Kasus Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara Sebagai Hambatan dalam Hubungan Jepang-Korea Utara

Suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya tidak selalu berjalan dengan mudah dan mulus. Berbagai macam hambatan-hambatan tentunya dapat mengganggu proses interaksi antar dua negara atau lebih. Jepang merupakan negara yang memiliki peran signifikan di Asia Timur. Dalam sejarahnya, Jepang berusaha untuk memperluas imperialisme di wilayah Asia Timur, salah satunya adalah Korea Utara. Jepang dan Korea Utara memiliki sejarah panjang yang berawal dari aneksasi wilayah Korea oleh Jepang. Wilayah Korea berada dibawah kekuasaan imperial Jepang selama puluhan tahun sebelum akhirnya merdeka setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia 2. Dalam menanggapi hal tersebut Jepang menyatakan permohonan maaf atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonialnya dan akan memberikan kompensasi untuk kerugian yang disebabkan oleh penjajahan Jepang di Korea yang dimuat dalam deklarasi hubungan Jepang-Korea (Hook et al., 2005, 188).

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Jepang berinisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara. Namun, jika dibandingkan dengan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, hubungan Jepang dengan Korea Utara cenderung lebih sulit tetapi hal tersebut tidak menghentikan Jepang dalam peningkatan hubungannya dengan Korea Utara. Normalisasi hubungan Jepang-Korea Utara dimulai dengan perjanjian yang melepaskan kru Fujisanmaru-18 dan penggabungan LDP-SDPJ-KWP dalam deklarasi hubungan Jepang-Korea Utara. Seiring dengan berjalannya diplomasi mengenai normalisasi hubungan Jepang-Korea Utara, berbagai hambatan muncul. Dalam Hook et al. (2005) negosiasi di tingkat pemerintah di tahun 1991, Jepang terbukti bersalah dan harus menyediakan sebesar 10 juta dolar sebagai kompensasi untuk tindakan pemerintah kolonial Jepang. Namun, dalam menanggapi hal ini Jepang mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan non binding party to party statement di mana kompensasi tidak akan disediakan tetapi menyediakan biaya sebesar 5 juta dolar sebagai bentuk kerjasama ekonomi. Negosiasi tersebut tidak berjalan dengan mulus dan pada akhirnya diikuti dengan kegagalan negosiasi yang dilaksanakan pada tahun 1992 yang membahas beberapa isu mengenai kedua negara termasuk salah satunya adalah kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara (rachi jiken).

Kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara atau disebut dengan rachi jiken terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika banyak orang-orang yang menghilang secara misterius. Isu penculikan ini baru diangkat oleh Pemerintah Jepang secara resmi pada awal tahun 1990-an dalam negosiasi mengenai normalisasi hubungan Jepang-Korea Utara. Menurut DiFilippo (2013, 139) akibat dari ketegangan Perang Dingin yang terjadi, Korea Utara percaya bahwa dengan menculik beberapa warga negara Jepang, mereka dapat melatih agen Korea Utara untuk bertindak dan berbicara bahasa Jepang. Dalam menanggapi hal tersebut, Korea Utara membantah tuduhan Jepang dan bahkan menyindir bahwa Agency for National Security Planning (ANSP) Korea Selatan terlibat dalam kasus ini. Korea Utara berargumen bahwa tindakan penculikan ini juga melanggar ideologi Korea Utara yaitu prinsip kemandirian (juche). Korea Utara melalui North Korean Red Cross Society juga mengatakan bahwa mereka tidak menemukan orang-orang yang diduga hilang dan mereka juga tidak pernah memasuki atau keluar dari wilayah teritorial Korea Utara. Korea Utara dalam hal ini terlihat benar-benar menyangkal tuduhan Jepang dan tetap bersikeras bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas penculikan orang-orang tersebut dengan meminta Jepang untuk mencabut penggunaan kata-kata “dugaan penculikan”. Jepang tentu saja juga bersikeras dalam menginvestigasi kasus ini lebih lanjut karena kasus ini penting yang menyangkut dengan keamanan warga negara Jepang. Jepang melihat adanya harapan ketika Korea Utara menyatakan bahwa mereka bersedia untuk terus melakukan investigasi mengenai kasus dugaan penculikan tersebut. Kesediaan Korea Utara juga ditegaskan kembali dalam dialog normalisasi yang diselenggarakan oleh Jepang dan Korea pada April, Agustus, dan Oktober 2000, yang menyatakan bahwa Pemerintah Korea Utara bersama dengan DPRK’s Red Cross bekerja sama dalam melakukan investigasi kasus hilangnya warga negara Jepang. Namun, lagi-lagi dialog tersebut tidak mencapai hasil karena pada tahun berikutnya DPRK’s Red Cross memberhentikan investigasi dan menyatakan bahwa Jepang terlalu melebih-lebihkan dugaan kasus penculikan ini yang membuat Korea Utara kesal (DiFilippo, 2013).

Dialog normalisasi hubungan Jepang-Korea Utara berkali-kali dilakukan hingga Perdana Menteri Koizumi melakukan kunjungan bersejarah ke Pyongyang pada 17 September 2002 untuk bertemu dengan Kim Jong Il untuk menandatangani deklarasi Pyongyang yang membahas mengenai isu rudal dan nuklir Korea Utara, sejarah kolonisasi Jepang di Korea, dan juga kasus dugaan penculikan. Kim Jong Il mengatakan bahwa penculikan tersebut tidak diizinkan oleh DPRK melainkan tanggung jawab para agen yang bertindak sendiri. Pyongyang juga menyatakan bahwa mereka sudah mengeksekusi agen yang terlibat dalam penculikan tersebut. Beberapa bulan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Jepang mengidentifikasi 11 warga negara Jepang yang dipercaya sebagai korban penculikan Korea Utara namun Kim Jong Il mengatakan bahwa hanya 5 orang yang masih hidup sedangkan 8 orang lainnya telah meninggal dan Korea Utara tidak dapat mengidentifikasi korban-korban tersebut. Kelima orang tersebut dapat kembali ke Jepang setelah pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Utara. Dialog kembali dilaksanakan lagi pada tahun 2004 namun tidak berhasil kembali. Jepang mengatakan bahwa informasi yang diberikan mengenai korban penculikan Korea Utara tidak memuaskan dan tidak mewakili investigasi yang lengkap atas masalah tersebut. Selain itu, Jepang mengatakan bahwa salah satu jenazah korban dari penculikan yang meninggal pun tubuhnya juga bukan miliknya (DiFilippo, 2013).

Dalam merespons kasus penculikan ini, Jepang tidak hanya mendorong Korea Utara untuk tetap melakukan investigasi dan mengadakan KTT Jepang-Korea Utara  saja namun Jepang juga mendirikan Headquarters for the Abduction Issue sebagai wadah diskusi mengenai kasus penculikan dan pendekatan-pendekatan strategis yang akan dilakukan oleh Jepang. Investigasi oleh Pemerintah Jepang juga akan terus dilakukan. Selain itu, Jepang juga mengeluarkan undang-undang mengenai tindakan untuk mengatasi masalah penculikan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Korea Utara yang mulai berlaku pada Juni 2006. Undang-Undang tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara warga Jepang mengenai masalah penculikan dan pelanggaran-pelanggaran HAM oleh Korea Utara (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019). Sikap Korea Utara yang sangat menahan informasi negaranya membuat normalisasi hubungan Jepang dan Korea Utara sulit untuk dicapai dan sangat sulit untuk dipahami. Hubungan kedua negara juga semakin memburuk ketika Korea Utara meluncurkan misilnya melewati wilayah kedaulatan Jepang. Walaupun Jepang terus bersifat proaktif dalam memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara, usaha tersebut tetap tidak akan berhasil apabila Korea Utara juga tidak ikut berusaha dalam memperbaiki.

Referensi

Hook, G.D., Gilson, J., Hughes, C.W., & Dobson, H. (2005). Japan’s International Relations: Politics, Economics, and Security (2nd edition). Routledge.

DiFilippo, A. (2013). Still At Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention (UNISCI Discussion Papers No. 32). Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación. http://www.unisci.es/still-at-odds-the-japanese-abduction-issue-and-north-koreas-circumvention/

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2019, 13 Februari). Japan-North Korea Relations: Steps Taken in Japan. https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page1we_000071.html

Author: Lydia Kharisma

37 thoughts on “Kasus Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara Sebagai Hambatan dalam Hubungan Jepang-Korea Utara

  1. Ternyata banyak penyebab ya dibalik tidak harmonisnya hubungan Jepang dan Korea Utara yang akhirnya menjadi hambatan bagi kedua negara tersebut untuk mengharmonisasikan hubungan diplomatiknya. Terima kasih author atas article nya👍

  2. Mengapa jepang ingin mengekspansi korea utara lebih jauh dalam hal diplomatik ? Tujuan yang ingin dicapai oleh jepang apa dari negara tersebut ? Padahal senyatanya pihak yang dirugikan adalah jepang dengan diculiknya 11 WN Jepang.. terlebih pembahasan hubungan itu diajukan duluan oleh jepang berdasarkan artikel.

    1. Jeoang menyadari bahwa masalah penculikan telah menempati posisi yang sangat penting dalam politik Jepang sehingga harus ditangani serta diselesaikan untuk mengurangi hambatan diplomasi Jepang di Semenanjung Korea.

  3. Bagi Jepang, kasus penculikan merupakan permasalahan nasional dimana sebagian besar masyarakat Jepang menginginkan agar kasus ini segera diselesaikan. Oleh karena itu pemerintah Jepang melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan kasus penculikan tersebut. Nice article!

  4. Banyak informasi yang bisa didapatkan setelah membaca artikel ini, persoalan hubungan negara-negara di Asia Timur memang sangat menarik di bahas khususnya persoalan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Utara, dengan ideologi yang dimiliki oleh Korea Utara untuk menormalisasikan hubungan kedua negara rasanya memang agak sulit, ketika rezim di Korea Utara tidak transparan terhadap informasi yang bisa menimbulkan kecurigaan bagi negara lain, dalam hal ini Jepang. Nice article!

  5. wah, informatif dan bermanfaat sekali artikelnyaa. penyampaiannya juga mudah dipahami, ditunggu artikel selanjutnya author!!! ✨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *