Kebijakan Abenomics Sebagai Solusi Gelembung Ekonomi Jepang

Pada tahun 1980an Jepang telah berhasil membuktikan keberhasilannya untuk bangkit dari keterpurukannya pasca terjadinya Perang Dunia II. Jepang berhasil untuk menstabilkan ekonominya serta mulai mendominasi perekonomian dunia. hal ini kemudian juga mempengaruhi gaya hidup mewah masyarakat Jepang. Setelah Perjanjian Plaza tahun 1985 yang dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki surplus perdagangan kronis Jepang dengan melemahkan dolar dan memperkuat yen, Bank of Japan (BOJ) melakukan kebijakan moneter ekspansif untuk mencegah resesi. Namun, kebijakan ini justru menyebabkan terjadinya ledakan spekulatif dalam real estate dan pasar saham, yang kemudian menimbulkan persaingan ketat di sektor perbankan dan memicu praktik pemberian pinjaman yang gegabah. Hal ini kemudian diperburuk dengan perubahan dalam sistem keuangan perusahaan (Tsutsui & Mazotta, 2015).

Keruntuhan bubble economy atau gelembung ekonomi Jepang telah menyebabkan  krisis hutang yang terjadi antara bank dan perusahaan. Pada awal terjadinya krisis, BOJ serta Kementerian Keuangan Jepang menanggapi krisis ini dengan lamban karena berharap bahwa ekonomi akan secara alami pulih kembali. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pemerintah Jepang tidak kompeten dalam menangani krisis ini.

Pada awal tahun 2008, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat serta penurunan GDP sebesar 0,7% dan penurunan sebesar 5,2% di tahun 2009 yang di akibatkan oleh krisis ekonomi Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jepang juga mengalami masalah ketenagakerjaan serta bencana gempa bumi yang disertai tsunami dan tragedi kebocoran nuklir Fukushima yang memperburuk kondisi perekonomian Jepang yang pada saat itu masih berusaha untuk bangkit (Abas, 2018).

Dalam hal ini, Shinzo Abe yang terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Jepang untuk yang kedua kalinya, telah mengeluarkan program kebijakan ekonomi sebagai respon untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami Jepang yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu kebijakan pelonggaran moneter, kebijakan fiskal yang fleksibel, serta reformasi struktural yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Jepang melalui perubahan struktur industri, pemotongan pajak perusahaan, dan peningkatan tenaga kerja yang bertujuan untuk mempertahankan reformasi dalam jangka panjang (Rehesa, 2015).

Kebijakan ini bertujuan untuk mengekspansi ekonomi Jepang yang pada saat itu masih terhambat oleh resesi ekonomi global serta ditargetkan mampu untuk memulihkan perekonomian domestik Jepang melalui peningkatan demand domestik, peningkatan pertumbuhan GDP sekaligus peningkatan inflasi, peningkatan daya saing, reformasi pasar tenaga kerja, serta perluasan mitra perdagangan.

Kebijakan moneter dalam Abenomics dilakukan dengan cara peningkatan jumlah uang yang beredar dan pengurangan tingkat suku bunga. Dalam hal ini, BOJ mencetak sekitar JPY 60 hingga 70 triliun dan menurunkan suku bunga untuk menekan laju inflasi. Dalam kebijakan ini terdapat tiga program yang akan dilaksanakan, antara lain kebijakan reflektifis prototipikal yang dilakukan dengan  melalui penggandaan basis moneter, kemudia quantitative easing yang dilakukan dengan melalui pembelian aset negara, serta zero bound yang dilakukan dengan melalui penurunan suku bunga bank. Kemudian, kebijakan fiskal yang memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi Jepang dalam jangka pendek melalui program peningkatan APBN dan program peningkatan pajak konsumsi. Sebagian besar pembelanjaan negara dialokasikan pada rekonstruksi pasca gempa bumi yang disusul dengan tsunami dan kebocoran nuklir pada tahun 2011, pencegahan bencana, serta kebijakan pertumbuhan. Selanjutnya, reformasi struktural yang dicetuskan Abe mencakup beberapa program, antara (1) dalam bidang agrikultur dan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), di mana reformasi pertanian merupakan salah satu pencapaian terbesar Abe; (2) dalam bidang energi di mana Abe berusaha untuk mencapai tujuannya dalam mengatasi krisis energi yang dirasakan Jepang pasca gempa yang diikuti tsunami dan insiden Fukushima tahun 2011; (3) reformasi pajak dengan penurunan pajak baik bagi perusahaan domestik maupun bagi perusahaan asing yang terdapat di Jepang. Dalam hal ini, pemerintahan Abe secara bertahap terus memangkas pajak perusahaan hingga mencapai 20%; (4) reformasi pekerja yang berfokus pada rencana pemerintah dalam meningkatkan partisipasi wanita dalam berbagai bidang industri. Selain kelima program tersebut, reformasi struktural yang dicanangkan Abe juga mencakup mengenai promosi budaya Jepang (Abas, 2018).

Referensi

Abas, A. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang Tahun 2012-2017. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 6(2). 443-458. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/ejurnal%20Adi%20Abas%20(02-12-18-05-30-19).pdf

Rehesa. (2015). Kepentingan Jepang Bekerja Sama dengan Tiongkok dalam Abenomics Tahun 2013. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2(1), 1-13. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5000

Tsutsui, W. M. & Mazzotta, S. (2015). The Bubble Economy and the Lost Decade: Learning from the Japanese Economic Experience. Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective, 9(6), 57-74. https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=jgi

Author: Anyelir Sacharissa

International Relation Student

8 thoughts on “Kebijakan Abenomics Sebagai Solusi Gelembung Ekonomi Jepang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *