Jepang dan Korea Peninsula: Kilas Balik Hubungan Jepang dan Korea Utara Pasca Perang Dingin

Hubungan Jepang dengan Semenanjung Korea memiliki sejarah yang rumit yang diakibatkan dari kolonialisasi yang dilakukan oleh Jepang di Semenanjung Korea. Pada tahun 1910-1945, Semenanjung Korea dianggap sebagai bagian dari Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu, hal ini sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia II. Penyerahan diri yang dilakukan oleh Jepang pada Perang Dunia II tidak hanya memberikan kehancuran bagi Jepang tetapi juga menyebabkan kekacauan besar di Semenanjung Korea. Pada tahun 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet merebut semenanjung tersebut dan mengakhiri kekuasaan Jepang di Semenanjung Korea (Blakemore, 2020). Karena Uni Soviet dan Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan mengenai pemerintahan Korea yang bersatu, akhirnya pada tahun 1948 wilayah tersebut dibagi menjadi dua pemerintahan yang didirikan secara terpisah. Pemerintahan tersebut dibagi menjadi Republic of Korea (Korea Selatan) di Seoul, dan Democratic People’s Republic of Korea (Korea Utara) di Pyongyang. Perang Korea pecah pada Juni 1950, dan pasukan Korea Utara menginvasi Korea Selatan. Perang Korea berakhir pada Juli 1953 dengan gencatan senjata. Sejak saat itu, Korea tetap terbagi menjadi dua negara yang saling bertentangan, yang dipisahkan oleh Demilitarized Zone (DMZ) dan dijaga ketat hingga saat ini (Columbia University, n.d.). 

Kolonialisasi yang dilakukan oleh Jepang memberikan luka yang mendalam bagi masyarakat Korea, maka dari itu Jepang berusaha untuk memulihkan hubungannya dengan Korea Selatan dan Korea Utara. Hubungan Jepang dengan Korea Utara tentu tidak semulus dengan Korea Selatan. Pemerintah Jepang berusaha untuk melibatkan Korea Utara dalam menyelesaikan masalah sejarah kolonial dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta menyatukan stabilitas Semenanjung Korea. Namun, karena faktor sejarah kolonialisme, normalisasi hubungan kedua negara tidak dimungkinkan dan hanya dapat memaksa rezim Pyongyang untuk meredakan ketegangan selama periode ini (Hook et al., 2005). 

Pembicaraan normalisasi Jepang-Korea Utara dimulai setelah misi gabungan LDP-SDPJ ke Pyongyang pada September 1990, yang menghasilkan Third Party Joint Declaration oleh LDP-SDPJ-KWP mengenai hubungan Jepang-Korea Utara. Melalui Deklarasi ini pihak Jepang berjanji untuk meminta maaf atas kejadian masa pemerintahan kolonial, dan akan memberikan kompensasi ekonomi sesuai dengan kerugian selama periode kolonial dan pasca-1945, serta berusaha untuk menormalisasi hubungan diplomatik. MOFA menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan pernyataan yang sama sekali tidak mengikat pemerintah Jepang, sehingga Jepang menolak untuk memberikan kompensasi apapun dan hanya akan bernegosiasi sesuai dengan Basic Treaty tahun 1945, yaitu dalam bentuk “kerja sama ekonomi”. Selain itu tuntutan agar Pyongyang mengizinkan Nihonjinzuma mengunjungi Jepang, dan desakan kepada Korea Utara untuk memberikan jaminan keselamatan warga Jepang yang ‘hilang’ di Korea Utara, menyebabkan gagalnya normalisasi hubungan Jepang dan Korea Utara hingga tahun 1992 (Hagström & Söderberg, 2006).  

Jepang berkesempatan melanjutkan pembicaraan normalisasi hubungan dengan Korea Utara pada Agustus 1997. Jepang setuju untuk memberikan bantuan pangan sebesar US $ 27 juta, dan Korea Utara setuju untuk mengizinkan kunjungan Nihonjinzuma ke Jepang pada November 1997 dan Januari 1998, serta penyelidikan warga Jepang yang ‘hilang’ di Korea Utara. Karena Jepang tidak bersedia memberikan bantuan pangan lebih lanjut, kemudian Jepang melaporkan pada bulan Juni 1998 bahwa mereka tidak menemukan jejak warga Jepang yang ‘hilang’ di Korea Utara, serta pembatalan kunjungan Nihonjinzuma menyebabkan hubungan kedua negara kembali memburuk. Peluncuran rudal Taepodong-1 Korea Utara yang melintasi wilayah Jepang pada Agustus 1998 memperburuk hubungan kedua negara. Jepang menilai hal ini mengancam keamanan negaranya, oleh karena itu Jepang memberikan sanksi kepada Korea Utara dan menghentikan sementara pendanaan KEDO (Hook et al., 2005).   

Pada awal 2001, Korea Utara mengusulkan pertemuan puncak dengan Jepang sebagai upaya untuk menciptakan lebih banyak ruang diplomatik. Perdana Menteri Koizumi mengunjungi Korea Utara pada 17 September 2002 untuk melakukan pertemuan puncak dengan Kim Jong-Il. Pertemuan puncak ini menghasilkan Deklarasi Jepang-DPRK Pyongyang. Melalui Deklarasi tersebut, Korea Utara mencabut tuntutannya mengenai kompensasi kolonial dan sebagai gantinya menerima bantuan Jepang berupa ‘kerja sama ekonomi’ sesuai dengan ketentuan Basic Treaty tahun 1965, dan Korea Utara berjanji untuk mempertahankan perjanjian internasionalnya mengenai pembekuan program nuklir dan moratorium pengujian rudal. Selain itu, Korea Utara akhirnya mengakui dan meminta maaf atas keterlibatan dinas keamanannya dalam kasus penculikan tiga belas warga Jepang, dan menyatakan bahwa delapan dari mereka telah tewas di Korea Utara. Jepang mengirim tim survei ke Korea Utara pada bulan September dan Oktober 2002 untuk mengumpulkan informasi tentang kematian korban penculikan serta bertemu dengan lima orang yang selamat. Pada pertengahan Oktober, lima orang yang selamat diizinkan mengunjungi Jepang. Kejengkelan Korea Utara pada Jepang yang bersikeras untuk mengizinkan lima korban penculikan dan keluarganya untuk tinggal di Jepang secara permanen menyebabkan kemarahan Korea Utara yang mengakibatkan normalisasi hubungan Jepang dan Korea Utara ditangguhkan selama sisa tahun 2003 hingga awal 2004. Kemudian forum utama interaksi Jepang dan Korea Utara bergeser ke Six Party Talks (Hook et al., 2005).

Pada Mei 2004, Koizumi kembali mengunjungi Pyongyang dalam pertemuan puncak sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral dan menyelesaikan masalah penculikan. Koizumi menjanjikan Korea Utara 250.000 ton bantuan makanan, dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan mengenai nasib delapan korban penculikan yang tidak selamat. Koizumi menyadari bahwa masalah penculikan telah menempati posisi yang sangat penting dalam politik Jepang sehingga harus ditangani serta diselesaikan untuk mengurangi hambatan diplomasi Jepang di Semenanjung Korea. Para pembuat kebijakan Jepang tidak mempercayai penjelasan Korea Utara atas kematian delapan korban penculikan dan menduga bahwa mungkin ada kasus tambahan yang belum diakui, hal ini menyebabkan pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi pada Korea Utara jika tidak lebih terbuka pada nasib para korban penculikan (Hook et al., 2005). Pada pertengahan Juni 2006, Diet Jepang menyetujui undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara jika gagal membuat kemajuan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan warga Jepang. Kemudian Jepang menerapkan sanksi ekonominya untuk melarang pejabat, kapal, dan penerbangan Korea Utara memasuki Jepang (Hagström & Söderberg, 2006). 

Hubungan Jepang dan Korea Utara kembali memburuk pada awal abad ke-21. Hal ini menunjukan bahwa tujuan Jepang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Korea Utara masih belum tercapai. Hal ini menyebabkan Korea Utara menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah memelihara hubungan diplomatik dengan Jepang, dan masalah kolonialisme yang belum terselesaikan (Hook et al., 2005). 

Referensi: 

Blakemore, E. (2020). How Japan Took Control of Korea. History. https://www.history.com/news/japan-colonization-korea 

Columbia University. (n.d.). 20th Century: Korea as a Colony of Japan. http://afe.easia.columbia.edu/main_pop/kpct/kp_koreaimperialism.htm 

Hagström, L., & Söderberg, M. (2006). Taking Japan-North Korea Relations Seriously: Rationale and Background. Pacific Affairs79(3), 373–385. http://www.jstor.org/stable/40022083 

Hook, G. D., Gilson, J., Hughes, C. W., & Dobson, H. (2005). Japan’s International Relations: Politics, Economics and Security (2nd ed.). Routledge. 

Author: Terania Herdini

42 thoughts on “Jepang dan Korea Peninsula: Kilas Balik Hubungan Jepang dan Korea Utara Pasca Perang Dingin

  1. artikel yang menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jadi saya mudah untuk mengerti mengenai hubungan Jepang dan Korea Utara. Terimakasih Teraniaaa

  2. Article yang sangat menarik untuk dikupas lebih dalam lagi, dijelaskan secara sistematis, sehingga mampu memberikan pemahaman yang baik bagi para pembaca. Good Job Tera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *