk desa dipedalaman, kebijakan ini diberlakukan bagi tuan tanah, petani yang kaya ( lintah darat ), petani dengan tingkat kekayaan menengah, dan petani miskin. Kebijakan ini telah memberlakukan penyitaan seluruh lahan milik tuan tanah untuk dibagikan kepada petani miskin dan buruh penggarap tanah, implementasi dari kebijakan ini dijalankan oleh para kader komunis secara menyeluruh di daerah desa – desa pedalaman dengan mendata kepemilikan tanah perseorangan, atas hal ini para kader komunis telah di instruksikan menggunakan kekerasan terhadap para tuan tanah dan lintah darat atas penyitaan kepemilikan tanah mereka, fenomena ini telah dikenal dengan istilah Revolusi Agraria (Tudi Gaigei ) yang telah berlangsung pada 1950 hingga 1952. Dalam Revolusi Agraria, telah diberlakukan tiga aksi yang membawa begitu besar perubahan pada Tiongkok yakni gerakan tiga anti, gerakan lima anti, dan pengeluaran undang – undang perkawinan. Gerakan tiga anti merupakan gerakan yang ditujukan terhadap pemberantasan korupsi, pemborosan dana dan birokratisme. Gerakan lima anti merupakan gerakan yang ditujukan terhadap pemberantasan bagi kasus penyuapan, penyalahgunaan dana milik negara, aktifitas manipulasi pajak negara, penyalahgunaan aset milik negara dan pembocoran terhadap rahasia penting negara. yang terakhir, diberlakukannya undang – undang perkawinan adalah ditujukan untuk memberikan kesetaraan hak antara wanita dan pria dalam hal perkawinan dan perceraian. 

Revolusi selanjutnya yang diupayakan Mao Zedong melalui Partai Komunis Tiongkok untuk membangkitkan perekonomian Tiongkok adalah melalui kebijakan industrialisasi yakni Lompatan Jauh ke Depan dalam kampanyenya. Dalam kebijakan ini, Mao Zedong memanfaatkan populasi masyarakat Tiongkok yang merupakan tenaga kerja dengan upah yang minim. Kebijakan ini diusung Mao Zedong dengan harapan Tiongkok dapat menjadi negara yang mengungguli kesejahteraan dan kekayaan negara – negara kapitalis. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pabrik – pabrik baja dan perusahaan – perusahaan industri tambang dan batubara terus secara vokal dan aktif memperbesar produksinya. Namun, atas hal ini karena begitu besar fokus yang di tujukan bagi industrialisasi, seluruh buruh dan petani yang diarahkan sebagai pekerja industri telah menyebabkan kurangnya ketenagakerjaan petani dalam sektor pertanian yang menyebabkan sangat rendahnya stok pangan bagi Tiongkok di samping itu para tenaga kerja yang kurang kompeten yang dibilang secara paksa harus bekerja pada bidang industri juga menyebabkan kualitas produk yang dihasilkan menjadi berkualitas rendah, sehingga hal in berujung pada terjadinya bencana kelaparan. (Sutopo, 2009). Hal ini merupakan suatu kegagalan yang di prediksi dapat memberikan keberhasilan pada era kepemimpinan Mao Zedong, sehingga atas kegagalan ini Mao Zedong harus mundur sebagai pemimpin Tiongkok. Meskipun dalam penghujung kepemimpinannya, Mao Zedong harus mundur karena kegagalannya dalam memastikan pangan rakyatnya terjamin, namun apa yang telah dimulai Mao Zedong dalam menjadikan Tiongkok sebagai negara industri telah menjadi bagian besar dari suksesnya Tiongkok sebagai negara industri kuat dan perekonomian terkuat kedua sekarang ini. 

Referensi 

Wibowo, P. (2007). Perubahan Sosial Cina Tahap Pertama: Mao dan Pedesaan (1949-1959). Wedatama Widya Sastra. 

Sutopo, F.X. (2009). China Sejarah Singkat. Garasi. 

Author:

10 thoughts on “Kebijakan Mao Zedong Sebagai Developmental State Tiongkok

  1. Pingback:rv garage
  2. Pingback:funeral home
  3. Pingback:Rolex Replica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *