Kebijakan Energi : Strategi Energi Nuklir Jepang pasca-Fukushima

Kebijakan Energi Nuklir Jepang

Secara ekonomi, Jepang adalah salah satu negara yang sangat maju di dunia. Semua pasti tidak asing dengan merek produk terkenal Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic. Merek-merek tersebut sudah dikenal secara luas di berbagai negara. Dari sinilah, kita melihat bahwa keberhasilan Jepang dalam menguasai pasar global juga didukung dengan kemajuan teknologinya. Namun, kemajuan Jepang sebagai negara industri tidak didukung dengan sumber daya alamnya yang memadai. Padahal Jepang bisa dikatakan negara yang mengonsumsi energi cukup besar di dunia. Jepang sendiri telah mengimpor energi fosil serta pemanfaatan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Dengan keterbatasan sumber daya inilah yang kemudian membuat Jepang membuat terobosan baru untuk memenuhi energi domestiknya.

Demi memenuhi energi domestiknya, Jepang memilih energi nuklir karena dianggap lebih menguntungkan. Jepang sudah mulai melakukan penelitian program nuklirnya sejak tahun 1954, kemudian mengeluarkan Undang-undang Dasar Energi Atom pada 1955. Pada 1965, pemerintah Jepang membentuk Japanese Atomic Energy Commission atau Komisi Energi Atom Jepang (JAEC). Badan ini dimaksudkan pemerintah untuk mengembangkan siklus bahan bakar nuklir tertutup melalui pemrosesan ulang. Hal ini dimaksudkan Jepang untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya asing (Shadrina, 2012).

Kemajuan pengembangan energi nuklir Jepang telah membawa Jepang sebagai negara pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Prancis. Dibuktikan memiliki 54 reaktor nuklir dan dua reaktor yang sedang dibangun dan 12 lainnya sedang dalam tahap perencanaan. Pada tahun 1974, Jepang memiliki pegangan hukum dalam mengembangkan energi nuklirnya, diantaranya: Undang-undang tentang penyesuaian wilayah yang berdekatan dengan fasilitas pembangkit listrik, Undang-undang pembangunan tenaga listrik, dan Undang-undang badan khusus untuk mempromosikan tenaga listrik (Shadrina, 2012). Jepang terus berkomitmen untuk mengembangkan energi nuklirnya, demi mengurangi ketergantungan minyak impor serta menganggap bahwa energi nuklir ini diproduksi dengan harga yang stabil dan bebas emisi.

Bagaimana Strategi Energi Nuklir Jepang Pasca Bencana Fukushima?

Pada 2011, Jepang mengalami bencana alam yang cukup besar dengan terjadinya gempa disertai tsunami di daerah Miyagi, Tohoku, Prefektur Iwate, dan Fukushima. Akibat dari bencana ini akhirnya mengakibatkan adanya kebocoran reaktor nuklir di daerah Fukushima. Sebelum kecelakaan Fukushima ini, mayoritas masyarakat mendukung penuh pemeliharaan atau pengembangan energi nuklir. Namun, setelah bencana ini mayoritas publik mendukung penutupan semua reaktor nuklir secara bertahap. Menanggapi pasca terjadinya bencana ini pemerintah Jepang kemudian melakukan peninjauan kembali terhadap 50 reaktor nuklirnya dan pada 2012 Jepang memutuskan untuk berhenti mengoperasikan reaktor nuklirnya. Hal ini dilakukan Jepang untuk meredakan kekhawatiran domestik terhadap bahaya kebocoran reaktor nuklir tersebut mengingat sudah banyak yang melakukan demonstrasi kepada pemerintah Jepang untuk berhenti menggunakan energi nuklir sebagai bahan bakar penggunaan listrik.

Dalam menyikapi masalah ini, pada 2012 pemerintah Jepang lewat Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Ministry Trade and Industry (MITI), Japanese Atomic Energy Commission (JAEC), dan Science and Technology Agency (STA) telah membentuk pusat desa nuklir. JAEC di sini berperan untuk menetapkan kebijakan nuklir, mempromosikan penelitian dan pengembangan, dan menerapkan energi nuklir. Kemudian, Nuclear Security Commission (NSC) badan pemerintah yang bertugas untuk merumuskan kebijakan bersama dengan JAEC (McLellan, 2013). Walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya lanjutan pasca bencana ini dengan membentuk berbagai badan independen sebagai pengawas yang telah direkomendasikan baik di dalam maupun luar pemerintahan, nyatanya pemerintah masih kewalahan dengan terjadinya perdebatan kebijakan yang terpolarisasi. Hal itu karena, penolakan yang masyarakat lakukan untuk berhenti menggunakan energi nuklir namun pemerintah tetap ingin mempertahankan energi nuklirnya itu sebagai sumber listrik (Aldrich, 2013).

Pemerintah Jepang juga memiliki strategi untuk melakukan proses urbanisasi yang terus menerus oleh penduduk pedesaan. Karena dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah di daerah pedesaan akan menjadikan lokasi yang strategis untuk memasang fasilitas energi terbarukan. Pemerintah Jepang telah mencanangkan “Proyek Kota Model Ramah Lingkungan” untuk memberlakukan rencana terintergrasi ekonomi Jepang yang berkelanjutan. Strategi ini dinilai relevan terlebih untuk wilayah yang dekat atau terdampak oleh bencana nuklir di Fukushima. Selain itu, pemerintah Jepang juga menginisiasikan untuk menggunakan biomassa dalam penyediaan energi untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Jepang juga memulai sistem permanen biomassa berkelanjutan dengan melakukan penanaman pohon (McLellan, 2013).

Di sini penulis menarik kesimpulan bahwa akibat dari bencana Fukushima yang dialami Jepang telah mengubah kebijakan energinya. Pemerintah Jepang perlu bertindak lebih tegas terkait kebijakan energi nuklirnya, mengingat kepercayaan publik sudah mulai hilang pasca bencana Fukushima. Dengan pengurangan produksi energi nuklir yang cukup besar ini, Jepang telah berhasil menjaga keseimbangan pasokan dan mengurangi tarif listrik. Berkat pengurangan ini, Jepang mulai mengembangkan efisiensi energi lewat biomassa yang dinilai lebih ramah lingkungan. Bisa ada kemungkinan ini akan terus berlanjut jika bahan bakar fosil Jepang terus naik sehingga dapat mengurangi emisi karbonnya lebih dari 60% pada tahun 2050 dengan atau tanpa energi nuklir.

Referensi

Aldrich, D. P. (2013). Rethinking Civil Society–State Relations in Japan after the Fukushima Accident. Polity, 45(2), 249-264. https://doi.org/10.1057/pol.2013.2

McLellan, B. C., Zhang, Q., Utama, N. A., Farzaneh, H., & Ishihara, K. N. (2013). Analysis of Japan’s post-Fukushima energy strategy. Energy Strategy Reviews, 2(2), 190–198. https://doi.org/10.1016/j.esr.2013.04.004

Shadrina, E. (2012). Fukushima Fallout: Gauging the Change in Japanese Nuclear Energy Policy. Int. J. Disaster Risk Sci, 3(2), 69-83. https://doi.org/10.1007/s13753-012-0008-0

Author: Siyun Fitriyani

Jepang dan Negara Industri

83 thoughts on “Kebijakan Energi : Strategi Energi Nuklir Jepang pasca-Fukushima

  1. Yo that was really interesting to read,and its quite enjoyable too.
    The overall thing was great. #Hanya seorang amvmaker numpang lewat 🙂

    1. Issue yang dibahas sangat menarik, dan sangat informatif. Sudah saatnya negara lain pun beralih ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.
      Danke schön 🙏

  2. Sangat informatif dan menambah wawasan saya yang sblmnya tidak mengetahui secara rinci tentang hal ini setelah baca menjadi tahu. ありがとう!

  3. Pingback:hack instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *